Lewati jalan tikus untuk berobat, Gubernur Papua akhirnya dideportasi

Gubernur Papua Lukas Enembe, pada Rabu (31/03) sore menyeberang ke Vanimo, Papua New Guinea (PNG) melewati jalan tak resmi alias jalan tikus tanpa dilengkapi dokumen diri hingga pada akhirnya dideportasi oleh imigrasi negara tetangga tersebut.

Pantauan di lapangan, pada Jumat pagi sekitar pukul 11.28 WIT, orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu akhirnya kembali secara resmi melalui tapal batas RI-PNG melewati titik nol dengan menumpang mobil Konsulat RI-PNG Vanimo kemudian berpindah ke mobil Toyota Fortuner warna hitam yang masuk hingga ke batas.

Dalam penjemputan itu terlihat, mantan Bupati Puncak Jaya itu menggunakan kaos biru kelam dengan topi hitam, didampingi sejumlah orang dekatnya seperti petinggi Partai Demokrat Rifai Darus dan Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua Suzana Wanggai yang sejak pagi telah menunggu.

Konjen RI-PNG, Allen Simarmata terlihat ikut membantu Gubernur Lukas Enembe pindah mobil seperti di film-film action. “Pak Gubernur, saya bantu sampai disini yah,” kata Allen sambil menutup pintu mobil Toyota Furtuner keluaran terbaru itu.

Mobil itupun melaju sedang menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw-Wutung guna dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Sementara itu, Allen Simarmata yang coba dikejar oleh awak media mengaku kepergian Gubernur Papua Lukas Enembe ke Vanimo, PNG sudah tersebar di media daring. “Iya, sebagaimana diketahui sudah ada di media. Sekarang inikan yang kita lihat beliau tidak memiliki dokumen resmi saat melintas,” katanya.

Ditanya, kapan Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua itu ke Vanimo, PNG, Allen mengatakan bahwa sekitar dua malam berada di negara koloni Australia dan Inggris itu. “Itu dua malam saja, yang saya dengar beliau setelah ada disana, langsung sampaikan kepada kami. Setelah satu malam menginap hubungi kami,” jawabnya.

Disinggung apakah, Gubernur Lukas Enembe ke Vanimo, PNG dalam agenda politik untuk bertemu dengan salah satu calon perdana menteri, Allen mengaku tidak tahu menahu soal itu. “Tidak, kita tidak tahu soal itu,” jawabnya sambil berlalu meninggalkan wartawan yang masih ingin bertanya.

Gubernur Papua Lukas Enembe saat diperiksa kesehatannya di PLBN Skouw usai dari Vanimo, PNG

Periksa kesehatan.

Di salah satu ruangan PLBN Skouw, Gubernur Papua Lukas Enembe diperiksa kesehatannya oleh petugas karantina setempat. Kurang lebih 10 hingga 15 menit lamanya. Disitu, suami dari Yulce Enembe itu didampingi Rifai Darus koleganya di Partai Demokrat yang juga Direktur Eksekutif Papua Corruption Watch (PCW).

Sejumlah awak media nampak berebutan untuk mengambil momen foto saat pemeriksaan kesehatan, terlihat silih berganti mereka mengambil gambar dan video putra kelahiran Kembu, Tolikara pada 27 Juli 1967 itu baik lewat pintu depan, maupun mencoba lewat jendela.

Rekan-rekan wartawan pun mencoba untuk mengorek keterangan dari alumni S1 FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulut dan S2 hukum dari Universitas Hasanudin, Makasar, Sulsel itu namun belum membuahkan hasil yang cukup. Hingga dilakukan ‘door stop’ didepan pintu keluar PLBN Skouw.

Sambil berjalan para kuli tinta itu tetap mengejar dan melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Papua dua periode itu. “Iya, saya pergi untuk berobat. Saya mau sehat, saya mau mati,” katanya menjawab pertanyaan wartawan secara pelan.

Mantan Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua itu juga mengaku salah telah melintasi perbatasan negara melalui jalur yang tidak resmi, namun hal itu telah disampaikan kepada Konjen RI-PNG di Vanimo ketika tiba di sana.

“Saya memang salah. Saya masuk secara ilegal ke PNG. Saya naik ojek dari Pasar Skouw kearah perbatasan,” katanya menegaskan jawaban yang dilempar oleh awak media, sambil menuju kearah mobil Toyota Fortuner.

Kadiv Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Novianto Sulastono (kanan)

Langgar Aturan

Secara terpisah Kadiv Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Novianto Sulastono yang ditemui awak media bersama Plh Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Agus Makabori membenarkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia melalui jalur yang tidak resmi pada Rabu (31/03) pekan ini dan baru kembali Jumat pagi.

“Yang menjadi permasalahan Keimigrasian bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi dan lewat melalui jalur tidak resmi. Ini yang menjadi masalah,” katanya.

