Transparansi pengelolaan Dana Otsus 2019-2024

Richard Chauvel:
“…. we Papuans demand an equal place among the free peoples of the world”
(Damien Kingsbury and Harry Aveling, Autonomy and Disintegration in Indonesia, London, 2003: hal.115).

Untuk menjawab apa yang tersirat oleh Richard Chauvel di atas, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021 berkaitan dengan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua dan Kewenangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai turunan dari pada UU OTSUS No. 2 Tahun 2021.

Sesuai Pasal 5 PP 107/2021 dengan mengedepankan pengelolaan keuangan yang baik, hal ini tidak lain dalam rangka membangun budaya (tradisi) good and clean governance ( pemerintahan yang baik dan bersih) di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Prvinsi Papua Barat).

Setiap penduduk (manusia) di Tanah Papua berhak memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sesuai pasal 13 dan pasal 17 PP no. 107/2021.

Pancasila yang diakui sebagai filosofih dasar negara kita dalam hal bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersirat pengakuan tentang keberadaan Manusia Indonesia termasuk Manusia Papua didalamnya.
(dimodifikasi dari: Daoed Joesoef, Studi Strategi Ketahanan dan Pembangunan Nasional, Penerbit Kompas, Jakarta. 2014: hal.151)

Common sense kita dalam hal pembangunan di Indonesia berpusat pada Manusia Indonesia sebagai titik sentral pembangunan yang harus sejahtera, adil dan makmur serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) karena, berpadu dalam nalar dan kecerdasan berupa kearifan untuk melestarikan budaya pemerintah yang baik dan bersih agar tujuan nasional dapat tercapai dengan baik.

Sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi pada Periode I yang lalu (2014 – 2019) butir 2 yang menyatakan:
“Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.”

Harus diakui bahwa UU Otsus 21/2001 telah banyak menghasilkan kemajuan, namun dibalik itu juga masih terdapat banyak kekurangan aturan turunannya tidak ada selama kurun waktu 20 tahun. Hal ini menyebabkan daerah menafsirkan sendiri tentang rumusan Perdasi dan Perdasus yang akhirnya berlawanan dengan kebijakan Pemerintah Nasional.

Realitas dilapangan menurut masyarakat akar rumput di Tanah Papua, bahwa pengawasan, pembinaan dan pendampingan oleh Pemerintah Nasional tidak ada sama sekali selama 20 tahun Otsus 21/2001 berjalan. Dapat dikatakan sangat minim dalam hal ini.

Berujung pada merebaknya wabah korupsi yang merajalela di kedua provinsi tersebut sesuai penjelasan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Kompas.com, 20/06/2020).

Setiap provinsi miskin di Indonesia (termasuk Tanah Papua) yang sedang membangun, tanpa pertahanan sistem nilai yang baik dan benar, pasti terjerumus dalam perangkap musuh terburuk dari kultur (budaya), yaitu “uang”, dewa pembina ekonomi ( baca: korupsi). (dimodifikasi dari: Daoed Joesoef, Studi Strategi Ketahanan dan Pembangunan Nasional, Penerbut Kompas, Jakarta. 2014: hal.49)

Disamping itu menurut Prof. Dr. Agustinus Salle (Universitas Cendrawasih) tidak adanya daya ungkit ekonomi (konektifitas, kapasitas SDM dll) yang menyebabkan OAP tetap miskin, khususnya didaerah terpencil (dalam Webinar “Mengawal Teknokrasi Pembangunan di Tanah Papua, tanggal 4 November 2021).

UU Otsus no.2/2021 dan turunannya bertujuan untuk proteksi, afirmasi dan pemberdayaan manusia-manusia di Tanah Papua supaya hidup layak dalam Bangsa Indonesia yang Besar dan Beragam ini, butuh pengelolaan yang transparan dan akuntable supaya sejalan dengan apa yang di katakan Richard Chauvel diatas:

“…. we Papuans demand an equal place among the free peoples of the world”

Semua kebijakan dan strategi maupun program tergantung kepada spirit dan komitmen Pemerintah Nasional untuk rela memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah di Tanah Papua dalam membangun diri dan lingkungannya dalam bingkai NKRI.

“In the end, the success of special autonomy process depends on the central government, that designs and commit it self to the implementation”
(Coen J. G. Holtzappel & Marthin Ramstel, Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia, Implemention and Challenges, Leiden, 2009:hal.219).

Jakarta, 8 November 2021

Oleh: Morin Jenny

Member of Numberi Center

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + 1 =