Polda Papua Barat didesak usut dugaan korupsi pengadaan kapal di Sorsel

PAPUAunik – Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Papua Barat didesak usut atau seriusi dugaan korupsi pengadaan kapal LCT di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel) tahun anggaran 2007.

“Sebagai Penerima Penghargaan Anti Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, saya mengingatkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dan jajaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit.Reskrimsus) nya terhadap kasus pengadaan kapal LCT bagi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2007 yang lalu,” kata Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy dalam siaran pers, Rabu (15/12).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut diduga telah mengakibatkan negara dirugikan, khususnya Pemkab Sorong Selatan, karena sesungguhnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya telah ditandatangani oleh Pjs.Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Selaku Bendahara Umum Daerah atas nama Bupati Sorong Selatan pada tanggal 25 Oktober 2007.

“Saat itu, Pjs Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Sorong Selatan dijabat oleh Samsuddin Anggiluli, SE yang kini Bupati Sorong Selatan,” ungkapnya.

Jumlah dana yang tercatat di SP2D tersebut adalah 4.404.707.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian tertera di SP2D tersebut dana itu diterima oleh Haji M.Nur dengan cap perusahaannya.

“Perkembangan kasus ini sesungguhnya sudah ada penetapan tersangka waktu itu di Polda Papua Barat, yaitu Haji M.Nur dan Drs Otto Ihalauw (mantan Bupati Sorong Selatan),” terangnya.

Sesungguhnya, lanjut pengacara vokal ini, dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi berkenaan dengan peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2021 ini cukup urgen untuk kasus ini dibuka kembali.

“Saya juga mengetuk pintu hati Kapolri Jenderal Pol.Listyo Sigit Prabowo untuk mendorong Kapolda Papua Barat guna menyidik tuntas kasus tersebut, demi tegaknya hukum tanpa pandang bulu di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat,” pintanya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

40 − 30 =