Perlunya sosialiasi pemenuhan hak hukum di Tanah Papua

31 Desember adalah akhir tahun, tapi di saat yang sama sesungguhnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, tanggal tersebut penting karena merupakan hari lahirnya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tanggal 31 Desember 1981 (40 tahun lalu), Pemerintah Indonesia mengesahkan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. KUHAP lahir sebagai karya agung anak bangsa Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Di dalam KUHAP, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) diadopsi.

Di dalam KUHAP diatur mengenai hak-hak dari tersangka dan atau terdakwa secara luas. Termasuk upaya korektif terhadap tugas dari institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum.

Seperti upaya praperadilan yang telah diperluas dari amanat pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 serta pasal 83 KUHAP. Hal itu diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 yaitu mengenai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup.

Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.130/PUU-XIII/2015, mengenai kewajiban menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada pelapor dan terlapor dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah keluarnya surat perintah penyidikan (SP.Sidik atau Sprindik).

Persoalannya dalam praktek di wilayah hukum di Tanah Papua, khusunya di Provinsi Papua Barat. Masih sering kita melihat ada warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun dalam proses hukum di kepolisian dan atau di pengadilan tidak didampingi penasihat hukum.

Padahal amanat pasal 56 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jelas mengamanatkan untuk ditunjuk Penasihat Hukum yang dapat mendampingi tersangka dan atau terdakwa tersebut. Masih sering ditemukan ada berkas perkara dari polisi ke kejaksaan yang di dalamnya terdapat pernyataan dari si tersangka bahwa dirnya tidak mau memakai Penasihat Hukum diatas kertas bermeterai cukup dengan tanda tangan si tersangka.

Persoalannya apakah benar si tersangka tidak mau didampingi penasihat hukum? Apakah benar surat tersebut diketik rapih memakai komputer oleh tersangka? Apakah memang di dalam tahanan ada fasilitas komputer yang disiapkan untuk setiap tahanan membuat surat untuk kepentingan dirinya sendiri?

Padahal yang memiliki akses ke fasilitas-fasilitas semacam itu hanyalah aparat penyidik. Keberadaan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sesungguhnya memberikan ruang bagi tersedianya dukungan bagi organisasi pemberi bantuan hukum (OBH) untuk berperan serta menyediakan tenaga penasihat hukum untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Apalagi dananya tidak hanya tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menganggarkan dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna menjawab terpenuhinya hak warga masyarakat memperoleh bantuan hukum (legal aid) di masa depan.

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari memandang bahwa informasi mengenai pelayanan hukum melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin (ekonomi, politik, sosial dan budaya) di Provinsi Papua Barat dan Tanah Papua mesti menjadi perhatian pemerintah daerah.

Melalui peringatan 40 tahun usia KUHAP, 31 Desember 2021 hendaknya masyarakat berhak memperoleh informasi tentang pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma disosialisasikan bersamaan dengan dilahirkannya Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat tentang Pemberian Bantuan Hukum tersebut.

Oleh: Yan Christian Warinussy

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

94 − 91 =