Papua butuh pemimpin bervisi global

Otsus Papua yang lama Nomor 21 Tahun 2001 telah berlalu selama 20 tahun, namun perkembangan di Papua khususnya ekonomi kerakyatan dan hak-hak ulayat masyarakat Orang Asli Papua (OAP) lebih dinikmati oleh mereka dari luar Papua. Khususnya dana Otsus dinikmati betul oleh “oknum-oknum komprador” yang bekerjasama dengan “oknum-oknum pejabat” di daerah maupun pusat dan mereka disebut “predator-predator” ekonomi seperti apa yang dikatakan prof. Daoed Joesoef.

Mereka ini bukan menyembah Tuhan, melainkan menyembah “Dewa Ekonomi” (baca uang dan korupsi). Akhirnya rakyat jelata di Papua benar-benar miskin sesuai apa yang disebut “Paradoks Papua”, negerinya kaya raya tetapi rakyat sebagai pemilik kedaulatan di Tanah Papua miskin dan terlantar.

Indonesia, lebih khusus Tanah Papua sangat bangga memiliki seorang Presiden Jokowi yang jenius dan Pemimpin yang Melayani (Servant Leader) serta pendobrak yang militant, sehingga Tanah Papua dalam periode pertama Presiden Jokowi terbangun infrastrukturnya dengan baik. Disisi lain Dana Otsus yang begitu besar selama 20 tahun tidak jelas penggunaannya, yang menyebabkan rakyat Papua ribut. Hanya Presiden Jokowi yang mungkin mereka kenal dekat karena kiprah beliau dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

Kedepan, Papua butuh pemimpin yang dapat membawa masyarakat Papua masuk dalam era globalisasi. Sudah 20 (dua puluh) tahun berselang, Papua hanya jalan ditempat, masih beruntung adanya “Gedung Papua Bangkit” dalam rangka PON ke-20 tahun 2021 di Papua yang megah, namun disisi lain kita tidak bisa menafikan bahwa rakyat Papua masih miskin dan terpingkirkan dari aspek ekonomi dan kesejahteraan apa lagi penegakan hukum (kasus korupsi, pelanggaran HAM dll).

Papua butuh pemimpin yang mengedepankan visi OAP kedalam visinya sendiri dan bagaimana meraih visi itu di era globalisasi ini. Pemimpin tidak bisa mengembangkan model yang diinginkan, tetapi yang harus sang pemimpin kembangkan adalah model yang menurut masyarakat akar rumput OAP cocok untuk mereka dan cetak biru (blue print) yang mereka inginkan sesuai budaya ataupun karakteristik lokal masing-masing wilayah budaya dan benefit apa yang mereka dapat untuk kesejahteraannya (baik pendidikan, kesehatan ekonomi kerakyatan dll).

Para pemimpin di era global harus belajar untuk banyak mendengar keinginan masyarakat Papua di akar rumput, tidak berdebat dengan mereka, tetapi justru krisitalisasi dari keinginan mereka melalui komunikasi dan dialog yang berkelanjutan.

Sebagai prioritas utama pemimpin di tanah Papua harus berada di tengah-tengah masrayakatnya sendiri dan ikut merasakan denyut kehidupan mereka di kampung-kampung. Bukan berada di kota-kota besar dan menikmati kehidupan mewah di bar, hotel dll.

Menciptakan kultur (budaya) yang sehat dalam berkomunikasi di Papua secara berjenjang dalam rangka pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).’’ Karena kultur yang sehat dan bersih ini akan menyatukan para pemimpin dengan birokrasi pemerintah yang ada maupun dengan masyarakat Papua sendiri. Ini akan menjadi ikatan yang kuat dan kokoh dalam melaksanakan pembangunan di Tanah Papua menghadapi era globlasisasi.

Kedepan ada 7 (tujuh) kunci yang harus para pemimpin di Tanah Papua mengembangkan untuk meraih keberhasilan dalam pembangungan di tanah Papua di era globalisasi dewasa ini:

  1. Pemimpin harus melihat dan mempelajari budaya (kultur) masing-masing masyarakat sebelum melaksanakan sesuatu;
  2. Pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan masyarakat setempat dan bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable (THISS);
  3. Kadangkala perlu perubahan, namu harus sesuai dengan karakteristik dan lokalitas masyarakatnya;
  4. Harus menunjukan interest dan kebesaran hati manakala masyarakat itu berhasil;
  5. Harus menyesuaikan dengan perkembangan global seperti perubahan iklim , pemanasan global dll., serta merumuskan misi bersama untuk mengatasinya;
  6. Mengubah startegi, kebijakan dan program bila diperlukan serta disesuaikan dengan kebutuhan OAP maupun situasi yang berkembang;
  7. Belajar untuk kristalisasi pemikiran dan ide serta komunikasi dan dialog dengan masyarakat maupun belajar mendengar untuk menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai bersama. (sumber: dimodifikasi dari Ed Cohen, Leaders Whithout Borders, 2007:h.213-214)

Harapan penulis dengan semangat kebersamaan OAP hal ini bisa di capai, manakala kita bersatu dalam membangun Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) yang kita cintai, seperti apa yang dinyatakan Mikhail Gorbachev : “Peace is not unity in similarity but unity in diversity, in the comparison and conciliation of differences” (The Road We Traveled, The Challenges We Face,2006:h.10)

Jakarta, 12 Oktober 2021

Oleh: Ambassador Freddy Numberi Laksamana Madya TNI (purn)

Founder Numberi Center

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 4 =