Pemuda Papua dukung keberlanjutan Otsus dan pemekaran

Papuaunik, – Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua mendukung keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran daerah otonom baru.

Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua, Ali Kabiay, kepada wartawan menjelaskan dukungan itu telah disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (16/03) siang.

“Ada 10 poin pernyataan sikap yang nantinya akan di teruskan ke Komisi I DPR RI, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua. Di antaranya kami mendukung kebelanjutan Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya di Jayapura, Kamis.

Pihaknya juga meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan di Papua karena diindikasikan banyak dugaan kasus korupsi atau penyelewangan dana.

“Kami juga mendukung pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, menaikan status teroris bagi OPM, hingga melakukan pemeriksaan terhadap ketua MRP terkait anggaran RDP yang dipergunakan termasuk hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan di tiga wilayah adat,” katanya.

“Banyak dinamikan yang terjadi di Papua, olah karena itu kami sebagai aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa keberlangsungan Otsus dan pemekaran daerah otonomi baru di Provisni Papua sangat berpengaruh untuk pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur.

“Kami mendukung otsus dan pemekarana daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah,” katanya.

Sementara, cara bertindak OPM, Ali mengaku layak dirubah statusnya menjadi teroris secepatnya, mengingat aski-aksi yang dilakukan sudah sama seperti teroris, dari penggunaan senjata api, pengancaman, pembunuhan sampai dengan penyanderaan.

“Kami meminta teroris harus di cap bagi OPM. Dan kami meminta kepada Komisi I DPR RI, bahkan kami akan mengirim pernyataan sikap,” tegasnya.

Ia pun menambahkan, terkait dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh MRP hingga penggunaan anggaran yang di hibahkan dinilai ada indikasi penyimpangan termasuk dengan hasil RDP tersebut.

“RDP batal dilakukan di beberapa wilayah, sementara anggaran dikeluarkan hingga Milliaran Rupiah, anehnya juga ada hasil RDP (buku biru red) yang dilaporakan kepada gubernur merupakah hasil rekaya demi kepentingan pribadi,” ujarnya.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

47 + = 53