Michael Manufandu : penyelenggaraan pemerintahan di Papua terkesan ada pembiaran oleh pusat

PAPUAunik – Birokrat senior dan diplomat Indonesia asal Papua, Michael Manufandu menduga bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Cenderawasih (Provinsi Papua) terkesan ada pembiaran dari Pemerintah Pusat, karena banyak masalah yang belakangan ini melanda namun tidak ada ketegasan dalam penyelesaiannya.

“Sebagai senior pamong Papua, saya mencermati penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kepemimpinan Pemerintahan Propinsi Papua ada kesan terjadi proses Pembiaran yang luar biasa oleh Pemerintah Pusat dan rakyatnya sebagai Warga Negara Indonesia tidak dihargai dan diurus dengan baik oleh pemerintahnya,” katanya dalam pesan media sosial, Rabu (12/01).

Redaksi PAPUAunik yang mengkonfirmasi lewat telepon seluler dan pesan media sosial kepada mantan Wali Kota Jayapura itu, mengaku pernyataan itu sengaja dilontarkan untuk diberitakan, dengan harapan ada perubahan yang baik untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

“Hal ini dikarenakan, gubernurnya dibiarkan mengatur dan mengurus sesukanya dengan alasan kesehatan dan tidak bisa disentuh dan dibina karena pilihan oleh rakyat alasan negara demokrasi,” sambungnya.

Menurut dia, ada beberapa pengalaman yang menjadi dasar mengapa hal ini dikemukakan, yakni pertama saat Gubernur Eliezer Jan Bonay diangkat pada 1963 lalu diberhentikan pada 1964 karena dinilai tidak loyal kepada pemerintah.

Kedua, Gubernur Acub Zainal yang diangkat pada 1973 dan diberhentikan pada 1974 karena membangun Kantor Gubernur tanpa izin Pemerintah Pusat.

Ketiga, Gubernur Busyiri pada 1982 berhenti pada 1983 karena kesehatannya kurang mendukung. Keempat, Gubernur Freddy Number pada 1998 diganti pada 2000 karena memfasilitasi 100 orang Papua menghadap Presiden BJ Habibie di Istana Merdeka minta pisah dari Republik Indonesia.

“Pertanyaan saya, kenapa Gubernur Enembe tidak bisa diatur ? Masalah konflik keamanan yang terus terjadi, kesejahteraan rakyat yang tidak dilayani dengan baik, masalah pemekaraan dan pelaksanaan UU Otsus seperti bola-bola liar yang berselingan kesana kemari,” katanya.

Ha ini, lanjut dia, membuat generasi baru Papua terus berbeda pendapat dengan pemerintah, tapi mengapa pemerintah tidak mengajak senior pamong, politisi, akademisi yang kesetiaannya masih kuat terhadap NKRI untuk bisa urung rembuk masalah penyelenggaraan dan kepemimpinan pemerintahan di Propinsi Papua.

“Jangan selalu tokoh adat atau kepala suku untuk membuat statement politik saja. Masih banyak orang Papua yang baik, loyal dan mampu ikut mengurus Pemerintahan di republik ini. Pertanyaan saya mengapa pemerintah diamkan dan biarkan seperti tak berdaya menghadapi Guberbur Lukas Enembe,” cecaranya.

“Di mana Presiden RI, di mana Menkopolhukam, di mana Menteri Dalam Negri, Kapolri dan Panglima TNI. Saya yang bertanya nama Duta Besar Michael Menufandu Orang Asli Papua. OAP istilah Prof Mahfud MD. Salam hormat dan Salam sehat,” katanya lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 73 = 79