Rebut Ekonomi, Otsus dan Pemekaran Papua Akibat Lebelkan Teroris

Kepentingan penguasa, pengusaha dan elit politik demi alam dan tanah Papua telah terbaca pada akhir-akhir ini, setelah adanya wacana mengevaluasi Undang-Undang Omnibus Law di pemerintah Pusat di akhir-akhir tahun 2020.

Perbincangan Undang-Undang Omnibus Law sebagai bentuk memperkecil kekuatan dalam perputaran roda ekonomi tetapi juga memperluas kekuatan demi membuka lahan baru untuk kepentingan tertentu dalam satu wilayah. Tentunya kepentingan untuk pengusaha, penguasa dan elit politik.

Dalam pembahasan Undang-Undang Omnibus Law, perusahaan berskala besar yang bekerjama dengan China dan beberapa negara juga ikut membahas persoalan tambang Emas yang berada di sekitara pegunungan tengah Papua, Mulai dai Intan Jaya, Timika, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang dan Puncak Papua.

Berdasarkan Rilis CNBC Indonesia, bahwa PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) disebut bakal mengelola tambang emas di Papua yakni Blok Wabu, yang merupakan bekas lahan tambang PT Freeport Indonesia di Papua.

Sebagai kilas balik, Blok Wabu dikembalikan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015 lalu sebagai bagian dari kesepakatan dalam amandemen kontrak karya di mana saat itu Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan operasi tambang yang akan berakhir pada 2021.

Dalam salah satu poin renegosiasi kontrak yaitu pemerintah pusat meminta Freeport Indonesia untuk menciutkan luas wilayah operasi tambangnya. Pada saat itu luas wilayah tambang Freeport mencapai 212.950 hektar, sedangkan berdasarkan Undang-Undang no.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, luas wilayah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral maksimal sebesar 25.000 hektar. Artinya, luas lahan operasi tambang Freeport pun harus diciutkan.

Akhirnya, pada awal Juli 2015 Freeport secara resmi mengembalikan sebagian wilayah operasi tambangnya kepada pemerintah Indonesia menjadi 90.360 hektar. Meski masih di atas batas maksimal luas wilayah pertambangan yang diatur pemerintah, namun selebihnya itu disebut hanya sebagai wilayah penunjang operasi tambang.

Tak tanggung-tanggung, pengembalian Blok Wabu oleh Freeport ini disampaikan langsung oleh Chairman of the Board Freeport-McMoran Inc, James R. Moffet, didampingi oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 2 Juli 2015 di Istana Kepresidenan.

“Ada lokasi yang memiliki potensi kandungan yang cukup besar (yang dikembalikan ke pemerintah) yakni Blok Wabu,” tutur Maroef, seperti dikutip dari detikFinance pada Kamis, 2 Juli 2015.

Adapun luas Blok Wabu mencapai 10.700 hektar dan potensi sebesar 4,3 juta ton bijih emas berkadar emas (Au) 2,47 gram per ton.

Berdasarkan sumber CNBC Indonesia, potensi cadangan emas dari Blok Wabu, Papua ini bernilai hingga US$ 14 miliar atau sekitar Rp 207,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.800 per US$).

Bila margin tambang emas mencapai 30%, artinya Antam bisa memperoleh keuntungan hingga Rp 62,16 triliun selama mengelola tambang emas di Papua ini.

Besarnya potensi cadangan emas di Blok Wabu ini turut menarik minat Pemerintah Daerah Papua untuk mengelola blok ini. Dikutip dari berbagai sumber, Pemerintah Provinsi Papua bahkan meminta Menteri ESDM untuk segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Blok Wabu, sehingga Pemda bisa mencari investor untuk mengelola blok ini.

