Pengaruh reklamasi kawasan Holtekamp terhadap keberlanjutan hutan adat mangrove

Latar Belakang

Kegiatan reklamasi pada metropolitan berkembang merupakan salah satu hal yang lazim dilakukan pihak berwenang. Kegiatan ini merupakan salah alternatif solusi penambahan dan pengembangan suatu kawasan daratan. Beberapa wilayah dilakukan reklamasi guna memperluas areal daratan dan penataan kota, di pulau Papua pun mulai dilakukan reklamasi termasuk kota Jayapura.

Reklamasi berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2014/No.122 tahun 2012 merupakan suatu kegiatan perluasan kawasan dengan cara pengosongan air, pengerukan dan pengeringan lahan. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan dan sebagai suatu penunjang sosial-ekonomi kemasyarakatan.

Kegiatan reklamasi sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yakni dengan sistem polder dan sistem urugan ataupun kombinasi antara kedua sistem tersebut (Yuwono,n.d). Menurut Yuwono (n.d) reklamasi dapat diklasifikasikan tempatnya yaitu reklamasi di atas, di bawah air laut dan reklamasi pantai pasir artificial. Kegiatan reklamasi tentu merupakan solusi baik untuk menciptakan lahan baru, namun apabila dilakukan dengan cara tidak keberlanjutan dapat memberi dampak yang negatif terhadap ekosistem dan perekonomian nelayan yang bergantung terhadap alam sekitarnya (Mongabay, 2019).

Kegiatan reklamasi sepanjang kawasan Holtekamp semenjak pembangunan jembatan Youtefa mengalami kenaikan cukup drastis, baik dalam rangka pembangunan infrastruktur pemerintah maupun pembangunan bangunan secara umumnya seperti hotel, restoran dan sarana rekreasi lainya.

Reklamasi yang dilakukan di teluk Youtefa (khususnya pada kawasan Holtekamp) pada awalnya bertujuan untuk memberikan lahan baru guna memperluas badan jalan. Namun dalam perkembangannya reklamasi ini dilakukan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan aktivitas lainnya, salah satunya adalah reklamasi yang dikembangkan untuk keperluan mendukung kegiatan lomba dayung dalam PON XX dengan luas 1,50 ha (BWS, 2020). Di atas lahan reklamasi ini akan dibangun fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan lomba dayung dalam acara PON, berupa berupa tribun untuk mendukung lomba dayung.

Lahan reklamasi dibangun pada elevasi +1,50 m (MSL), dilindungi oleh tembok laut atau dinding pelindung reklamasi yang berupa tumpukan kubus beton yang bagian atasnya dibuat penutup atau penyatu beton (concrete cap) untuk menyatukan dan memperkuat tembok laut tersebut. Selain itu reklamasi ini bertujuan untuk menyediakan tempat parkir.
Hal ini tentunya akan berdampak besar apabila tidak dilakukan evaluasi dan monitoring mengenai perubahan kawasan tersebut, mengingat daerah tersebut merupakan suatu kawasan tutupan hutan mangrove, yang mempunyai nilai budaya (Hutan Adat) dan konservasi yang sangat tinggi.

Menurut Taran (2018) bahwa hutan mangrove yang terletak pada kawasan Holtekamp memiliki pembagian wilayah dan fungsi yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tersebut(kampung Engross dan Tobati), termasuk tradisi pemanfaatan hutan mangrove sebagai hutan perempuan yang dikhususkan pemanfaatannya oleh kaum Perempuan.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kegiatan reklamasi terhadap keberlanjutan hutan Adat tersebut dan memberi solusi menggunakan sistem Interconnected Connected Organisation (INDEVOR).

Sistem Zonasi Hutan Mangrove Teluk Youtefa menurut Perspektif Adat

Lingkungan dan masyarakat adat merupakan sesuatu yang tak terpisahkan, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya alam. Umumnya masyarakat adat memiliki aturan-aturan dalam pemanfaatan fungsi suatu kawasan ,Kawasan Holtekamp sendiri melewati beberapa kampung adat diantaranya kampung Engross dan kampung Tobati yang memiliki aturan zonasi dalam memanfaatkan hutan mangrove sebagai hutan adat. Menurut penelitian Taran (2018) bahwa kampung Engross memiliki sistem zonasi adat dalam pemanfaatan hutan mangrove yang dibagi menjadi empat bagian. Zona I & II didedikasikan sebagai hutan perempuan (Tonotwiyat), zona III merupakan pemanfaatan bersama antara masyarakat kampung Tobati-Enggros dan zona IV merupakan kuburan masyarakat adat.

Zona I & II dikatakan sebagai hutan perempuan karena kawasan tersebut dikhususkan untuk kaum perempuan. Kawasan tersebut dimanfaatkan oleh mama-mama kampung Egross sebagai sumber kekayaan alam mangrove dan tempat bersosialisasi.Kegiatan tersebut dilakukan tanpa busana, oleh sebab itu kaum laki-laki dilarang keras untuk melewati atau memasuki daerah zona tersebut. Apabila terjadi pelanggaran akan mendapat sanksi adat. Zona III seperti yang dijelaskan di atas merupakan pemanfaatan bersama kedua kampung (Taran, 2018), namun yang disayangkan kawasan ini yang mengalami perubahan drastis akibat reklamasi.