Dalam UU Keimigrasian pasal 9, yakni UU Nomor 6 tahun 2011, disebutkan barang siapa yang keluar masuk wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi. “Kan begitu yah. Beliau seperti pernyataan tadi, sudah mengakui lewati jalur tidak resmi tanpa dokumen,” katanya.

Sehingga, hal itu berujung pada pendeportasian oleh imigrasi PNG kepada politisi partai bintang mercy itu. “Karena Lukas Enembe tidak miliki dokumen resmi masuk PNG, tanpa dokumen sehingga yang bersangkutan dilakukan pendeportasian oleh imigrasi PNG. Itu suatu bentuk tindakan keimigrasian dari pemerintah PNG, itu secara internasional,” jelasnya.

Sehingga, lanjuta dia, Konjen RI-PNG di Vanimo memfasilitasi dengan membuat dokumen perjalanan yang disebut surat perjalanan laksana paspor (SPLP) guan memuluskan syarat yang dimaksud dan untuk kelengkapan administrasi pendaratan di PLBN Skouw.

“SPLP ini dikeluarkan oleh Konjen RI-PNG di Vanimo untuk memproses pendeportasian dari Vanimo, PNG melalui PLBN Skouw. Tentunya ini pendoportasian merupakan tindakan imigrasi, tugas imigrasi dengan wilayah Jayapura adalah melakukan pemeriksaan atas kedatangan beliau. Disini, artinya sudah memeriksa dokumen yang besangkutan, sehingga diserahkanlah izin masuk atau pendaratan,” katanya.

Novianto mengatakan untuk perlakuan yang diberikan kepada Gubernur Lukas Enembe dan dua orang pendampingnya sama seperti dengan warga Indonesia lainnya di masa pandemi COVID-19, hanya saja diketahui bahwa Lukas Enembe yang pernah izin belajar di negeri kangguru Austarlia pada 1998 hingga 2001 itu sedang sakit dan menyatakan berobat saat ke PNG.

“Rekan-rekan tadi tahu juga bahwa kondisi beliau sakit yah. Tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan pun, beliau kondisi sakit. Tentunya kami akan klarifikasi lebih lanjut lagi dengan pihak terkait dan petunjuk pimpinan, seperti kapan ke PNG, pakai apa dan untuk apa,” katanya.

Novianto enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan pertemuan Gubernur Lukas Enembe dengan salah satu calon kuat perdana menteri saat berada di Vanimo, PNG. Hanya menyampaikan jika mantan pembina Partai Damai Sejahterah itu disebut pelintas ilegal.

“Kalau menyangkut itu bukan ranah kami. Kami hanya diarea imigrasi. Pemerintah PNG nyatakan itu ilegal stay, kalau dari kita pelintas ilegal, yang melakukan keluar jalur yang tidak resmi,” jawabnya diplomatis.

Sehari sebelumnya, Gubernur Lukas Enembe itu dikabarkan telah melintas batas RI-PNG secara ilegal, dengan melewati jalan tikus menggunakan jasa angkutan ojek.

Informasi itu pun kian santer beredar di dunia maya, bahkan salah satu media nasional berani mengutip dan menyajikannya dalam berita dan mendapat sejumlah tanggapan diberbagai grup media sosial.

Selain itu, terlihat sejumlah foto pendamping Gubenur Lukas Enembe yakni Hendrik Abidondifu yang dikabarkan ikut menyeberang lewat jalan tikus ke negara tetangga.

Gubernur Papua Lukas Enembe ketika hendak turun dari mobil saat berada di tapal batas RI-PNG, Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Jumat (02/04)

Pukulan Telak

Peristiwa ini pun menjadi menarik untuk disimak. Karena hal ini menjadi pelajaran dan pengalaman serta bahan evaluasi oleh berbagai pihak yang ada di ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura dalam hal pengamanan di tapal batas Skouw-Wutung, RI-PNG.

Diantaranya masih lemahnya pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah insitusi negara dalam hal menjaga tapal batas sehingga bisa dilewati oleh siapa saja tanpa diketahui. Perlunya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara lembaga eksekutif dan yudikatif yang ada di Bumi Cenderawasih mengingat peristiwa ini tentunya telah mencoreng nama baik sejumlah pihak.

Begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Papua, karena ini menjadi pukulan yang sangat telak dan nyatanya seorang pimpinan daerah beralasan mencari pengobatan ke negara tetangga, yang secara teknologi Indonesia masih lebih maju. Apalagi dikaitkan dengan kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga triliunan rupiah, seharusnya infrastruktur dan fasilitas serta SDM kesehatan lebih memadai.

Ataukah, dengan alasan berobat melintasi jalan tikus, seorang pimpinan partai (yang pernah berkuasa) itu sedang membangun komunikasi politik dengan pihak sebelah atau juga sedang memeriksa kelemahan tapal batas di Indonesia bagian timur, tempat awal matahari terbit. Harapannya semoga Pak Gubernur Lukas Enembe segera sembuh.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 75 = 84