Transformasi politik identitas NKRI 2024

Pada 28 Oktober 1958, Sukarno mengatakan “Kuburkan semua partai”, baginya belum jelas kemana ia akan pergi. Sukarno hanya menguji iklim politik Indonesia saat itu, karena diluar dugaannya, bahwa sistem kepartaian telah menggagalkan cita-cita bangsa. (John D. Legge, Sukarno Biografi Politik, Sinar Harapan Jakarta, 1992:hal.321)

Rakyat Indonesia ingin suatu perubahan, untuk itu Sukarno menyatakan hal-hal demikian. Sukarno hanya menunjukan kepiawaian dan penguasannya terhadap perpolitikan di Indonesia. Kemahiran Sukarno dalam siasat politik dengan mengajak mereka yang ragu-ragu saat itu dan mengambil inisiatif dari lawan-lawan politiknya serta menyesuaikan diri dengan keadaan jika terbentur, dan menunggu kesempatan selanjutnya.

Paul F. Gardner, mengatakan:
“Puluhan tahun kemudian, pejabat-pejabat dinas luar negeri AS diajarkan dalam studi wilayah mereka, bahwa banyak kebudayaan Indonesia, dan terutama kebudayaan Jawa, mengajarkan rasa hormat kepda kekuasaan, pengendalian kuat atas emosi, dan pengelakan terhadap pengungkapan konflik secara terbuka.” (50 Tahun Amerika Serikat Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999:hal.12)

Sebagai seorang Jawa, Sukarno juga merefleksikan hal itu.

Demikian juga setelah Indonesia merdeka, Belanda dengan politik devide et impera (memecah belah), melalui Van Mook menciptakan Negara Indonesia Timur Besar, Staat vande Grote Oost Indonesia yang bergabung kemudian dalam B.F.O (Belleg van Federal Overleg). Hal ini tentunya menimbulkan friksi dengan Republik Indonesia yang didirikan Sukarno-Hatta.

Prof. Frances Gouda, mengatakan bahwa untuk menghindari benturan dan perang saudara diantara sesama orang Indonesia, diedarkannya pamflet yang berisikan gambar Sukarno sendiri dengan tulisan: “Sambutlah Naskah Persetujuan Dengan Tenang. Pro dan Kontra tetap Bersatu! Hindarilah Perang Saudara” (American Vision of the Netherlans East Indies/Indonesia, US Foreign Policy and Indonesia Nationalism, 1920-1929, Amsterdam University Press, 2002:hal.201).

Pamflet ini membuahkan hasil dimana terjadi Communique Inter Indonesische Conferentie (Persetujuan Internal Indonesia) antara BFO dan pihak Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 1949 sebelum masuk pada KMB, disepakati bahwa sementara harus menerima istilah Republik Indonesia Serikat (RIS), agar pihak Belanda mau terlebih dahulu mengakui kedaulatan Indonesia pada 2 November 1949. Kemudian menyerahkan kedaulatan RIS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka pada 27 Desember 1949. (Ronde Tafel Conferentie, Gravenhage 1949, Feiten en Documenten,‘s-Gravenhage, 1949:hal.147)

Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Presiden Sukarno bukan hanya dari luar Indonesia (internasional), tetapi juga dari dalam negeri sendiri dimana partai-partai yang ada pada waktu itu bersaing untuk ikut ambil bagian dalam pemerintah yang baru merdeka. Termasuk mereka yang beraliran radikal maupun berpolitik indentitas, ethno-sentris atau partai-sentris dan lain-lain.

Saat Republik Indonesia membasmi komunis di Madiun 18 September 1948, Presiden Sukarno mengutuk pemberontakan itu dan partai PKI serta berkata: “You must choose: it’s either me or Musso (Musso the PKI Leader)”. Dengan peristiwa Madiun ini membuktikan bahwa Sukarno dan Hatta anti komunis, dan dari pengamatan AS Sukarno dan Hatta bersikap sangat moderat dalam kepemimpinannya (Frances Gouda, American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia, Amsterdam University Press, 2002:h.35). Peristiwa ini sangat berpengaruh bagi kepentingan AS dalam kebijakan jangka panjangnya terhadap Indonesia selama Perang Dingin.