Berdasarkan UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, wilayah tambang yang telah dikembalikan atau berakhir itu dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Dengan dikembalikannya Blok Wabu dan penciutan luas wilayah operasi tambang Freeport itu, maka Freeport menyatakan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait Amandemen Kontrak Karya. Adapun poin lain dalam amandemen kontrak karya yang disetujui Freeport saat itu yaitu menyetujui pengurangan luas wilayah, meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negeri, serta meningkatkan kepemilikan pihak nasional Indonesia atas saham PTFI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.

Setelah perjalanan panjang pembahasan perpanjangan operasi tambang Freeport, pada akhir 2018 akhirnya Indonesia melalui Holding BUMN tambang yakni PT Inalum (Persero) mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar. Penandatanganan dokumen penyelesaian transaksi ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin, dan CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson, di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat, 21 Desember 2018.

Rampungnya akuisisi ini karena sudah disepakatinya empat poin penting dengan pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu perpanjangan masa operasi Freeport Indonesia selama 2×10 tahun hingga 2041 melalui penerbitan IUPK.

Direktur Utama Inalum, Orias Petrus, selaku pimpinan holding BUMN pertambangan mengatakan bahwa pengelolaan gunung emas di Blok Wabu, Provinsi Papua, akan diserahkan kepada PT Aneka Tambang (Antam). Dari Holding MIND ID, yang ahli emas adalah Antam, maka pengelolaan nantinya akan diserahkan kepada Antam (seperti yang dilangsir WE Online, pada pada 29 September 2020

Kata dia, nantinya Antam akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam mengelola tambang emas tersebut. Orias mengatakan, saat ini masih dalam tahap awal.

Blok Wabu memiliki potensi emas yang diperkirakan mencapai 8,1 juta troy ounce. Area tersebut merupakan lahan bekas PT Freeport, tetapi belum sempat dieksploitasi untuk diproduksi kandungannya.

Berdasarkan data dihimpun Antara, Blok Wabu dikembalikan Freeport kepada negara secara resmi pada 2015. Blok Wabu diperkirakan berisi potensi kandungan emas sebesar 4,3 juta ore. Namun, lokasi Blok Wabu berada pada wilayah yang sulit diakses meski cadangan emas cukup tinggi.

Pada prinsipnya, dalam ilmu ekonomi dijelaskan pada prinsip-prinsip ekonomi bahwa artinya berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Prinsip ekonomi berlaku dalam tiga kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Secara umum, penggunaan prinsip ekonomi mempunyai tujuan: Memaksimalkan keuntungan di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Persoalan diatas dengan kencangnya niat membuka tambang di Intan Jaya, maka munculnya penolakan dari berbgai pihak, terutama dari Mahasiswa. Penolakan beroperasi PT Blok Wabu. Penolakan terhadap perizinan wilayah pengoperasian Blok Wabu menjadi sorotan banyak pihak. Setelah sebelumnya Keuskupan Timika, DPRD Intan Jaya, dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua, kini mahasiswa asal Intan Jaya di Sulawesi Utara (Sulut) juga nyatakan sikap tegas untuk menolak pengoperasian Blok Wabu.

Ketua Mahasiswa Intan Jaya di Sulut, Aprianus Sani, menegaskan pengorganisasian tersebut akan menyengsarakan rakyat karena belum pernah ada persetujuan rakyat dan mahasiswa.

“Ini dirancang oleh Indonesia dan Amerika Serikat demi kepentingan investor asing yang jelasnya akan berujung pada korban berjatuhan korban nyawa rakyat pribumi Intan Jaya. Sekarang sebelum dimulai saja korban berjatuhan sia-sia,” ujar Aprianus Sani kepada Jubi, Edisi 9 Ferbruari 2021.

Sani menjelaskan tanggal 7 April 1967 adalah awal malapetaka bagi rakyat Papua melalui hadir perusahaan raksasa di Tembagapura.

Sejak perusahaan raksasa itu beroperasi hingga kini, kata dia, pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan hutan dan segalanya bukan lagi sedikit yang menjadi korban.

Pihaknya meminta kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta dan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Intan Jaya bahwa segera mencabut surat izin usaha.

