RBP sambut postif dana Otsus diperuntukan untuk pengembangan teknologi

Papuaunik, – Rumah Belajar Papua (RBP) menyambut positif ada dana Otonomi Khusus yang diperuntukan untuk pengembangan teknologi dan komunikasi serta perluasan akses peningkatan efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan untuk Papua, Papua Barat dan Aceh senilai Rp19,98 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komite IV dan Tim Anggaran Komite Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Rabu (09/09/2020) di Jakarta.

“Hanya saja perlu dicek apakah benar dana itu sudah mulai digelontorkan pada tahun ini dan bagaimana teknisnya. Apalagi pemerintah akan memfokuskan untuk pembangunan sarana komunikasi dan teknologi informasi yang memang masih minim di Papua, saya rasa ini sangat baik,” kata Yasminta Rhidian Wasaraka, Direktur Eksekutif Rumah Belajar Papua di Kota Jayapura, Rabu.

Namun, kata dosen komunikasi di Universitas Muhammadiyah Papua itu, ada hal yang patut diperhatikan bahwa pesatnya pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi ini harus diimbangi dengan kesadaran, pengetahuan serta pelaksaan tentang bagaimana bermedia digital yang baik, aman dan produktif.

“Baik artinya masyarakat mampu menyaring mana berita yang benar atau tidak, mana yang perlu dibagi, dikomentari atau malah harus dilaporkan karena terindikasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kami pernah melakukan riset korban KBGO cukup banyak di Papua,” ungkapnya.

Sayangnya, kata dai, mereka itu tidak sadar kalau telah menjadi korban dan atau tidak tahu harus melapor kemana. “Inikan miris sekali yah. Sementara kata aman artinya masyarakat mengerti bagaimana melindungi data diri dan keluarganya di dunia maya. Tidak asal posting foto boarding pas atau setumpuk uang dan buat status…my first dolar,”
sambungnya mencontohkan.

“Produktif, artinya masyakat harus bisa menggunakan internet dan media digital untuk hal yg bermanfaat, meningkatkan pengetahuan, menghasilkan karya dan bila perlu menjadi ladang penghasilan. Apalagi dimasa pandemi lebih dianjurkan untuk transaksi pasar dipindahkan dalam bentuk digital supaya lebih aman,” katanya lagi.

Yasminta Rhidian Wasaraka

Lanjut perempuan yang juga pernah meneliti di Koroway dan telah menulis buku terkait kehidupan suku di wilayah selatan Papua itu ketiga hal itu yakni baik, aman dan produktif harus disiapkan sebaik mungkin.

“Nah, ketiga kemampuan ini harus disiapkan juga seiring dengan penyiapan perangkat dan jaringan. Agar kita tidak kecolongan lagi, kerusuhan 2019 cukuplah jadi pelajaran bagi kita semua, memutuskan jaringan internet di Papua mungkin itu solusi instan untuk saat itu guna mencegah tambah luasnya berita hoax dan teror,” katanya.

Hanya saja setelah yang perlu dibangun adalah kesadaran manusianya. Karena sejak 2015, RBP bersama-sama dengan Blogger Papua dan R-TIK Papua telah berjuang mengkampanyekan nilai-nilai keberagaman untuk merawat perdamaian di Papua lewat bermacam aksi didunia maya dan festival. “Gerakan mereka ini pernah juga diapresiasi oleh Tweeter Indonesia dan juga Facebook,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp19,98 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Angka ini meningkat 2,2 persen dari dana Otsus tahun 2020 yang sebesar Rp19,55 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dana Otsus tersebut akan diberikan kepada tiga provinsi yakni Papua, Papua Barat dan Aceh.

“Dana Otsus difokuskan untuk pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi serta perluasan akses peningkatan efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Sri Mulyani kepada Komite IV dan Tim Anggaran Komite Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (9/9/2020) sebagaimana dilansir dari CNNindonesia.com

Ia merincikan dana otsus untuk Papua dan Papua Barat tahun depan sebesar Rp7,8 triliun atau naik 3,3 persen dari APBN 2020 yang sebesar Rp7,5 triliun.

Sementara Provinsi Aceh akan menerima dana otsus dengan nilai sama dengan Papua dan Papua Barat yakni mencapai sebesar Rp 7,8 triliun. Dana otsus untuk provinsi ini juga naik sebesar 3,3 persen dari 2020.

Sedangkan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus justru mengalami penurunan. Tahun depan pemerintah hanya mengalokasikan sebesar Rp4,3 triliun atau turun 1,7 persen dari posisi 2020 yang sebesar Rp 4,4 triliun. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

62 + = 65