Isu Papua dalam Forum Perserikatan Bangsa Bangsa

Pembahasan yang dilakukan secara bilateral dapat dikatakan gagal, sehingga pada tahun 1953 – tahun 1956, Indonesia meminta perhatian dunia internasional mengenai isu Nieuw Guinea (NG/Papua) dengan mengajukannya ke forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Delegasi Indonesia menyatakan bahwa klaim Indonesia.

”Menyangkut NG atas dasar historis, legalitas dan secara politik membentuk suatu wilayah atau teritori dengan Bangsa Indonesia. Hal ini berarti wilayah Republik Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan meliputi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda (Netherlands Indies). Secara politik status NG telah ditetapkan melalui negosiasi yang berakhir pada 27 Desember 1950” (Dimodifikasi, Robert C. Bone, The Dynamics of the Western New Guinea Problem, Cornel University Press, 2009 : h.125).

Dalam Sidang Umum (SU) PBB tahun1954-1956, resolusi masalah NG oleh PBB di tolak, karena tidak tercapainya 2/3 suara mutlak dari jumlah anggota yang hadir.
Pada SU PBB ke-12 tanggal 20-26 November 1957 gagal juga dan isu NG ditolak lagi dalam SU PBB yang ke-12 ini. Sebab-sebab ditolak isu NG di PBB karena situasi dan kondisi dunia internasional dan situasi di PBB sendiri. Indonesia juga mengalami hal yang sama karena banyak gerakan-gerakan dalam negeri sendiri di Indonesia ikut mempengaruhi pandangan politik negara-negara dunia internasional yang hadir dalam SU PBB tentang masalah NG yang diusulkan oleh Indonesia.

Segera setelah gagal pada SU PBB ke-12 pada bulan November 1957, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Desember 1957 mengambil tindakan drastis dengan menasionalisasi 700 perusahaan Belanda dan mengusir 50.000 warga Belanda keluar dari Indonesia serta melarang beredarnya koran berbahasa Belanda maupun penggunaan bahasa Belanda dimuka umum.

Perwakilan tetap Indonesia untuk PBB, mengatakan: “ It should be understood the recent developments in Indonesia stem directly from the continued dispute over West Irian” (Justus Maria Van Der Kroef, The West New Guinea Dispute, New York, 1958:h.1).
Sebelumnya pada kunjungan ke AS, Presiden Soekarno dalam pidatonya depan kongres AS, tanggal 17 Mei 1956 menyatakan: “ The world is passing through the period of Asian and African Nationalism ….. Fail to understand it, and no amount of thinking, no torrent of words, and no Niagara of dollars will produce anything but bitterness and disillusionment” (Prof. MR.B.V.A Röling, Nieuw-Guinea wereld probleem, Van Gorcum, Assen, 1957:h.40).

“Dunia sedang melewati periode Nasionalisme Asia dan Afrika ….. Gagal memahaminya, dan tidak ada pemikiran, tidak ada ucapan kata-kata, dan tidak ada Niagara dolar yang akan menghasilkan apa pun kecuali kepahitan dan kekecewaan” (terjemahan bebas).
Pada upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno menyatakan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda dihentikan dan Duta Besar Indonesia di Belanda dipanggil pulang. Sebelumnya Presiden Soekarno pada SU PBB, mengatakan: “ West Irian is a colonial sword over Indonesia. It point at our heart, but it also threatens world peace”( C.S.I.J. Lagerberg, Jaren Van Reconstructie, Nieuw-Guinea Van 1949 tot 1961, s-Hertogenbosch,1962:h.144-145).

Setelah peristiwa 17 Agustus 1960, terjadi perdebatan hangat di PBB tentang masalah rancangan resolusi “ Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.” Akibat isu New Guinea yang berkepanjangan memaksa PBB untuk mencari solusi mengingat negara-negara yang nasibnya hampir ama dengan Papua seperti Katanga, Congo dll (Jamie Trinidad, Sefl-Determination in Disputed Colonial Territories, Cambrige, 2018:j.26-29).
Belanda menyarankan bahwa penduduk New Guinea (NG) harus diberi kebebasan untuk menentukan masa depan wilayahnya melalui referendum yang diawasi PBB.

