Komite lll DPD RI : PON Papua Harus Jadi Momentum Peningkatan Standarisasi Atli Ke Level Internasional

Papuaunik, – Menyelenggarakan event olahraga tingkat nasional di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, tentu bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi Papua saat ini mampu membuktikan bahwa, Papua mampu menjadi tuan rumah perhelatan pesta olahraga terbesar nasional, yakni PON Papua.

Demikian hal itu diungkapkan langsung oleh wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rahman, dalam sambutannya pada kunjungan kerjanya di Provinsi Papua.

Kata Rahman, jikalau ada kekurangan pada beberapa hal, untuk itulah Komite III hadir melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua, untuk mendengarkan, pandangan, pendapat, masukan bahkan kritik terhadap penyelenggaraan PON tersebut khususnya terhadap peran Pemerintah Pusat.

“Pandangan, pendapat, masukan bahkan kritik tersebut sangat berharga bagi perbaikan penyelenggaraan PON tahun 2024 mendatang di Aceh dan Sumatera Utara,” paparnya di Jayapura, Senin (27/09).

Sementara itu, Sekda Propinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE. MM mengatakan, pihaknya tidak hanya mengejar kesuksesan sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX atau PON Papua 2021, tetapi juga ingin memperbaiki prestasi dari pesta olahraga daerah. Papua sangat mengapresiasi kehadiran anggota Komite III DPD RI yang saat ini melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung persiapan pelaksanaan PON.

Lanjutnya, dari hasil PON XX, Pemerintah Provinsi Papua harus bisa memetakan sejauhmana level pretasi atlet Papua. Apakah atlet Papua telah memenuhi kualifikasi dan level sebagai atlet nasional atau telah masuk dalam level internasional. Pertanyaan dasar ini harus mampu d jawab.

Ia juga menyatakan, jika hasil PON sebatas perolehan medali, percuma. Karena medali dengan mudah diperoleh dengan memakai atau transfer atlet daerah lain bukan asli putra Papua. Padahal yang penting adalah dari hasil PON terjadi peningkatan standardisasi keolahragaan secara khusus dan SDM masyarakat Papua secara umum, salah salah satunya peningkatan standardisasi atlet putra asli daerah dari level nasional ke level internasional.

Ditempat yang sama, KONI Papua, Henky menuturkan, lemahnya pembinaan atlet daerah sedikit banyak disebabkan karena kepengurusan KONI yang tidak boleh dijabat oleh pejabat publik. Yang mana Implementasinya di daerah dapat berdampak pada penganggaran olahraga yang tidak menjadi prioritas.

Lanjutnya, keberpihakan anggaran di daerah harus diakui salah satunya dapat dilakukan dengan duduknya pejabat publik daerah yang memiliki kewenangan dalam kepengurusan KONI. Pernyataan ini dibenarkan oleh Anak Agung Gde Agung, senator Bali.

Koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga dalam keolahragaan masih jadi persoalan, demikian di ungkap oleh DR. Rifky akademi lainnya dari Uncen.

Pengembangan dan pembinaan pelatih dan pembina olah raga misalnya, yang sebagian besar merupakan pendidik mapel penjaskes. Dari sisi SDM keberadaan pelatih dan pembina ada dibawah kewenangaan diknas sedangkan urusan urusan pembinaannya ada di dinas keolahragaan. Disinilah sering timbul ego kelembagaan yang menyebabkan insinkronisasi program dan kebijakan.

Katanya, penting bagi semua pihak untuk duduk bersama mendesain rencana besar pengembangan dan pembinaan keolahrgaan nasional dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki daerah.

Yance Samonsabra, senator asal Papua Barat, mengingatkan pentingnya keberlanjutan semangat PON paska PON berakhir. Seluruh venue yang ada jangan sampai terbengkalai dan tidak terawat apalagi tidak tergunakan untuk keberlanjutan pembinaan atlet asal Papua. Bambang Soetrisno senator Jawa Tengah memperkuat pernyataan Yance, dengan menyatakan pentingnya dukungan anggaran dari Pusat selain daerah untuk pembinaan atlet daerah, agar seluruh venue yang ada dapat berdaya guna.

Penegasan pentingnya dukungan pendanaan keolahragaan dalam APBN dan APBD disoroti pula oleh Misharti. Menurutnya minimnya anggaran sering menjadi dalih minimnya pembinaan atlet. Itu sebabnya penegasan besarnya alokasi anggaran menjadi poin penting Komite III DPD RI dalam revisi RUU SKN mendatang.

Menutup kunjungan kerja di Papua, Sekda Papua menegaskan bahwa paska PON, Pemerinta Provinsi telah menyiapkan dan menyusun beberapa program dan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan keberfungsian berbagai veneu yang telah ada. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sudah dirancang.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

52 − = 49