Vanuatu Negara Merdeka Tanpa Kedaulatan

Negara Vanuatu kembali lagi mengusik kedaulatan Indonesia atas Papua. Pada sidang Majelis Umum PBB tanggal 25 September 2021 yang lalu, Perdana Menteri Bob Loughman kembali mempertanyakan keabsahan kedaulatan Indonesia atas tanah Papua.

Bob Loughman mendukung secara terbuka hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. Pidato diplomatik yang yang melanggar prinsip-prinsip piagam PBB dan bertentangan dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 1504 tahun 1969 tentang status politik Papua di mata hukum internasional ini, merupakan bentuk serangan diplomatik seorang pemimpin negara yang sesungguhnya terlihat tidak memiliki rasa hormat dan respek terhadap kedaulatan sebuah negara merdeka.

Negara Vanuatu sudah merdeka tahun 1980. Sejak merdeka sampai saat ini, secara realita Vanuatu boleh dikatakan belum sepenuhnya menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Kemerdekaan Vanuatu yang dideklarasikan oleh Walter Hyde Lini tanggal 30 Juli 1980, hanyalah simbolitas politik tanpa memiliki makna kedaulatan dalam bernegara dan berbangsa.

Walter Lini tidak benar-benar melepaskan dan membebaskan Vanuatu dari model penjajahan Condominium. Bentuk penjajahan Condominium adalah praktek kolonisasi di suatu wilayah koloni yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua negara koloni sekaligus. Vanuatu adalah wilayah koloni di Pasifik yang dijajah oleh negara Inggris dan Prancis.

Sistem penjajahan Condominium adalah model kolonisasi paling buruk di dunia. Karena masyarakat di wilayah koloni akan dibagi kedalam kelas-kelas sosial. Masyarakat akan ditata kehidupannya berdasarkan aturan masing-masing sistem kolonial yang berlaku. Baik pada sistem budaya, pendidikan, perekonomian, dan sistem pemerintahan. Dampak buruknya adalah, meskipun negara tersebut sudah merdeka, masyarakat masih tetap terbelah ke dalam kelompok-kelompok identitas sosial.

Di Vanuatu, masyarakatnya memiliki dua identitas politik dan nasionalisme ganda. Masyarakat yang tinggal di wilayah Espiritu Santo, berindentitas dan berbudaya Prancis. Mereka mewarisi budaya politik Prancis yang sangat kental dalam segala aktivitas mereka.

Sebaliknya masyarakat yang tinggal di wilayah Port Villa, Efate, beridentitas dan berbudaya Inggris. Mewarisi budaya politik Inggris dan sangat mendominasi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akibatnya persoalan nation building adalah persoalan yang belum selesai dan terus menimbulkan stabilitas keamanan, politik dan ekonomi di Vanuatu. Masyarakat di wilayah Espiritu Santo yang berbudaya Prancis, pernah membentuk gerakan separatisme untuk penentuan nasib sendiri. Mereka menolak kemerdekaan Vanuatu dan meminta Prancis mendukung gerakan separatis mereka untuk membentuk negara sendiri di Pulau Espiritu Santo.

Gerakan separatisme yang disebut dengan nama gerakan separatis nagriamel, yang dipimpin oleh Jimmy Moli Stevens, masih tetap eksis sampai saat ini. Kelompok separatis ini bersama elit politik Vanuatu yang berbahasa Prancis, adalah kekuatan proxy Prancis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan Vanuatu.

Sistem politik di Vanuatu juga tidak terlepas dari kontrol dan pengaruh Prancis dan Inggris. Dua partai politik utama dan paling dominan di Vanuatu, yakni Vanua’aku Party ( VP ) dan Union Moderates Party ( UMP ), adalah perwujudan dari kontestasi diantara elit politik berbudaya Inggris dan Prancis.

Suatu Rancangan Undang-Undang (
RUU) hanya bisa lolos menjadi Undang-Undang di Parlemen Vanuatu apabila memenuhi dua aturan main utama. Pertama, RUU tersebut diinisiatif oleh anggota parlemen VP dan UMP. Kedua, RUU tersebut mendapat dukungan dan persetujuan dari 50 persen anggota partai VP dan UMP.