Draft resolusi dekolonisasi ini mendapat dukungan dari kelompok Brazzavile terdiri 13 dari negara-negara “Francophone” Afrika, yang memberi draft resolusi mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat NG, dan berkata bahwa debat saat ini adalah tentang NG. Akhirnya draft resolusi ini mendapat dukungan namun gagal dalam memenuhi 2/3 suara dari jumlah yang hadir (53 mendukung, 41 tidak mendukung dan 9 abstention).

Perwakilan Indonesia mengatakan: “In West Irian, the Dutch are preventing this right of self-determination into a justification for amputation of Indonesia sovereign territory. Again, the “whitemenburden” is being used as a cloack for the retention of the colonial rule and the uniteral anexation of part of sovereign nation. Dutch colonial policy …… misuses the scared right of self-detemination in order to continue colonialism in integral part of over national territory, West Irian”.

“Di Irian Barat, Belanda menghalangi hak penentuan nasib sendiri ini menjadi pembenaran untuk pemisahan wilayah kedaulatan Indonesia. Sekali lagi, “whitemenburden” digunakan sebagai jubah untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan aneksasi secara sepihak bagian dari negara yang berdaulat. Kebijakan kolonial Belanda …… menyalahgunakan hak penentuan nasib sendiri yang ditakuti untuk melanjutkan kolonialisme di bagian integral wilayah national, Irian Barat”. (terjemahan bebas).

Rigo-Sureda secara rasional mengatakan berkaitan dengan praktik PBB tentang Papua:
“ …. the attitude taken by the General Assembly can be Assumed to mean that West Irian was regarded as an integral part of Indonesia and therefore, that there was no need for it to go though the process indicated by the General Assembly to achieve sefl-determination” (Jamie Trinidad, Sefl-Determination in Disputed Colonial Territories, Cambrige, 2018:j.26-30).

“…. sikap yang diambil oleh Majelis Umum dapat diasumsikan bahwa Irian Barat dianggap sebagai bagian integral dari Indonesia dan oleh karena itu, tidak perlu melalui proses yang ditunjukkan oleh Majelis Umum untuk mencapai penentuan nasib sendiri”. (terjemahan bebas)

PBB akhirnya dengan hukum internasional uti possidetis juris (sesuai semula) menangani khusus kasus Papua (NG) dan beberapa negara lainnya yang hampir sama dengan kasus Papua. Akhirnya Majelis Umum PBB mengadposi proses dekolonisasi melalui Resolusi 1514 (XV) tanggal 14 Desember 1960.

New York Agreement yang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 1962, masih meninggalkan pertanyaan bagi Belanda dan Indonesia, karena pada pasal XVIII, butir (a) dinyatakan consultation (musyawarah), tetapi pada butir (d) dinyatakan sesuai “international practice” (one man one vote)”. Hal ini tentunya sangat ambigu.

Akhirnya lahirlah The Rome Joint Statement yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 1969 ( dua bulan sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat). Pada The Rome Joint Statement butir 2 dan butir 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan Pepera 1969 menggunakan sistem “consultation” (musyawarah) oleh perwakilan sesuai dengan penjelasan Menteri Luar Negeri RI Adam Malik.

Pepera menuai banyak kritikan, PBB sendiri mengkritik hal ini dalam laporannya tentang pelaksanaan Pepera yang dibahas dalam Sidang Umum pada November 1969. Akhirnya mendapat dukungan dari 2/3 negara anggota yang hadir dan diadopsi dalam Resolusi nomor 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969, bahwa secara de jure Papua bagian dari Hindia Belanda yang merdeka sebagai Republik Indonesia sesuai prinsip hukum internasional uti possidetis juris.

Oleh: Ambassador Freddy Numberi

Founder Numberi Center

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 1 =