Sukarno mengatakan: “Revolusi sosial Madiun adalah suatu tindakan revolusionerisme yang keblinger. Ia tidak berdiri diatas dasar yang obyektif, tetapi dipaksakan oleh subyektif para pemimpinnya” (John D. Legge, Sukarno Biografi Politik, Sinar Harapan Jakarta, 1992:hal.267)

Pada tanggal 17 Desember 1948, Staf Khusus Kebijakan Presiden Truman George F Kennan mengatakan kepada Sekretaris Negara George C. Marshall: “the most crucial issue at the moment in our struggle with the Kremlin is probably the problem of Indonesia”. Indonesia sangat vital untuk kepentingan AS di Asia, demikian Marshall. Bila terjadi kerusuhan (konflik) adalah “jalan terbuka”(an opendoor to communism) bagi komunisme. (Frances Gouda, American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia, Amsterdam University Press, 2002:h.25).

Dengan demikian dewasa ini mutlak diperlukan adanya peneguhan komitmen kebangsaan dan pembaharuan tekad bersama dalam semangat persatuan dari Bung Karno “Samen bunddeling van alle krachten van de natie – pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa.” (Nurcholis Madjid, Indonesia Kita, Universitas Paramadina, Jakarta, 2004:hal, 104-105)
Founding Fathers Sukarno-Hatta telah meletakan dasar-dasar kebangsaan Indonesia yang harus bersendi kemanusiaan dan keadilan serta bersumber pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Bung Karno mengatakan bahwa Nasionalisme Indonesia harus dibangun berlandaskan nilai-nilai kemanusian yang hakiki. (Sulaiman Effendi, Kiprah dan Pemikiran Tokoh-Tokoh Bangsa, 2014:hal.49)

Dewasa ini Bangsa Indonesia telah keluar dari ruh Nasionalisme sejak awal kita merdeka, yaitu Nasionalisme yang identik dengan politik identitas berdasarkan kepentingan politik entah itu partai-sentris, radikalisme-sentris atau etnis-sentris. Itu sangat kontradiktif dengan paham Nasionalisme sejak awal Indonesia merdeka.

Ben Bland dalam tulisannya berjudul “Man of contradiction” mengatakan: “Jokowi’s inner contradiction are in many ways, an embodiment of the contradictions inherent in modern Indonesia’s 75 years of history. The country is still struggling to answer foundational question about basis of economy, the political system, and the role of Islam in the state and society – Kontradiksi batin Jokowi, dalam banyak hal, merupakan perwujudan dari kontradiksi yang melekat dalam 75 tahun sejarah Indonesia modern. Negara ini masih berjuang untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang basis ekonomi, sistem politik, dan peran Islam dalam negara dan masyarakat ”. (Joko Widodo the Struggle to Remake Indonesia, Lowy Institute, Australia, 2020:hal.83)

Pernyataan diatas jelas menunjukan bahwa Jokowi adalah Indonesia-Sentris bukan Jawa-Sentris, Kelompok-Sentris atau Partai-Sentris.

Pernyataan Ben Bland maupun Prof. Frances Gouda dan Prof. John David Legge diatas tentunya mewarnai pendapat komunitas internasional bahwa Indonesia membutuhkan Presiden yang politik identitasnya adalah Nasionalisme seperti Ir. Sukarno dan Ir. H. Joko Widodo, yaitu Indonesia-Sentris. Jokowi adalah sosok pemimpin yang melayani dan pendobrak yang militan serta merangkul semua keragaman suku bangsa untuk solid bersatu membangun Indonesia.

Apakah setelah masa jabatan Jokowi berakhir di tahun 2024 akan memiliki pemimpin yang berkualitas seperti Jokowi, yang memiliki politik identitas Indonesia-Sentris? Wallahu a’lam!!!

Oleh: Ambassador Freddy Numberi

Founder Numberi Center

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 50 = 57