Polisi dipersilahkan periksa penyalahgunaan dana Otsus Rp1,8 triliun

Papuaunik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mempersilahkan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua sekitar Rp1,8 triliun.

Sebagaimana diberitakan banyak media, bahwa Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan pengunaaan anggaran Otsus Papua.

Bahkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Adapun Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana Otsus Papua ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun.

Pejabat Sekretariat Daerah Papua, Doren Wakerwa, mengatakan sejak Lukas Enembe dan Klemen Tinal menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 2013 hingga saat ini, pembagian dana otsus dilakukan sesuai mekanisme.

“Pembagian dana otsus sudah jelas. Kalau ada penyalahgunaan dana Rp1,8 Triliun, itu dimana dan siapa pelakunya,” jelasnya kepada awak media dalam jumpa pers di Kantor Gubernur Papua, Senin (1/3/2021).

Pembagian tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian dana otsus papua serta pembiayaan untuk program strategis kabupaten dan kota.

Dalam aturan itu, pengelolaan dana otsus dibagi, yang mana 80 persen untuk kabupaten dan kota, sedangkan 20 persen dikelola pemerintah provinsi.

Dengan pembagian itu, justru membuat Doren Wakerwa makin bertanya-tanya. Bahkan, geram dengan temuan tersebut hingga viral di media sosial.

“Jika ingin mendiskreditkan kepemimpinan papua, jangan begitu caranya. Jika ada kecurangan, silahkan masuk periksa,” tegasnya.

Olehnya itu, Doren mengajak semua pihak untuk tidak membangun opini yang tujuannya mematikan karakter kepemimpinan papua.

“Semua sesuai mekanisme. Pemerintah tidak sembarang mengelola dana otsus,” jelasnya. (Rafiq/Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + 2 =