Dampak Reklamasi terhadap hutan mangrove

Dampak langsung

Dampak langsung reklamasi dapat dilihat pada zona ketiga, daerah yang sebelumnya merupakan kawasan rawa bakau menjadi daratan.Penampakan fisik yang semula merupakan tanah gambut berubah menjadi tanah pasir akibat urugan. Perubahan ini tentu pasti berdampak pada fungsi hutan mangrove, baik secara lingkungan, ekonomi dan budaya.
Berdasarkan survei penulis (2018-2021) bahwa terjadi perubahan lingkungan yang sangat drastis, daerah ekosistem rawa bakau diubah menjadi infrastruktur dan pemanfaatan lahan lainya seperti venue PON, hotel, cafe dan kegiatan ekonomi lainya. Padahal, kawasan hutan bakau tersebut memiliki fungsi lingkungan yang sangat besar yakni menahan abrasi, penahan gelombang tsunami, fungsi ekosistem flora/flora, penetral alami limbah,penyerap karbon alami dan zona penyangga air laut.


Hal ini perlu dipertimbangkan, Mengingat kawasan holtekamp memiliki kerentanan terhadap tsunami. Pada tahun 2011, kawasan ini terdampak imbasan tsunami Jepang sehingga sejumlah rumah pesisir Holtekamp mengalami kerusakan dan memakan korban satu orang (Antara, 2011). Adapun juga menurut sejarah, bahwa pada tahun 1952, 1960 dan 1964 terjadi gelombang tinggi pada kampung Enggros akibat gempa bumi (Joku dkk., 2007). Perubahan tata fungsi hutan mangrove ini tentu membuat resiko kerentanan tsunami lebih meningkat di kawasan tersebut.

Perubahan fungsi ekosistem mangrove juga merupakan poin penting, apabila dihapuskan satu variabel tentu akan berdampak terhadap kesimbangan ekosistim tersebut sehingga fauna/flora sulit beradaptasi. Mangrove merupakan suatu tempat berlindung ikan, burung bersarang dan merupakan habitat kaya akan biodiversitas. Mangrove juga merupakan suatu solusi alami penyerap karbon, hal ini mendukung target negara untuk menciptakan pembangunan rendah karbon.

Berdasarkan survei penulis pada bulan september 2021 selain pasir, reklamasi di sebagian daerah Holtekamp digunakan limbah konstruksi yang kemungkinan mencemari air di sekitarnya. Akhirnya,sebagian oknum menjadikan lokasi menjadi tempat pembuangan sampah (foto dilampirkan)

Secara sosial budaya, Zona ketiga merupakan zona milik bersama. Hal ini berarti, dengan pengurangan luasan hutan mangrove tentu mengurangi luasan pemanfaatan sumber daya alam.

Dampak tidak langsung

Meskipun zona I dan II tidak mengalami reklamasi namun tetap terdampak secara tidak langsung. Misalkan perubahan ekosistem, tentu dengan perubahan mangrove di daerah lain akan juga mempengaruhi daerah zona I dan II.

Pada Gambar 2 dalam jangka waktu 6 bulan (Maret-September 2021) dapat dilihat bahwa terjadi perubahan signifikan terhadap kerapatan hutan mangrove pada zona I dan II. Kemudian apabila kita tinjau dari reklamasi, tentu dengan penimbunan mempengaruhi PH air dan tanah sehingga mempengaruhi pertumbuhan mangrove dan flora/fauna di daerah tersebut. Pengurangan flora/fauna tentu ujungnya berdampak terhadap berkurangnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.

Menurut Helmi (Kompas, 2021) bahwa masyarakat lokal berisiko terpapar limbah logam berat timbal akibat mengkonsumsi sumber daya alam yang terkontaminasi limbah.
Sistem INDEVOR sebagai Salah Satu Alternatif

Solusi


Menurut W.Charels (2021) “Perlu adanya diskusi antara semua pihak agar memperoleh solusi tepat guna.System indevor mampu menjadi katalis guna mempercepat proses pengintegrasian antara semua pihak”.

Aplikasi yang mampu bersifat transparan agar dapat saling memberikan analisis terhadap faktor-faktor dan issue terkait pembangunan kawasan. Aplikasi dapat bekerja sama dengan pihak terkait misal ATR BPN (memiliki data dan lokasi pemukiman yang akurat), PUPR (meninjau secara lapangan) dan lain lain.”(Charels,2021). Dalam hal ini, Sistem Indevor bertujuan untuk menghubungkan pihak masyarakat dengan pemerintah agar meminimalisir kerusakan lingkungan dan tetap melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan ekonomi sendiri sebenarnya memiliki manfaat untuk mengembangkan suatu kawasan namun apakah keuntungan ekonomi tersebut sebanding dengan fungsi hutan adat mangrove?
Seperti penjelasan di atas, terlepas dari keuntungan reklamasi bahwa reklamasi memiliki dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan budaya.

Namun tidak dapat dihindarkan kemajuan dan perkembangan suatu metropolitan. Untuk meminimalisir ketidakberlanjutan, Indevor merupakan salah solusi untuk membuat keputusan yang menguntungkan semua pihak.

Oleh: Charels Earthquake L Wambrauw

Mahasiswa Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 1 =