Menciptakan Pemilu di Papua tanpa konflik berdarah

Pemilu di Papua identik dengan konflik berdarah yang mengakibatkan hilangya puluhan hingga ratusan nyawa manusia. Bahkan dalam perhelatan Pemilu, jumlah korban jiwa manusia di Pilkada Papua termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Dari pilkada kabupaten Puncak tahun 2011 hingga Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 lalu, jumlah korban sudah mencapai 71 jiwa yang meninggal dunia. Dengan menggunakan kekerasan
berdarah, elit politik merebut kursi kekuasaan dan dengan kekerasan pula kekuasaan dipertahankan dan dijalankan. Kekerasan akan selalu melahirkan kekerasan dan Papua
merupakan panggung politik dimana elit politik mengkampanyekan kekerasan sebagi alat politik mencapai kepentinganya.

Membaca tipologi konflik Papua dalam perhelatan Pemilu, sebenarnya konflik yang terjadi sampai menghilangkan nyawa manusia dan harta benda, bisa diminimalisir dan dicegah sedini mungkin apabila semua pihak menghormati hukum dan mengendalikan syawat kekuasaan dengan baik dan terkontrol.

Menghormati hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pemilu di Papua. Persoalannya adalah tidak semua penyelenggara Pemilu di Papua, baik KPU dan Bawaslu, adalah komisoner-komisioner yang mengerti dan memahami aturan-aturan hukum dengan baik. Budaya membaca yang sangat rendah dalam masyarakat Papua, sangat berpengaruh kuat terhadap kedalaman para anggota badan Penyelanggara Pemilu dalam membaca dan memahami aturan hukum dan mengimplementasikannya di lapangan. Konflik internal dikalangan penyelenggara Pemilu sering sekali terjadi dan mengakibatkan ketidaksolidan mereka dalam bekerja sama melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu.

Perpecahan dalam tubuh penyelenggara Pemilu merupakan salah satu akar penyebab konflik dalam Pemilu di Papua. Perpecahan lebih banyak disebabkan oleh penyelenggara Pemilu melanggar asas integritas dan independensi. Konflik Pilkada di beberapa kabupaten di Papua sering disebabkan oleh ketidaknetralan anggota KPU dan Bawaslu dalam menempatkan diri pada posisi yang netral diantara pasangan calon peserta Pilkada. Cara mereka menunjukan keberpihakan pada satu pasangan calon, tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi terjadi terang-terangan dan diketahui publik. Sehingga penyebab konflik yang berujung pada kekerasan berdarah di Pilkada Papua, adalah juga hasil konstruksi dari pihak Penyelenggara Pemilu sendiri. Karena ketika seorang anggota komisioner KPU atau Bawaslu kehilangan integritas dan kenetralannya, maka dia bisa menjadi pemantik kobaran api konflik yang membakar seluruh warga masyarakat setempat.

Di samping sebagian besar penyelenggara Pemilu di Papua yang tidak berintegritas dan berkualitas, sumber konflik Pilkada Papua menjadi berdarah-darah karena pejabat daerah yang sedang berkuasa dan maju lagi sebagai incumben serta elit politik tidak menunjukan sikap seorang negarawan. Pilkada dalam pandangan mereka bukanlah panggung untuk
mengkampanyekan atau saling mengadu ide atau gagasan-gagasan untuk mensejahterahkan, memakmurkan dan menciptakan kedamaian di Papua, tetapi dijadikan arena untuk membangkitkan kembali politik identitas atau politik rasialis untuk saling menyerang sesama kandidat. Politik bagi mereka adalah how to get the power, bagaimana dan dengan cara apapun kursi kekuasaan harus direbut. Mereka tidak segan-segan menjerumuskan rakyat Papua yang sebagian besar masih buta politik ke dalam kobaran api konflik dan kekerasan yang sudah tentu
akan berujung pada nyawa manusia melayang sia-sia. Budaya perang jaman batu yang masih tetap hidup dalam alam pikiran masyarakat Papua yakni nilai keyakinan mata ganti mata, kepala ganti kepala, darah ganti darah, tidak pernah mau dihilangkan atau minimal ada komitmen bersama untuk tidak lagi terjadi dalam Pilkada, sama sekali tidak dipikirkan atau diindahkan.

Dalam pilkada Papua, jika terjadi konflik jumlah korban harus sama di kedua belah pihak yang berkonflik, barulah perdamaian bisa disepakati. Namun model perdamaian ini sifatnya semu dan sewaktu-waktu bisa bergejolak kembali dan tugas kepala daerah terpilih yang merebut kekuasaan dengan tangannya yang berdarah, adalah menjaga dan merawat perdamaian tersebut dengan pola ganti rugi terhadap nyawa manusia dan harta benda yang hilang dengan uang milyaran rupiah yang “dirampok“ dari anggaran APBD kabupaten.