Dalam konteks hubungan luar negeri dengan Indonesia, kedua partai ini berbeda platform partainya.
Kalau ketua partai UMP yang menjadi ketua dewan menteri dan sekaligus menjabat Perdana Menteri, maka akan terbentuk hubungan yang lebih bersahabat dan harmonis dengan Indonesia. Misalnya pada tahun 1995, Perdana Menteri Vanuatu, Maxime Carlot Korman dari UMP, melakukan kunjungan diplomatik pertama ke Jakarta. Dalam kunjungan pertama dan bersejarah ini, Maxime Carlot Korman menyampaikan dihadapan Presiden Soeharto bahwa Vanuatu menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua. Vanuatu juga berharap bisa segera memiliki hubungan kerjasama diplomatik dengan Indonesia.

Sebaliknya jika kursi kekuasaan Perdana Menteri Vanuatu dikuasai anggota Parlemen VP, maka mereka akan mengambil sikap keras dan tegas terhadap Indonesia soal isu Papua. Mereka akan terus mendukung agenda-agenda separatis Papua dengan berkedok pada isu pelanggaran HAM Papua. Bahkan terbangun kultur politik dalam VP bahwa isu Papua adalah agenda utama partai. Siapapun Perdana Menteri dari VP yang tidak menyuarakan isu Papua, adalah seorang penghianat bangsa Vanuatu.

Seorang yang tidak menghormati bapak bangsa Vanuatu, Walter Lini yang mengadopsi isu Papua dalam hati dan pikirannya selama kampanye anti kolonisasinya di kawasan Pasifik.

Dengan demikian, hipotesis yang bisa disampaikan bahwa isu Papua yang disuarakan oleh seorang Perdana Menteri Vanuatu, yang berasal dari latar belakang partai VP maupun UMP, sesungguhnya terjadi dalam kontrol dan pengawasan Prancis dan Inggris.

Dua negara kolonialis yang diasumsikan “ bermain di belakang panggung ‘ untuk mendikte persepsi nasional Vanuatu terhadap isu Papua. Secara teoritis, suatu negara kehilangan kedaulatannya, ketika negara tersebut tidak konsisten dalam persepsi nasionalnya terhadap suatu isu regional dan internasional. Dan persepsi nasionalnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara lain.

Dalam konteks isu Papua, sudah lima tahun terhitung sejak tahun 2016, persepsi Vanuatu terhadap isu Papua terlihat tetap konsisten. Vanuatu masih terus mempertanyakan keabsahan kedaulatan Indonesia atas Papua di forum Sidang Mejelis Umum PBB. Tetapi persepsi nasional Vanuatu bukanlah persepsi tunggal dan independen.

Pernyataan Bob Loughman yang meminta komunitas internasional mendukung penentuan nasib sendiri orang Papua di sidang umum PBB tahun 2021 ini, adalah persepsi nasional yang sebenarnya ditunggangi kepentingan strategi geopolitik negara-negara besar untuk membentuk masa depan kawasan Pasifik sesuai kepentingan mereka. Politik luar negeri Vanuatu soal Papua sesungguhnya adalah alat diplomasi negara-negara major power kawasan Pasifik untuk mewujudkan kepentingan mereka.

Politik luar negeri Vanuatu adalah politik negara tanpa kedaulatan. Negara yang untuk urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahterahan masyarakatnya, sangat tergantung kepada bantuan asing atau bantuan luar negeri. Sebuah negara kecil di Pasifik yang sangat lemah dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan, keamanan dan politik luar negeri. Sebuah negara yang tidak perna merasakan dan menikmati arti dan makna sesungguhnya dari kemerdekaan dan kedaulatan penuh.

Negara yang tidak punya konsep negara kesatuan ( baca : konsep NKRI ) seperti Indonesia. Sebuah negara yang tidak akan perna mengerti bahwa kedaulatan negara adalah sesuatu yang sakral dan identik dengan harga diri dan martabat bangsa dan negara.

Logikanya orang yang perna mengalami dampak buruknya di masa kecil dari rusaknya sebuah keluarga, akan sangat menghormati yang namanya lembaga keluarga yang dibangunnya. Negara Vanuatu yang terus mengusik kedaulatan Indonesia di Papua, karena dia sendiri belum perna memiliki pengalaman hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Belum perna merasakan betapa bangganya dan terhormatnya menjadi bangsa berdaulat yang mampu mengatur dirinya sendiri tanpa didikte oleh orang lain atau bangsa lain.

Oleh: Marinus Mesak Yaung

Penulis adalah Dosen Hubungan Internasional Fisip Universitas Cenderawasih, Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − 10 =