Akademisi sebut dualisme Sekda Papua sumber masalah

Papuaunik, – Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung menilai persoalan dualisme jabatan sekretaris daerah (sekda) Provinsi Papua menjadi sumber masalah.

Hal ini terbukti sebagaimana berita yang beredar di Kota Jayapura dan sekitarnya, dimana terjadi penolakan soal kehadiran Plt Sekda Papua Ridwan Rumasukun saat sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)dengan agenda pembahasan dan penetapan Raperdasi dan Raperdasus Non APBD tahun 2021.

“Status hukum Ridwan Ramasukun sebagai Plt sekda Papua, itulah sumber masalah deadlock rapat paripurna DPRP hari ini,” kata Marinus Yaung dalam pesan singkat media sosial, Senin (13/09).

Sebagaimana dikutip dari Papuaterkini.com sidang yang berlangsung, pada Senin, 13 September 2021 itu, berujung ricuh dan diwarnai walk out oleh Plt Sekda Papua, DR Ridwan Rumasukun dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Papua. Saat itu, Plt Sekda Ridwan Rumasukun hendak membacakan materi Raperdasus Kampung Adat.

Meski dalam rapat ini, sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam suratnya yang dibacakan Sekretaris DPR Papua bahwa ia menugaskan Plt Sekda Papua, Ridwan Rumasukun untuk membacakan materi Raperdasus Kampung Adat.

Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize usai membuka sidang itu, meminta dalam sidang ini, agar yang hadir disini, tidak atas nama Plt Sekda.

“Saya minta tolong yang hadir pak Asisten. Dalam sidang ini, yang hadir disidang disini, tidak atas nama Plt Sekda. Saya minta tolong yang hadir pak Asisten, supaya jelas untuk kita semua,” ujarnya.

Pernyataan itu, sontak saja membuat sejumlah anggota DPR Papua yang mengikuti sidang langsung melakukan interupsi.

Marinus melanjutkan persoalan ini sebenarnya tidak perlu terjadi. “Harusnya sebagai pamong birokrat senior, dia (Ridwan Rumasukun) harus hadir sebagai Asisten III, bukan dengan status plt sekda. Saya menganggap beliau provokator terjadinya deadlock sedang paripurna DPRP dengan hadiri sidang sebagai plt sekda,” katanya.

Disisi lain, lanjut Marinus yang terkenal kritis, meminta DPRP seharusnya mengambil sikap sejak awal persoalan terjadi, saat penempatan jabatan Plt sekda. “DPRP juga harus berani menegur Gubernur Papua atas ketidakhadiran Pak Gubernur dalam sidang paripurna DPRP.
DPRP kalau tidak bisa hadirkan Pak Gubernur secara offline,” katanya.

Mekanisme sidang online atau virtual meeting rapat paripurna DPRP, kata Marinus segera dilakukan agar tidak menghambat kerja-kerja wakil rakyat sebagai bagian dari kontrol kepada jalannya pemerintahan di Papua. “Dengan begitu (rapat online) Gubernur Lukas Enembe bisa hadir dan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui virtual meeting,” sarannya.

Marinus juga mengaku prihatin dengan keadaan Gubernur Papua Lukas Enembe yang masih perlu perawatan ataupun pelayanan kesehatan, namun harus dipaksakan hadir dalam kegiatan kenegaraan atau lainnya.

“Kondisi kesehatan Pak Gubernur Lukas Enembe saat ini, sangat riskan dan berisiko jika beliau harua hadir di ruang sidang paripurna DPRP. Kita semua harus menjaga dan melindungi kesehatan Bapak Gubernur Lukas Enembe,” pintanya.

Sekedar diketahui, Provinsi Papua mempunyai dua sekda. Yance Yulian Flassy merupakan sekda versi Kepres, sementara Ridwan Rumasukun merupakan Asisten III Setda Provinsi Papua yang juga menjabat sebagai Plt Sekda berdasarkan pengangkatan Gubernur Papua.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 4