Kementrian PPN/Bapenas gelar rapat Sail Teluk Cenderawasih

PAPUAunik – Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sektor Unggulan dan Infrastuktur, Dr. Velix V. Wanggai S.IP., MPA dan Staf Ahli Menteri PPN bidang Pemerataan dan Kewilayahan Drs. Oktoriadi, MA, Ph.D bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta sembillan Pemerintah Kabupaten menggelar rapat konsultasi Persiapan dan Pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih, Papua – Papua Barat 2023, Senin (22/11).

Adapun sembilan Kabupaten ini diwakili oleh Bupati Biak Numfor, Bupati Kepulauan Yapen, Bupati Manokwari, Wakil Bupati Waropen, Asisten I Kabupaten Supiori, Kepala Bappeda Manokwari Selatan dan Bappeda Teluk Wondama, serta wakil dari Kabupaten Mamberamo Raya.

Dalam sambutan pengantarnya, Staf Ahli Menteri PPN Velix Wanggai, menegaskan, bahwa STC Papua – Papua Barat 2023 merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam menggerakkan potensi ekonomi wilayah, dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas wilayah maupun mempromosikan nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang berada dikawasan Teluk Cendrawasih dan sekitarnya. Dalam rangka mendukung Sustainable Development Goal’s Indonesia, STC Papua dan Papua Barat 2023 menjadi salah satu kontribusi pemerintah dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan dan merata, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, hingga usaha untuk mengakhiri kemiskinan.

STC Papua – Papua Barat 2023 merupakan tindak lanjut dari arahan dan kebijakan yang bersifat trobosan dari Bapak Presiden dalam sidang Kabinet terbatas pada 11 Maret 2020, dimana Bapak Presiden mengatakan: “Agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat”, tegas Velix Wanggai.

Rapat Konsultasi STC Papua – Papua Barat 2023 dihadiri oleh berbagai kementerian/Lembaga dan perwakilan dari berbagai kabupaten dari Papua dan Papua Barat. Berbagai tanggapan dan pendapat dukungan terkait persiapan dan pelaksanaan STC Papua – Papua Barat 2023 dalam rangka pembangunan Papua dan Papua Barat disampaikan oleh setiap perwakilan.

Deputi Sekretariat Wakil Presiden bidang Dukungan Kebijakan pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Dr. Ir Suprayoga Hadi, M.S.P mengatakan, “Kolaborasi antara 2 provinsi, 16 KL, dan 9 kabupaten harus dipersiapkan dengan matang, maka dari itu mengusulkan 3 poin persiapan STC Papua – Papua Barat 2023, yaitu: 1. Regulasi (regulasi apa yang perlu disiapkan), 2. Workplan (Pembagian tugas dan jadwal tugas untuk semua yang terlibat), 3. Investasi (karena ini kolaborasi perlu memikirkan bagaimana pendanaan, karena tentu tidak hanya dari APBN)”.

Tidak hanya Deputi Sekretariat Wakil Presiden, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang turut hadir mengemukakan pendapatnya “mengusulkan 3 tahapan event STC Papua – Papua Barat 2023, yaitu: Pra-event (perumusan kegiatan – kegiatan yang akan masuk untuk mendukung event utama)”, Event Utama (penentuan waktu yang perlu pertimbangan dari berbagai aspek, seperti mempertimbangkan musim), Post Event (perlu adanya perumusan untuk kegiatan setelah Event Utama)”.

Selain tanggapan dan pendapat yang dikemukakan, beberapa Bupati juga mengemukakan harapan untuk perencanaan STC Papua – Papua Barat 2023. Herry Ario Naap selaku Bupati Biak Numfor yang juga sebagai Penggagas STC Papua – Papua Barat 2023, menyatakan “STC Papua – Papua Barat 2023 mengusung tema “Memperkuat Kedaulatan Maritim Indonesia Pasifik”, dan mengharapkan STC Papua – Papua Barat 2023 masuk Inpres dan Keppres tahun 2023, dan mengajak para Pemerintah Kabupaten untuk memanfaatkan waktu untuk mendapat kebijakan Presiden”.

Bupati Manokwari, Hermus Indow, S.Sos, M.EC.DEV menyampaikan “Maksimalkan potensi, tidak hanya pariwisata, dan mengusulkan beberapa kegiatan yang diantaranya pengembangan kawasan wisata religius Mansinam dan percepatan pembangunan Jembatan Jokowi di Teluk Sawaibu, Manokwari”.

Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos juga menyampaikan “Perlu adanya payung hukum dalam pelaksanaan STC Papua – Papua Barat 2023, yaitu dengan hadirnya Inpres dan Keppres. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD terkait”.

Dalam pandangan Velix Wanggai, Sail Teluk Cendrawasih Papua – Papua Barat 2023 merupakan forum awal untuk perencanaan dan pembahasan terkait, baik penyiapan kerangka perencanaan, kerangka penganggaran dan kerangka kelembagaan pada rapat konsultasi ini. Di akhir Rapat Konsultasi ini, wakil dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan para Bupati melalukan penandatanganan lembar Kesepahaman Bersama Persiapan dan Pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih Papua – Papua Barat 2023 dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

“Kita jadikan STC 2023 sebagai panggung kemajuan, panggung keberagaman dan panggung keadilan di bibir Samudera Pasifik, ujar Velix Wanggai, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

47 + = 54