Transformasi konteks Papua

“……demokrasi tidak membenarkan adanya sikap all or nothing(semua atau tidak), take it or leave it(ambil atau tinggalkan), yaitu sikap serba ke mutlak-mutlakan. “ (Nurcholis Majdid, Indonesia Kita, 2003:hal.98)

Pengantar

Membangun Papua itu obatnya harus tepat. Formula tata kelola Papua itu harus benar-benar sesuai konteks dan juga sesuai kesejarahan. Sebelum sampai ke sana, penulis akan awali dengan menjelaskan dahulu bagaimana sebenarnya peradaban awal di tanah Papua dilihat dari best practice-nya, siapa yang telah berhasil mentransformasi Papua? Dari sini kita akan menemukan bagaimana caranya mentransformasi yang sesuai dengan konteks Papua ? Penjelasan penulis ini sekaligus menjadi kunci bagaimana tindaklanjut model otonomi khusus Papua ke depan dalam konteks kebhinekaan Indonesia.

Peradaban Awal Tanah Papua

“ Im Namen Gottes betreten wir dieses land” (Dr. Klaus Roeber, Die eersten Missionare Von New Guinea, Munster,2004). Adalah kata-kata profetis kedua Rasul Allah berkebangsaan Jerman Carl Willem ottow dan johan Gotlob Geissler, pada hari minggu, tanggal 5 Februari 1855 menginjakan kakinya di Pulau Mansinam, Teluk Doreh, Manokwari, Nieuw Guinea. “Dengan nama Allah kami menginjak tanah ini”. Kedua Rasul ini diutus dari persekutuan Gereja-Gereja di Negeri Belanda setelah selesai belajar tentang penginjilan pada institut Johanes Gozner di Berlin. Atas permintaan dari pendeta O.G.Heldring dari Hemmen (Gelderland), Nederland untuk penginjilan di Nieuw Guinea. (L.N. Van Asperen, Zending en Zendingsonderwijs op Nederlandsch Nieuw-Guinee, Leiden, 1936:hal.36). Bagi kedua Rasul ini Papua adalah “Terra Incognita” (tanah yang tidak dikenal), dimana “manusianya telah dilupakan waktu “(people time forgot).

Alasan: Pemerintah Belanda menggangap penting penginjilan masuk dulu, sebelum pemerintahan berdiri karena Pos – I Belanda yang didirikan 24 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton, Kaimana, Nieuw Guinea akhirnya ditinggalkan pada tahun 1836. (Drs H Enggink, De Aardrijkskunde van Nieuw Guinea,1956:hal.33).

Pos Belanda ini ditinggalkan karena tidak sanggup melawan penyakit malaria dan masyarakat pribumi yang sangat primitif serta buas sehingga banyak menelan korban pihak Belanda. (Jan van Eechoud, Vergelen Aarde, Nieuw Guinea, Amsterdam, 1952:hal.16).

Penginjilan Para Rasul

Pemerintah Belanda mengharapkan bahwa kehadiran kedua Rasul ini memacu pendidikan dan pengenalan kepada Ilahi sehingga dapat merubah budaya Orang Asli Papua (OAP) untuk masuk ke dalam dunia peradaban baru, dan secara perlahan-lahan berubah dari “Kegelapan Menuju Fajar” (Freddy Numberi, Quo Vadis Papua, 2013:hal.33). Dengan demikian karakternya di ubah karena pengenalan akan Ilahi dan wawasannya menjadi terbuka karena adanya pendidikan.

