Polemik tenaga honorer di Provinsi Papua

Polemik honorer di Pemerintahan Provinsi Papua masih terus berlanjut. Aksi demo ribuan honorer itu selama tiga, dari Senin(29/03) hingga Rabu (31/03) menyedot perhatian publik. Mereka memenuhi halaman depan kantor Gubernur Papua yang terletak di Jalan Soa Siu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Demo itu dipimpin oleh Frits Awom, Ketua Forum Komunikasi Honorer Se-Provinsi Papua didampingi oleh sejumlah kuasa hukum mereka, di antaranya Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Imanuel Gobay SH, MH guna menyampaikan aspirasi sebanyak 12.447 orang yang diklaim telah mengabdikan diri di berbagai instansi yang ada di tingkat kota dan kabupaten hingga di Provinsi Papua.

Ribuan tenaga honorer itu sengaja mendatangai Kantor Gubernur Papua untuk meminta kejelasan soal status mereka yang hingga kini belum juga mendapat kepastian padahal dari Pemerintah Pusat lewat Menteri PAN-RB telah memberikan tenggat waktu untuk melengkapi berkas yang diminta bagi 20 ribu tenaga honorer yang akan diangkat jadi CPNS atau ASN.

Direktur LBH Papua Imanuel Gobay SH, MH yang ditemui wartawan Papuaunik.com usai aksi demo pada Rabu (31/03) menjelaskan bahwa perjuangan sebanyak 12.447 tenaga honorer yang diperjuangkan oleh Forum Komunikasi Honorer Se-Provinsi Papua itu sebenarnya sudah tindaklanjuti oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe kemudian dijawab oleh Menpan RB untuk mengangkat 20 ribu tenaga honorer,

“Nah, selanjutnya dalam perkembangnnya dijanjikan oleh Menpan RB, data para honorer itu harus diberikan pada November 2020, namun hingga tenggat waktu yang disampaikan. Data itu tidak juga diberikan. Kemudian diawal 2021, tepatnya di bulan Januari kurang lebih 64 ribu data diserahkan ke Menpan RB, itu artinya sudah membengkak, kurang lebih 40 ribu dari yang dijanjikan 20 ribu,” jelasnya.

Gobay mengaku tidak tahu data tenaga honorer sebanyak 64 ribu itu dari mana asalnya, sementara yang diperjuangkan sejak awalnya hanya sebanyak 12.447 tenaga honorer yang ada di kabupaten dan kota, Provinsi Papua.

“Nah, terkait pembengakkan itu dan alasan. Saya tidak akan bicara lebih jauh karena itu urusan kabupaten/kota dan provinsi. Yang kita harapkan adalah mereka kemudian bisa menghargai perjuangan para honorer itu, tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten/kota atau instasni terkait, ini murni direspon oleh pak wakil gubernur saat itu,” katanya.

Ia mengaku sempat ada rasa tidak dihargai oleh para tenaga honorer yang selama ini diperjuangkan oleh LBH Papua, karena situasi tersebut. “Terlepas dari polemik perubahan angka itu, dari teman-teman honorer, kemudian merasa gelisah dengan situasi itu, dan ada yang beranggapan jangan-jangan perjuangan mereka tidak ditangapi, seperti itu. Sehingga teman-teman sering ke kantor BKD Provinsi Papua dan ke Kantor Gubernur untuk mengawal ini, mengawal perjuangan mereka,” ujarnya.

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay

Lebih lanjut Gobay menjelaskan bahwa setelah data honere batal diserahkan pada November 2020, data tersebut kemudian dijanjikan akan diserahkan pada Maret 2021. “Namun ditanggal yang ditentukan yakni pada 15 Maret 2021 tidak juga diberikan sehingga ada kurang lebih tiga kali rekan-rekan honorer ini datang ke BKD,” jelasnya.

“Kami dapatkan jawaban dari BKD, bahwa kalau data dari provinsi itu sudah selesai, hanya yang masih persoalan itu data dari kabupaten kota. Nah, persoalan yang dimaksudkan ini saya kurang tahu, tapi kalau dalam konteks rekan-rekan Forum, datanya itu sudah lengkap dan sudah ada, ini persoalan ditingkat internal mereka,” sambungnya.

Data lengkap

Gobay mengklaim bahwa pada prinsipnya apa yang diserahkan kepada Sekpri Sekda Papua Dance Yulian Flassy pada saat demo, itu sama saja dengan dapat yang diberikan kepada Kepala BKD Provinsi Papua yang diwakili oleh stafnya. “Itu ada data dari Forum, beberapa kabupaten kota dan provinsi. Nah, data ini sebenarnya hanya melengkapi data yang sudah ada, yang saya sampaikan sebanyak 12.447 itu. Ini sebenarnya adalah data yang sudah ada di BKD baik di provinsi maupun kabupaten kota, karena sudah terdeteksi saat Forum ini bertemu dengan Pak Presiden di tahun 2019 di Istana Bogor, itu artinya data sudah ada,” katanya menegaskan.

Menurut dia, data itu sudah lengkap apalagi ke-12 ribu honorer itu sudah menerima honor atau gaji yang bersumber dari APBD atau APBN, sehingga jika alasannya belum lengkap, itu menjadi pertanyaan lain. “Itu, datanya sudah ada dan sah, data yang kita serahkan itu hanya melengkapi saja, sama seperti itu. Nah, kalau kita pikir secara singkat, seharusnya data itu sudah ada karena kita berikan sudah berkali-kali. Semestinya sudah diproses, dampaknya begitu, tapi kembali ini persoalan internal, ini hanya bisa dijawab oleh Pak Sekda, pemerintah kabupaten kota dan BKD itu sendiri karena mereka yang tahu,” ujarnya.

Gobay menganalisa keterlambatan itu juga karena ulah internal instansi itu sendiri, sehingga yang menjadi korban adalah 12 ribu lebih tenaga honorer yang datanya sudah jelas dan sudah seharusnya diproses untuk pengangkatan menjadi PNS. “Jadi, dalam konteks keterlambatan ini saya cuma bilang jangan memanfaatkan forum ini, ini kita malu, merekalah yang berjuang,” katanya.

Para tenaga honorer saat menyampaikan aspirasi

Pria bertubuh subur ini berharap Sekda Papua Dance Yulian Flassy menempati janji yang disampaikannya usai dilantik menjadi pejabat definitif beberapa waktu lalu. “Saya sangat apresiasi dengan beliau, karena setelah hari pertama dilantik disamppaikan ke media. Beliau berjanji akan selesaikan masalah honorer ini. Ini yang kami tunggu, janji Pak Sekda, itu yang kami minta dengan segera agar diangkat, wujudkan pernyataan bapak dimedia,” pinta Gobay.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy mengaku prihatin dengan kondisi para tenaga honorer tersebut dan mengharapkan agar tetap tenang sehingga pemerintah dapat menyelesaikan dengan cepat. “Terkait dengan tuntutan waktu, kami tidak bisa menentukan karena namanya proses pasti akan selesai juga namun tetap membutuhkan waktu,” katanya.

Senada dengan Dance Yulian Flassy, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda mengatakan pihaknya tidak dapat menjanjikan kapan selesai prosesnya karena semuanya diputuskan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri PAN-RB. “Seperti yang sudah disepakati bersama kabupaten dan kota, kami akan menyusun kembali sesuai kuota 20 ribu ASN lalu akan menggelar rapat kedua sesuai kriteria yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB,” katanya. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 27 = 37