Freeport ‘Dirty Profits’

Mohammad Hatta:
“Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri”
(Ir. Simon Fellix Sembiring Ph.D., Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan-Karut marutnya implementasi UU minerba dan Divestasi Freeport yang penuh jebakan, Gatra Pustaka, Jakarta 2019, hal. XI)

Freeport adalah perusahaan asing pertama yang diizinkan rezim Orde Baru untuk masuk ke Indonesia. Kontrak Karya I ditandatangani pada 5 April 1967 dengan luas awal konsesi 10.000 hektar, antara Menteri Pertambangan Indonesia Slamet Bratanata dan Presiden Freeport Sulphur Robert Hill serta Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Forbes Wilson untuk pengembangan tambang Ertsberg. (Ibid, hal. 153)

Freeport mulai beroperasi pada tahun 1975 dan menjadi aktor ekonomi dan politik yang signifikan di Indonesia. (Denise Leith, The Politics of Power, Freeport in Suharto’s Indonesia, University of Hawaii Press, 2003: hal. 3)

“For more than thirty years the American Company with it rigorious home State Law against corruption, wasable to operate with impunity by adapting to, and indeed thriving in, a business culture anchored in corruption, collusion and nepotism.” (Ibid, Hal. 3)
Terjemahan bebas: Selama lebih dari 30 tahun, Freeport dapat melakukan bisnisnya secara aman dengan cara beradaptasi pada budaya bisnis yang mendasarkan diri pada praktik-praktik kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Agar operasi tambangnya aman, maka dijalinlah hubungan dekat oleh James Bob Moffet dengan Soeharto dan para petinggi militer yang tunduk kepada Soeharto. Melalui hubungan dekat yang terjalin dengan baik, Freeport mendapatkan jaminan kebijakan politik dan ekonomi yang menguntungkan bisnis tambangnya, termasuk juga didalamnya jaminan perlindungan secara fisik.

“Jeffrey Winters argued that what existed under Suharto was an exchange relationship between the state and capital: policies for capital”
(Ibid. Hal. 3)

Terjemahan bebas: Jeffrey Winters berpendapat bahwa apa yang ada di bawah Soeharto adalah hubungan pertukaran antara negara dan modal: kebijakan untuk modal.

Majalah Facing Finance dalam laporannya yang berjudul Dirty Profits pada tahun 2017 tentang “Report on Companies and Financial Institution Benefiting from Human Rights Violation and Environmental Destruction” menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan antara lain Freeport-Mc Moran Inc. memiliki “Dirty Profits”.

Facing Finance juga menyebutkan bahwa “Freeport is not a signatory of the UN Global Compact, but has signed up the Voluntary Principle on Security and Human Rights”.

Freeport terpilih karena ada banyak kritikan tentang tambang Grasberg, sehubungan dengan kerusakan lingkungan yang luas dan membayar militer untuk mengamankannya, namun akhirnya menimbulkan pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap tenaga kerja. (Human Rights abuses and labour violations).

Dari penelitian para ahli pada tahun 2016, disimpulkan oleh majalah Facing Finance bahwa hasil tailing yang dibuang ke sungai Otomona setiap harinya adalah 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton. Dikenal oleh Freeport dengan istilah Riverine Tailings Disposal (RTD).

Akibat praktik illegal ini membuat “catastrophic environmental impact”. Grasberg adalah salah satu dari empat tambang didunia yang beroperasi dengan cara RTD. Sisa buangan berupa tailing ini mengandung “high concentration of toxins such as copper, arsenic, cadmium and selenium”.

Disamping itu hasil buangan dari “acidrock drainage” mencapai 360.000-510.000 ton dan dibuang disekitar lembah yang ada. Hasil dari pembuangan ini adalah air yang mengandung metal-metal yang menyebabkan polusi pada air tanah dan sistem sungai. Dari hasil studi lingkungan yang ada didapati bahwa “to be unsuitable for aquatic life” (tidak cocok untuk kehidupan biota di sungai).

Pada Oktober 2016 digunakan satelit untuk menganalisa kerusakan lingkungan hutan yang ada, ternyata 136 km2 hutan telah hilang (area tersebut adalah 42x lebih besar dari wilayah konsesi sendiri).

Freeport mengklaim bahwa tailing yang dibuang ke sungai telah dikontrol dengan baik, namun menurut para ahli tidak ada policy untuk mengubah maupun menyetop cara pembuangan tailing ini, meskipun sudah merusak lingkungan selama ini. Setelah tambang terbuka (open pit mining) berakhir pada tahun 2017, maka dilanjutkan dengan tambang tertutup atau dibawah tanah (closed mining) hingga tahun 2041.

Selain kerusakan lingkungan, Freeport juga menghadapi kekhawatiran terkait kondisi ketenagakerjaan yang buruk, terutama keselamatan pekerja. Pada tahun 2014 pekerja melakukan protes karena kematian empat karyawan di lokasi, dan pada tahun 2013, 28 pekerja meninggal dalam reruntuhan terowongan di tambang. `

Ada dua kematian lagi di tambang pada tahun 2015. Selain itu, masalah hak asasi manusia juga telah melanda Freeport selama beberapa dekade, termasuk tuduhan mendanai militer Indonesia untuk melindungi tambang, yang menangkap, menahan, menghancurkan properti dan bahkan menyiksa penduduk dan masyarakat sekitar tambang Grasberg.

“A recent fact finding mission published November 2016 has described a slow motion genocide taking place in Papua” ditulis oleh majalah Facing Finance dalam laporannya tahun 2016 (hal.18-19).

Terjemahan bebas: Misi pencaharian fakta-fakta baru yang diterbitkan November 2016 menggambarkan telah terjadi genosida orang Papua secara perlahan-lahan di tanah Papua.
Misi ini juga menetapkan bahwa tailing dari tambang Grasberg sangat kaya dengan bijih sehingga orang-orang mulai menambang tailing untuk emas dan menjual temuan mereka kepada polisi dan militer. Menurut Dr. Agus Sumule, guru besar sosio-ekonomi pertanian di Universitas Papua, “Tekanan pada masyarakat adat sangat kuat.” Mereka telah terkena dampak yang sangat negatif, tulis majalah Facing Finance.

“Alam adalah berkah dari Tuhan, dan kami masyarakat Kamoro mengenalnya dengan 3S: sagu, sampan dan sungai. Tapi hidup ini sangat sulit sekarang.”
(Kepala Suku Kamoro, Hironimus Urmani, di Tipuka, sebuah desa dataran rendah di hilir sungai dari tambang Grasberg )

Dengan dimilikinya saham 51% oleh Pemerintah Indonesia, maka harmonisasi masalah lingkungan maupun pekerja yang ada di Freeport harus menjadi perhatian utama Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia agar tidak dikritik oleh masyarakat internasional.

“Tambang Grasberg merupakan tambang no. 3 terbesar di dunia dari total kandungan tembaganya dan no. 1 di dunia dari total kandungan emasnya.”
(Armando Mahler dan Nurhadi Sabirin, Dari Grasberg Sampai Amamapare, Jakarta, 2008: hal. 22)

Jakarta, 19 Oktober 2021

Ambassador Freddy Numberi
Laksamana Madya TNI (purn)

Founder Numberi Center

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 − 8 =