Dana Otsus dan desa di Papua digunakan beli senjata di Bougainville

Setelah referendum Bougainville Akhir November – Desember 2019, banyak senjata milik Bougainville Revolution Army (BRA) yang disita dan digudangkan.

Muncul kemudian “proposal” dari TPN PB untuk menawar dan membeli senjata-senjata dan amunisi dari BRA. Proposal proyek pengadaan senjata ini adalah proyek milik dua orang pentolan TPN PB yang bermukim di PNG. Bukan proyek milik West Papua Army (WPA), sayap militer ULMWP.

Sebenarnya WPA juga ingin memiliki senjata yang disita dari pampasan perang kemerdekasn di Bougainville. WPA juga memiliki sumber pendanaan dari Papua. Sumber pendanaannya berbeda dari sumber pendanaan TPN PB.

Tetapi WPA tidak punya akses ke BRA. Hanya TPN PB yang punya akses dan diterimah ” proposalnya ” oleh BRA. Untuk membeli senjata dan amunisi dari BRA, uangnya bersumber dari Dana Otsus Papua dan Dana Desa Pemerintah Pusat.

Saya mendapat laporan bahwa elit politik, pejabat daerah dan kepala – kepala kampung di wilayah tengah Papua, banyak yang terpaksa ( atau dipaksa ) dan secara sadar ikut terlibat menyetor dana otsus dan dana desa / kampung ke dua orang pentolan TPN PB di PNG.

Bahkan pada akhir bulan Maret 2021 yang lalu, ada seseorang yang membawa uang milyaran rupiah dalam karung dan noken menyeberang ke PNG melalui jalan tikus Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Uang milyaran rupiah tersebut saya dapat laporan belum digunakan. Namun sedang diincar untuk dirampok oleh pantolan TPN PB yang bermukim di PNG. Uang tersebut mau dirampok untuk dipakai beli senjata dan amunisi dari BRA.

BRA menawarkan senjata dan amunisi dalam jumlah yang banyak. Ada sekitar 100 sampai 200 pucuk senjata dengan segala jenis. Harga senjata bervariasi sesuai jenis dan mereknya. Paling murah diharga sekitar 2 – 5 juta untuk pistol dan amunisinya.

Oleh karena itu, Operasi Militer Pengamanan Wilayah Perbatasan RI – PNG di tingkatkan. Sudah ada agenda TPN PB untuk mengganggu jalannya PON Papua. Menteri Dalam Negeri harus segera ” lockdown ” pintu – pintu masuk perbatasan RI – PNG yang jumlahnya sekitar 82 pintu masuk (baik jalur resmi maupun tidak resmi).

Kota Jayapura dan Sentani juga sudah harus disiapkan menghadapi PON Papua. Karena kedua tempat ini menjadi target utama, selain kota Timika, Merauke dan Wamena.

Saran saya kepada TPN PB, kekerasan senjata tidak bisa mencapai tujuan. Perang sampai kapanpun tidak bisa selesaikan dan tuntaskan konflik Papua. Ingat bahwa TPN PB berbeda dengan BRA, baik dalam persenjataan, jumlah personil pasukan, dan dukungan dari major power kawasan Pasifik.

Kalau BRA berhasil memaksa Pemerintah PNG menandatangani perjanjian damai 22 tahun yang lalu, yang menjadi dasar hukum digelarnya referendum di Bougainville, jalan perjuangan yang sama dengan BRA tidak bisa dijadikan panduan utama TPN PB melakukanya di Papua. Perjanjian politik OPM dengan Pemerintah Indonesia sudah diteken 21 tahun yang lalu. Tahun ini, dilakukan perubahan kedua regulasinya untuk 20 tahun ke depan.

Mungkin TPN PB menolak perjanjian politik tersebut. Dengan asumsi perjanjian tersebut adalah bentuk kolonialisme negara yang dilegalkan. Tetapi itulah pilihan politik yang tersedia saat ini. Kalau TPN PB tetap memilih perang sebagai pilihan alternatif, seharusnya masyarakat sipil Papua non kombatan jangan dijadikan korban.

Sudah pakai uang otsus Papua dan dana desa milyaran rupiah untuk beli senjata, tapi tidak bisa menangkan pertempuran dengan TNI – Polri, ini sebenarnya bentuk kehidupan ” neraka ” yang dihadirkan di Papua oleh TPN PB. Rakyat Papua, terutama perempuan, ibu dan anak terus berada pada posisi korban dari pertikaian kedua pihak yang berkonflik.

Siapa yang harus bertanggung jawab ?. Kedua pihak yang berkonflik tentunya. Ingat, kalau TPN PB atau KKB teroris istilah Pemerintah, percaya prinsip ” civis pacem para bellum, ” pihak TNI – Polri juga menggunakan prinsip ini melawan kalian. Yang terjadi kemudian adalah politik keamanan zero sum game. TPN PB dan pengikutnya pasti habis disikat aparat. Keberadaan Victor Yeimo di penjara saat ini dalam keadaan sakit yang berat, adalah bagian dari praktek politik keamanan negara zero sum game ini.

Sadarlah dan gunakan akal sehat, karena dengan logika dan akal sehat, perseteruhan dan permusuhan, bisa kita transformasikan menjadi persahabatan dan kerjasama untuk masa depan Papua. Perdamaian bisa dicapai tanpa harus mengeluarkan sebutir peluru.

Marinus Mesak Yaung, Warga Kota Jayapura.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 + 4 =