SK Tersandera, PWNU Papua Upayakan Perlawanan Secara Adat dan Hukum

PAPUAunik – Merasa SK “tersandera” sehingga tidak bisa registrasi sebagai peserta Muktamar NU ke-34 di Lampung, PWNU Papua mengupayakan perlawanan secara adat dan hukum guna mencari keadilan.

Demikian hal ini diungkap dalam keterangan pers Ketua PWNU Papua Dr. H. Toni Wanggai, didampingi Ketua LPBH NU, La Ode M Rusliadi, SH. MH., disela registrasi Peserta Muktamar NU ke-34 di Lampung, Selasa (21/12).

Ketua PWNU Papua Dr Wanggai menyatakan sangat kecewa dalam proses registrasi peserta Muktamar NU ternyata diinformasikan oleh panitia bahwa SK PWNU Papua dan 18 SK PCNU se-Papua belum diterbitkan oleh PBNU.

“Untuk itu kami meminta dan mendesak pjs Rais ‘Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar dan Katib ‘Aam, Gus Yahya Cholil Staquf, agar segera menyerahkan SK PWNU dan 18 SK PCNU se-Papua karena secara legitamasi telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen PBNU yang merupakan pelaksana organisasi berdasarkan AD/ART NU,” katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi PAPUAunik.com

“Kami menduga SK PWNU se-Papua “disandera” sejak diusulkan. Jangan ada sandera menyandera Surat Keputusan, karena kami telah melaksanakan kewajiban dan kewajiban PBNU adalah menerbitkan SK Pengurus Wilayah dan Cabang NU di Papua dan juga di Provinsi Riau dan lainnya di Indonesia,” sambungnya

Ia menanyakan apa salah dari PWNU Wilayah dan Cabang di Papua sehingga hal itu bisa terjadi, yang berpeluang mencederai semangat demokrasi.

“Apa salah kami? Ataukah hanya karena kami tidak mendukung Gus Yahya sebagai calon Ketua Umum PBNU? Maka permintaan untuk segera memberikan SK tersebut sebelum Muktamar diselenggarakan tidak dijawab? Jika tidak, kami akan bertindak baik secara adat maupun secara hukum,” katanya.

Menyambung hal tersebut, Ketua LPBH NU Papua La Ode menegaskan pihaknya akan menempuh upaya hukum dengan menyiapkan gugatan ke pengadilan baik secara administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun keperdataan melalui Pengadilan Negeri setempat.

“Mengenai pokok materi, kami tidak menyampaikkan ke publik saat ini. Karena nantinya akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari obyek sengketa dan pokok gugatan. Yang jelas ini telah bertentangan dengan hukum sesuai AD/ART NU. Maka Upaya Hukum ini adalah bentuk langkah kami untuk mencari Keadilan untuk semua,” tegasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 7 =