Otsus Papua versi II kebijakan dan implementasi

Pada prinsipnya UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua, tanggal 19 Juli 2021 merupakan acuan kekinian dan salah satu wadah utama bagi pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua. Terutama menyangkut eksistensi dan treatment terhadap Orang Asli Papua (OAP).

UU Otsus No. 21 Tahun 2001 dalam perjalanan implementasinya hingga tahun 2021, masih belum dapat dioptimalkan sebagai sumber legalistik karena banyak aturan turunan yang belum selesai (2 PP, 2 Keppres, 13 Perdasus dan 21 Perdasi). Disamping UU Otsus No. 21 Tahun 2001 belum dapat menggerakan ekonomi rakyat OAP di akar rumput maupun memberdayakan masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat sesuai dengan affirmative action (tindakan afirmasi) yang digembar-gemborkan melalui undang-undang.

Yang pasti Dana Otsus yang begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir oknum di daerah maupun pusat. Sangat Ironis!!!
UU Otsus Papua seharusnya memberikan kewenangan kekuasaan yang cukup dan luas cakupannya secara signifikan kepada pemerintah lokal dan menjamin hak-hak politik, budaya dan agama di seluruh wilayah Tanah Papua.

Sesuai dengan UU Otsus No. 2 Tahun 2021, kewenangan khusus ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan. Harapan OAP bahwa Peraturan Pemerintah yang akan dibuat sebagai turunan undang-undang ini harus benar-benar mencerminkan ketulusan untuk mencapai Papua yang aman, damai dan sejahtera. Jangan “diakali” maupun “dikadali” lagi, hal itu pasti akan menimbulkan keresahan dan konflik di Papua.

UU Otsus No. 2 Tahun 2021 juga menjamin “Hukum Adat” sesuai pasal 38 ayat (1), (2), (3), khusus ayat (3) menghormati hak-hak masyarakat adat dan lain-lain. Diatur dengan Perdasus, karena ini adalah kaitan hak ulayat masyarakat adat, maka diperlukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan oleh Kementrian terkait agar Perdasus yang dibuat sesuai dengan formula dan “nomenklatur” yang ditetapkan. Jangan setelah Perdasus lahir disalahkan lagi, karena tidak sesuai dengan ketentuan pusat.

Turunan dari UU Otsus No. 2 Tahun 2021, berupa: 7 (tujuh) PP, 3(tiga) Perdasus dan 1(satu) Perdasi. Untuk PP diberi waktu 90 (sembilan puluh) hari sudah harus selesai, sedangkan Perdasus dan Perdasi waktu yang diberikan adalah 1 (satu) tahun.
Jangan diulangi pengalaman yang lalu, selama Otsus No. 21 Tahun 2001, banyak aspek legalitas sebagai turunan tidak jalan karena adanya “mistrust” antara Jakarta dan Papua.

Desentralisasi kewenangan khusus bagi Papua adalah suatu keniscayaan dalam proses sejarah dan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998. Pengalaman buruk semasa Orde Baru dalam hal pembagian kewenangan yang timpang, jangan diulangi lagi pada era generasi milenial di Indonesia, khususnya Papua dengan kewenangan khususnya dalam kerangka Otsus Papua sesuai UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021.

Ada oknum-oknum pejabat terkait Pemerintah Pusat maupun daerah yang melihat reformasi, demokratisasi dan desentralisasi seolah-olah sebagai ancaman nasional serta pembagian pendapatan merupakan ancaman bagi kepentingan bisnis ataupun komersial mereka.
Mereka ini penulis juluki predator-predator ekonomi dan menurut Prof. Daoed Joesoef, “mereka terperangkap dalam musuh terburuk dari kultur, yaitu uang dewa pembina ekonomi” (korupsi, nepotisme dll). Apa yang dapat dilakukan hukum bila uang itu berkuasa? (Studi Strategi Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional, Kompas 2014: hal. 49)

Justru sebaliknya pemerintah baik pusat maupun daerah di Wilayah Tanah Papua (WTP) harus secara konsisten mengimplementasi kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan bagi provinsi-provinsi di WTP justru merefleksikan kemenangan semua pihak dan harus melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) demi NKRI yang kita cintai bersama.

Oleh: Ambassador Freddy Numberi

Ketua Umum FORSEMI Papua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

14 + = 23