“Ini sudah sistem hegemonistik kolonial yang tidak adil dan hanya untuk menghancurkan rakyat sipil dan alam. Maka kepada lembaga eksekutif dan legislatif Intan Jaya segera membuat pernyataan sikap tolak Blok Wabu itu,” ungkapnya.

Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat

Seperti yang dilangsir Media Nasional bbc.com Edisi 1 April 2021, bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dan Papua Barat merasa “dibungkam” karena tidak dilibatkan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“MRP menganggap tidak ada niat baik dari pemerintah pusat membangun Papua sebagai satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ketua MRP Timotius Murib kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Rabu (31/03).

MRP meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari Pasal 1 hingga Pasal 79 dalam UU Otsus Papua karena dalam 20 tahun pelaksanaannya UU itu “tidak bernyawa” dan tidak memberikan manfaat kepada orang asli Papua.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan dua perubahan pasal yaitu di Pasal 34 tentang dana penerimaan khusus dan Pasal 76 tentang pemekaran, saat menjadi pembicara Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/03).

Namun, menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, UU Otsus Papua tidak hanya sekedar pembagian uang. Namun kenyataannya, usai 20 tahun pelaksanaan, evaluasi atas UU itu hanya terkait dengan dana dan pemekaran.

“Jadi untuk apa ada Otsus kalau ada kekerasan? Ini kan kegagalan Otsus di dalam menciptakan perdamaian di tanah Papua,” katanya.

Cahyo menambahkan, UU Otsus Papua dibentuk sebagai jalan tengah antara tuntutan orang Papua yang ingin merdeka dengan pemerintah yang ingin Papua bertahan dalam NKRI.

Sejak 2002 hingga 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah menerima dana Otsus hingga Rp126,99 triliun yang meningkat dari Rp1,38 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp13,05 trilun pada 2020 kemarin.

Dana Otsus itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan diperpanjang hingga 20 tahun ke depan dengan estimasi total Rp234,6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya.

MRP: ‘Kami dibungkam’

Majelis Rakyat Papua merasa “dibungkam” oleh pemerintah pusat karena tidak dilibatkan dalam rencana revisi UU Otsus Papua yang kini sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian dilakukan pembahasan.

“Itu adalah langkah sepihak Jakarta, tanpa persetujuan dan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Papua. Kami mengalami pembungkaman demokrasi hak orang asli Papua. MRP menganggap tidak ada niat baik dari Pemerintah Pusat membangun Papua sebagai satu kesatuan dalam NKRI,” kata Ketua MRP Timotius Murib.

Timotius menjelaskan, usai 20 tahun pelaksanaan UU Otsus Papua, pemerintah pusat dan masyarakat Papua harus duduk bersama “menyisir” satu demi satu pasal untuk melihat kelemahan dan kelebihan pelaksanaan UU ini, bukan hanya tentang dana dan pemekaran.

“Contoh, implemetasi UU Otsus Papua tidak bisa dilaksanakan karena dibenturkan dengan UU yang sektoral, seperti UU Otonomi Daerah sehingga menjadi tidak bernyawa dan tidak memberikan manfaat kepada orang asli Papua,” katanya.

Akibatnya, empat bidang prioritas dalam UU Otsus Papua yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Papua.

Sementara itu, dalam revisinya, pemerintah hanya mengusulkan perubahan dua pasal dalam UU Otsus Papua ke DPR, yaitu Pasal 34 dengan menaikan plafon alokasi dana otonomi khusus dari 2% menjadi 2,25%.

Kedua, pemerintah merevisi Pasal 76 tentang pemekaran yang mana sebelumnya pemekaran dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR provinsi menjadi kini pemerintah dapat melakukan pemekaran secara sepihak.

ULMWP dan OPM tolak revisi Otsus Papua

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Markus Haluk, menolak seluruh tawaran dan program pemerintah pusat terkait UU Otsus Papua.

