Alasan Desak Pemerintah Pusat Tunjuk Penjabat Gubernur Papua, Jubir Buka Suara

PAPUAunik – Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua mendesak pemerintah pusat segera menunjuk penjabat Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Penunjukan penjabat Gubernur Papua dilakukan selambat lambatnya hingga akhir Maret 2022.

Juru Bicara Gubernur Papua, Rifai Darus buka suara mengenai kondisi orang nomor 1 di Papua itu.

Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua beralasan kondisi kesehatan Gubernur Papua saat ini menurun drastis.

Bahkan sampai harus menjalani pengobatan besar di luar negeri dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelayanan publik .

Demikian pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw, saat siaran pers di Abepura pada Selasa, 4 Januari 2022 lalu.

Jackob Fiobetauw mengatakan penyelenggaraan pemerintahan di Papua belum berjalan maksimal karena minimnya kapasilan pejabat pelaksana dan mengelola birokrasi.

“Kapasitas penyelenggara pemerintahan menjadi salah satu faktor terhadap masih banyaknya masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua,” katanya.

Selain itu, rendahnya kualitas pejabat dan tindaian korup turut menambah citra buruk bagi birokrasi.

Kata, Jackob Fiobetauw kondisi itu tak terlepas dari lemahnya kepemimpinan di Papua.

“Keburukan birokrasi ini, tak lepas dari lemahnya kepemimpinan di Papua,” jelasnya.

Menurutnya, Gubernur Papua saat ini mestinya mengelola wilayahnya dengan lebih baik, justru meninggalkan catatan buruk.

Jackob Fiobetauw memandang Luka Enembe tidak mampu lagi mengelola dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dalam setahun terakhir.

“Lukas mesti mengikuti berbagai petunjuk dokter dan tindakan medis yang menyita waktunya untuk melayani warga Papua,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menilai Gubernur Papu telah melakukan penataan organisasi meski dalam kondisi belum pulih sepenuhnya.

“Setelah pengobatan di Singapura beberapa bulan lalu memang telah dilakukan penataan organisasi pada Pemerintahan Provinsi Papua yang semata-mata untuk memperkuat koordinasi dan mengakselarasi kinerja,” jelasnya.

Menganai penyampaian pidato yang terbata-bata dan tidak lancar, Gubernur Papua meminta maaf.

Kendati begitu, daya kritis dan manajemen kepemimpinannya masih tebal dan kaya.

“Pemimpinan bukan hanya membutuhkan mulut yang bisa berbicara, tetapi jauh dari itu, pemimpin membutuhkan otak yang mampu berpikir tangkas dan hati yang tulus dalam pengabdiannya,” jelasnya. (Rafiq)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

56 − = 50