Intsia dorong produk hukum untuk pemetaan wilayah suku Baudi di Mamberamo Raya

PAPUAunik – Yayasan Intsia di tanah Papua yang bergerak di bidang lingkungan hidup melakukan pemetaan partisipatif wilayah masyarakat hukum adat suku Baudi yang mendiami beberapa kampung di Distrik Benuki dan Distrik Kwaneha di Kabupaten Mamberamo Raya.

Direktur Yayasan Intsia Bastian Wamafma mengemukakan kedua kawasan adat di dalam distrik ini sangat penting jika dipandang menurut fungsi kawasan hutan termasuk dalam kawasan hutan produksi, baik itu kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, sehingga perlu produk hukum turunan untuk memberikan perlindungan bagi warga atau suku serta hutan di wilayah itu.

Apalagi, lanjutnya salah satu suku-nya yaitu suku Baudi, dimana hutan konduksi dan hutan konversi, seluruh wilayah adatnya itu sudah konsesi atau pemberian izin oleh pemerintah kepada perusahaan atau perorangan untuk mengelola.

Direktur Yayasan Intsia Bastian Wamafma

“Kami ingin membantu juga khususnya masyarakat suku Baudi agar hak-hak mereka diperhatikan oleh pemerintah. Setelah dipetakan harus ada regulasi yang kuat untuk perlindungan, karena selama ini ada beberapa aturan yang dibuat tapi tidak cukup kuat untuk melindungi hak mereka”, ungkapnya di Kota Jayapura, Papua, Senin (13/12).

Perlindungan pada tiap pribadi atau individu serta kelompok dan golongan sudah ada dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 tetapi perlu ketegasan lewat aturan atau undang-undang atau peraturan turunan yang merujuk kepada undang-undang Otonomi Khusus (Otsus), “Sehingga Yayasan Intsia berinisiatif bahwa di daerah itu perlu mengimplementasi itu di dalam peraturan daerah, supaya lebih kuat lagi,” katanya.

Bastian melanjutkan harapannya setelah dipetakan wilayah adat ini masyarakat adat tidak hanya mengetahui tapi akan diakomodir dalam proses-proses pembangunan yang akan berlangsung.

“Intinya di mana pemerintah kemudian dapat mengakui juga serta melindungi masyarakat adat ini beserta hak-hak mereka dengan memberikan jaminan keluasan untuk dapat mengatur dan mengelola sumber daya alam mereka secara legal menurut hukum dan mereka mendapatkan dampak positifnya,” katanya.(Putri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 1 = 2