“Dana Otsus dan pemekaran itu tidak pernah berdampak ke masyarakat. Itu hanya upaya untuk semakin hadir di tanah Papua, militer diperbanyak, polisi diperbanyak, migrasi semuanya ke Papua tanpa mengetahui akar masalahnnya,” katanya.

Senada dengan itu, juru bicara TPNPB- OPM Sebby Sambom mencurigai upaya pemerintah sebagai upaya untuk mendatangkan semakin banyak orang dari luar Papua untuk mengambil hak-hak tanah dan kekayaan orang asli Papua.

Anak-anak pengungsi dari Kabupaten Nduga, Papua.

Peneliti dari LIPI, Cahyo Pamungkas, mengatakan tujuan utama dari dibentuknya UU Otsus Papua adalah untuk memanusiakan, meng-Indonesia-kan orang Papua, dan memperlakukan mereka lebih baik dibandingkan masa lalu yang dipenuhi kekerasan.

“Tapi prinsip dibentuknya Otsus itu untuk meng-Indonesia-kan orang Papua, memperlakukan orang Papua lebih baik dari masa lalu yang dipenuhi masalah kekerasan. Di situ ada masalah HAM, kesejahteraan, perlindungan adat dan ekologi,” kata profesor riset yang banyak meneliti isu tentang Papua tersebut.

“Otsus itu tujuannya agar orang Papua bisa menikmati pembangunan, rekonsiliasi masa lalu, seperti kekerasan politik, dan pelanggaran HAM, memanusiakan mereka sehingga menyatu dengan Indonesia. Tapi ini semua tidak dibahas, yang muncul hanya masalah uang saja,” kata Cahyo.

Cahyo menjelaskan, UU Otsus disahkan pada tahun 2001 setelah sebelumnya pada pasca-reformasi 1998 terjadi pergejolakan politik dan konflik berdarah di mana masyarakat Papua menuntut kemerdekaan.

Karena tidak mungkin memenuhi tuntutan itu, pemerintah memberikan otonomi khusus sebagai jalan tengah.

Namun kenyataannya, usai 20 tahun pelaksanaan, evaluasi atas UU itu hanya terkait dengan dana dan pemekaran.

“Padahal terdapat empat persoalan utama. Pertama, perspektif Otsus yang pelaksanannya tumpang tindih dengan UU sektoral. Kedua, tata kelola yang tidak sesuai. Ketiga, kekerasan masih berlanjut, bahkan semakin meningkat saat Otsus diberlakukan, seperti di Intan Jaya, Nduga. Jadi untuk apa ada Otsus kalau ada kekerasan? Ini kan kegagalan Otsus di dalam menciptakan perdamaian di tanah Papua,” katanya.

Terakhir, adalah indeks pembangunan manusia orang asli Papua yang lebih rendah dibandingkan pendatang.

Sehingga, menurut Cahyo, seberapa pun dana Otsus dinaikkan, bahkan hingga 10 kali lipat, tidak akan membawa manfaat dan perubahan bagi orang asli Papua.

“Jika pembangunan tidak mendengarkan, melibatkan aspirasi, dan memperkuat identitas masyarakat Papua, serta menjaga kelestarian ekologi,” ujarnya.

“Ini adalah momen tepat untuk melakukan evaluasi total UU Otsus yang melibatkan komponen masyarakat adat, MRP, DPRP, gereja dan perempuan. Sehingga revisi UU ini memiliki legitimasi yang kuat dari bawah,” tutupnya.

Dana Otsus Papua diperpanjang, pengawasan diperketat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana Otsus Papua. Untuk itu diperlukan revisi beberapa pasal dalam UU Otsus Papua yang drafnya telah diserahkan ke DPR.

“Kita akan merevisi pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan tambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi 2 pasal, yaitu Pasal 34 tentang dana dan Pasal 76 tentang pemekaran,” ujar Mahfud.