Setelah kursi kekuasaan direbut, pejabat bupati terpilih tidak memiliki kemampuan untuk “how to use the power”, menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Papua. Pejabat hanya tahu merebut kekuasaan tetapi menjalankan kekuasaan untuk melayani
kepentingan publik demi membawa keluar sebagian besar rakyat Papua dari lingkaran setan kemiskinan dan kemelaratan, masih terlalu jauh dari harapan publik di Papua. Kemampuan para pejabat bupati di Papua dalam mengadministrasikan birokrasi dengan prinsip “right man on the right place” tidak berjalan dengan baik. Politisi birokrasi oleh pejabat bupati merupakan warna politik pasca Pilkada yang selalu muncul dalam kebijakan-kebijakan rotasi pejabat dalam semua tingkatan eselon Pemerintah Daerah di Papua. Akibat Politisasi birokrasi, kadang timbul konflik berdarah antara pejabat lama dengan pejabat baru yang juga berujung pada hilangnya nyawa manusia seperti yang terjadi di Kabupaten Yahukimo pada minggu terkahir bulan Juni 2018 ini.

Kualitas dan kompetensi yang dimiliki pejabat Papua yang masih terlihat terlalu rendah dalam konteks mengelola kekuasaan pemerintahan, adalah hasil dari kinerja penyelenggara Pemilu di Papua yang tidak berkualitas dan berkompeten. Karena itu untuk menghentikan kekerasan berdarah selama berlangsungnya Pilkada di beberapa kabupaten dan kotamadya di Papua dan juga meminimalisir kekerasan berdarah dalam Pemilu Legislatif, perbaikan serius secara masif perlu dilakukan dari proses hilirasasi dari rekrutmen Penyelenggara dan Pengawas Pemilu oleh KPU dan Bawaslu RI. Papua membutuhkan para Penyelenggara dan Pengawas Pemilu yang berintegritas, professional, serta memiliki kompetensi dalam soal kepemiluan dan
demokrasi.

Papua juga membutuhkan Partai Politik yang dewasa dan professional dalam berpolitik. Partai politik yang tidak merekrut calon peserta Pilkada berdasarkan berapa besar “mahar atau upeti“ yang disetorkan. Rekrutmen politik calon peserta Pemilu harus berlangsung transparansi dan akuntabel sehingga kepercayaan publik Papua terhadap Partai sebagai saluran aspirasi suara mereka bisa tumbuh dan tetap terpelihara. Dalam menentukan rekrutmen calon terpilih, kriteria kualitas, integritas dan kompetensi yang dimiliki calon haruslah menjadi pertimbangan penilaian yang utama dibandingkan syarat rekrutmen politik lainnya. Karena sejauh ini elit politik yang didukung Partai Politik dalam Pemilu di Papua, personalitas yang dimiliki masih kurang baik dimata publik dan kualitas personalnya masih cukup jauh dari ekspektasi rakyat Papua. Belum bisa diharapkan pikiran dan konsepnya untuk menyelesaikan seluruh akar persoalan Papua dan membawa Papua menuju masa depan yang jauh lebih baik.

Partai Politik di Papua sudah harus ikut bertanggung jawab terhadap situasi sosial politik di Papua saat ini. Ketika uang dijadikan syarat dominan rekrutmen Politik oleh Partai, maka potensi untuk terjadinya konflik berdarah diantar pasangan calon dan pendukungnya dalam Pilkada di Papua bisa lahir dan menunggu timingnya untuk dipentaskan. Dengan demikian Penyelenggara Pemilu, elit politik, dan Partai Politik adalah aktor-aktor dominan sebagai pemantik kobaran api konflik berdarah di Papua, tetapi juga bisa berubah menjadi aktor penentu terciptanya Pemilu damai tanpa berdarah-darah di Papua asalkan ketiganya menempatkan nilai kemanusiaan orang Papua diatas kepentingan diri mereka dan kelompoknya masing. Asas kemanusiaan “Internasional Responsibility to protect of humanity”, nyawa satu orang Papua berharga dan wajid dilindungi harus menjadi kesadaran dan semangat bersama semua pihak di Papua yang mendukung Pemilu damai tanpa berdarah di Papua.

Oleh: Marinus Yaung

Dosen Fisip Universitas Cenderawasih Papua dan Mantan Anggota KPU Kota Jayapura Papua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 + 5 =