DPRD Kabupaten Jayapura Didorong Untuk Bentuk Pansus LHP BPK RI

Papuaunik, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura didorong membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap dana penanganan pandemi COVID-19 dan dana bantuan bencana alam.

“Saya pribadi mendorong agar DPRD Kabupaten Jayapura itu membentuk Pansus LHP BPK RI, yang mana seluruh LHP itu layaknya dilakukan oleh seluruh DPR di Indonesia, wajib hukumnya DPR membentuk Pansus LHP termasuk COVID-19 dan banjir bandang,” pinta Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Clief W. Ohee, S.IP, M.Si, kepada wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura.

Ia menjelaskan, panitia khusus atau Pansus LHP ini sudah layak dibentuk DPRD Kabupaten Jayapura karena adanya rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Papua terhadap dana penanganan Covid-19 dan dana bantuan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

“Apapun hasil pemeriksaannya dari BPK, salah satunya termasuk Covid-19 dan banjir bandang. Jadi laporan hasil pemeriksaan itu DPR harus menyikapi dan menindaklanjutinya dengan membentuk Pansus,” jelasnya.

Menurut dia, pansus terhadap hasil LHP BPK ini, yang akan menelusuri LHP BPK dan rekomendasinya seperti apa. Sehingga nanti kalau Pansus ini sudah terbentuk bisa memanggil dinas-dinas terkait, itulah fungsi kontrolnya dewan. Seluruh DPR di Indonesia.

“Pansus LHP itu dibentuk setiap tahun, karena itu perintah konstitusi. Tapi di DPRD Kabupaten Jayapura, sejak saya dilantik sebagai anggota DPR akhir tahun 2019 lalu hingga saat ini, tidak pernah ada yang bentuk pansus LHP BPK, hal ini sebelum itu pengabaian konstitusi. Oleh karena itu, di DPRD Kabupaten Jayapura, saya secara pribadi sangat mendorong di tahun ini harus bentuk Pansus LHP BPK tersebut,” ujarnya.(Tinus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 2 =