Pemerintah juga mengeluarkan Kepres No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta membentuk tim hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana Otsus.

Mahfud menyebut, pembangunan di Papua masih belum efektif yang disebabkan di antaranya situasi keamanan yang tidak kondusif, tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Untuk itu Mahfud MD meminta agar pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan.

Mahfud juga menegaskan bahwa hubungan Papua dan NKRI sudah final, “tidak bisa diganggu gugat, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan sekalipun, akan kita pertahankan,” tegas Menko Polhukam.

DPR: Kami perlu dengar suara masyarakat Papua

Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Otsus Papua, Komarudin Watubun, mengatakan DPR perlu mendengar aspirasi dari masyarakat dan melihat situasi yang terjadi di Papua.
Salah satu aspirasinya, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, adalah masyarakat Papua tidak hanya ingin dana dan pemekaran, tapi juga perbaikan perlindungan HAM.

“Ada soal pelanggaran HAM. Namun itu aspirasi, dalam negara demokrasi boleh-boleh saja namun semua nanti melalui pembahasan di pansus dan sikap serta fraksi akan melihat urgensinya,” kata Komarudin seperti dikutip Antara, Selasa, (30/03).

“Jadi ada dua pasal yang diajukan pemerintah dalam revisi UU Otsus Papua. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Otsus Papua ada kekurangannya jadi mari diperbaiki,” katanya.

Revisi UU Otsus Papua telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. DPR meyakini, revisi UU tersebut akan selesai pada tahun ini.

Pemekaran (DOB)

Berdasakrana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Mekar yang artinya, proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar (luas, banyak, lebar, dan sebagainya)
contoh: ‘pemekaran lahan persawahan dilakukan dengan membuat sawah-sawah baru di bekas tanah tegalan’

Tanah Papua terdapat Dua Provinsi, Papua dan Papua Barat. Dan 29 Kabupaten/Kota di Provinsi papua dan 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sehingga, dengan melihat kondisi dan situasi saat ini di tanah papua membuat segelintir orang atau elit politik melakukan strategi dan konsep untuk melakukan pemekaran di berbagai wilayah, karena dengan alasan, luas wilayah daerah, penduduk dan sumber daya alam yang berlimpah menjadi-menjadikan niat untuk mekarkan daerah otonomi baru (DOB) di sebuah wilayah.

Kondisi saat ini, segerembolan tokoh Papua sedang berusaha untuk memekarkan daerah otonom baru. Dan sebagian orang Tokoh Papua berusaha agar tidak ada lagi DOB di tanah Papua. Alasannya banyak macam-macam.

Sejak peristiwa Rasisme tahun 2019, ketika Aktivis, Mahasiswa dan Rakyat Papua ditangkap, segelintir Tokoh Papua mengunjungi Presiden RI di Jakarta dengan maksud agar Tanah Papua aman dan tentraman dari segala macam kekerasan yang terjadi. Tetapi, selain itu, juga meminta Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua, baik Pemekaran Provinsi Papua dan daerah kabupaten. Sejauh itu, Pemerintah Papua dan Pemerintah Pusat saling menarik, agar pemekaran harus segera terjadi. Namun, sekelompok Tokoh Papua termasuk Gubernur Papua tidak menyetujui adanya DOB baru di tanah Papua.

Persoalan pemekaran semakin kencang dibahas di Pusat, baik tingkat Legislatif DPR RI dan Eksekutif dan termasuk segelintir Tokoh-Tokoh Papua. Hingga, terakhir Pemerintah Pusat mengelarkan Pernyataan kalau tidak akan adanya Pemekaran di tanah Papua.

Lebel Teroris

Pemerintah Pusat telah menetapkan OPM/TPNPB sebagai organiasai Teroris setelah adanya pembahasan. Keputusan yang diambil Pemerintah Pusat merupakan keputusan yang bersifat menaatai hukum yang berlaku di Repubik ini.