Setelah masyarakat mengenal Tuhan dan mengetahui adanya penguasa, yang mewakili Tuhan Allah di bumi, barulah pemerintahan Belanda masuk dengan mendirikan Pos Pemerintahan di Manokwari (pos-II) dan di Fak-Fak (pos-III) pada tahun 1898. Kemudian pos-IV di Merauke pada tahun 1902 dan pos-V pemerintahan Belanda pada tahun 1909 di Hollandia (Jayapura). (Drs H Enggink, De Aardrijkskunde van Nieuw-Guinea, 1956, hal.33)

Berturut-turut setelah budaya masyarakatnya berubah karena mengenal Tuhan, mulailah dibangun secara berturut-turut sekolah peradaban dari Mansinam Tahun 1856, Kwawi Tahun 1867 (Teluk Doreh), Tahun 1867 di Pulau Meos War, Tahun 1869 di Anday, Tahun 1874 di tepian sungai Moom dan di Manokwari Tahun 1875. Tahun 1897 di Ambon khusus bagi anak-anak dari pegunungan Arfak.

Jumlah sekolah-sekolah Zending ini berkembang sangat pesat, Gereja dan sekolah-sekolah ini adalah bukti perubahan peradaban dari Teologi yang diajarkan para Rasul Ottow dan Geissler adalah “Mencintai Tuhan Allah Pencipta Alam Semesta dan mencintai sesama manusia”.

Penutup

Transformasi Konteks Papua harus lebih mengutamakan pendekatan keamanan manusianya, sebagai insan ciptaan Ilahi yang paling mulia di muka bumi ini. Ini sejalan dengan Resolusi PBB nomor: 41/128, tanggal 4 Desember 1986 tentang Hak Asasi Pembangunan.
Pendekatan Keamanan Manusia (Human Security Approach) menjadi dasar bagi negara-negara anggota PBB untuk menyelamatkan manusia sebagai individu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki kewajiban moral untuk menerapkan hal ini dalam implementasi Transformasi Pembangunan konteks Indonesia lebih khusus di tanah Papua dalam semua bidang kehidupan (ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik maupun pertahanan dan keamanan).

Jadi mentransformasi ala Papua itu tidak copy paste pendekatan demokrasi pada umumnya, tetapi demokrasi yang mengakomodasi kan seluruh karaktersitik kearifan lokal Papua melalui pendekatan kemanusiaan dan sosial budaya yang penulis sebut berdasarkan Kacamata Ilahi. Kacamata Ilahi itu menekankan bahwa ada dan keberadaan orang Papua itu tidak kebetulan, tetapi dipilih oleh Allah untuk berada di Nusantara, Indonesia. Firman Tuhan Allah berkata dalam kitab Efesus 2:10 “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.

Frasa buatan Allah itu menggunakan kata puisi yang indah artinya, semua manusia Indonesia termasuk manusia Papua adalah ciptaan Allah dan itu Puisi ciptaan Allah yang indah, jadi perbedaan ciri itu bagi Allah adalah indah dan tidak ada duanya. Dengan demikian cara mengelola haruslah disesuaikan dengan konteks indahnya keberadaan Papua dalam Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila.

Mengapa perlu dikelola sesuai konteks ? Supaya pengalaman mengelola Timor Leste tidak terulang di bumi Nusantara tercinta.

“Kok menyelesaikan ketidakpuasan rakyat atas kepincangan pembangunan dan ketidakpedulian politik dengan kekuatan senjata. Memang pemberontakan dapat ditumpas dan luka-luka akibat perang yang serba keliru itu dapat sembuh, namun bekas luka-luka tidak (akan) pernah hilang, diceritakan dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit, turun temurun. (memoria passionis) (Daoed Joesoef, Studi Strategi, 2014, hal:134-135)

Orang Asli Papua (OAP) meyakini bahwa dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Transformasi Konteks Papua akan lebih menjamin nilai-nilai kemanusiaanya di dalam pembangunan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Papua Tanah damai, aman, adil, sejahtera, demokratis dan Hak Asasi Manusianya dihormati di bumi Indonesia tercinta.

Orham Pamuk mengatakan: “Whatever the country is, freedom of thought and expression are universal human rights”. (Hywel Williams,London,2013:hal.278).

Jakarta, 17 April 2021

Oleh : Ambassador Freddy Numberi

Founder Numberi Center

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 5 =