Ciutnya lebel teroris setelah penembakan terhardap Kabid BIN Wilayah papua pekan lalu di Distrik Beoga, kabupaten Puncak Papua, Ilaga. MPRI dan Presiden mengeluarkan pernyataan keras, bahwa Kejar OPM dengan mengirim TNI kekuatan besar di tanah Papua. Membicara HAM dari belekangan.

Pelebelan atau stigma Jakarta terhadap Orang Papua diantaranya, Rasis, Tikus, Monyet, Teroris dan masih banyak lagi. Semakin membuat stigma yang menghantam jati diri orang Papua, tentunta orang papua akan semakin pantang menyerah.

Pelebelan Teroris terhadap orang Papua akan berdampak pada ruang demokrasi, ruang dialog terhadap orang Papua dibatasi bahkan sempit apalagi membicara kemanusiaan akan semakin menjadi-jadi. Rakyat Sipil akan semakin trauma dan korban dengan sikap dan kekecian Jakarta kepada orang Papua.

Persoalan lainnya, dengan adanya Pelebelan Teroris terhadap rakyat Papua, maka, semangat Nasionalisme merebut kebebasan sejatih akan terlihat. Rakyat akan terus berjuang dengan satu tekad dan semangat, memasang kekuatan demi Kemerdekaan Papua Barat.

Sebagai Presiden RI, selalu menghadapi persoalan Papua, terutama Pelanggaran HAM dan Searah Politik Bangsa Papua. Dalam rangka mengamankan persoalan HAM di tanah Papua, Rakyat Papua sellau mendesak agar Pemerintah Pusat memperhatikan pelanggaran HAM di Papua dan pelurusan Sejarah politik bangsa Papua. Upaya Dialog mesti dilakukan mendudukan antara orang nomor satu yang dipercaya rakyat Papua dalam menyelesaikan akar persoalan Papua dan pemerintah Pusat. Namun, situasi pengamanan bagi rakyat Papua semakin berubah. Mengangkat genjatan sejatah dan mengejar TPNPB di Puncak Papua dan pegunungan tengah Papua.

Pengamatan situasi yang terjadi ini ada kaitannya dengan Ekonomi, Otonomi Khusus dan Pemekaran. Melihat dataran pegunungan Tengah, dihiasi dengan alam dan kekayaan emas dan tembaga yang melimpah ruah, sehingga, upaya Pemerintah Pusat memainkan peran untuk menakut-nakutkan rakyat Papua dan menututp semua ruang demokrasi agar kepentingan Pengusaha, penguasa dan elit politik bermain.

Itulah keperkasaan Kapitalis dan Liberialisme NKRI terhadap orang Papua, melakukan dengan cara-cara yang tidak elegan demi kemajuan sebuah daerah yang sejehtera. Penumpahan darah menjadi solusi demi merebut kekayaan lainnnya. Lebel Teroris merupakan bagian dari permainan pengusaha, penguasa dan elit poltik demi kepentingan Negara dan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab di Republik ini.

Pada prinsipnya, pelebelan Teroris kepada Rakyat Papua menjadi-jadi. Menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa Pemerintah pusat telah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris yang dianggap mengancam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Kamis (29/4/2021). Merespons hal tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe telah mengeluarkan tanggapan tertulis yang disebar melalui Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus. Ada tujuh poin penting yang dikeluarkan Lukas Enembe dalam pernyataan tersebut, salah satunya ia meminta pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan teroris bagi KKB.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” ujar Lukas, Kamis (29/4/2021).

Resmi, Pemerintah Kini Kategorikan KKB di Papua Organisasi Teroris Lukas juga meminta pemerintah pusat untuk tidak sendirian dalam menentukan KKB sebagai organisasi teroris. “Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” kata Enembe.

Oleh : Alexander Gobai

Penulis Adalah Eks Tahanan Politik (Tapol) Rasisme tahun 2019-2020, Tinggal ddi Jayapura.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

86 − = 79