Pemprov Papua tolak Perpres investasi minuman beralkohol

Papuaunik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi itu, juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol.

Selain itu, industri minuman beralkohol juga masuk sebagai salah satu bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal dengan persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud, yakni penanaman modal baru untuk industri minuman beralkohol dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menolak tegas Perpres nomor 10 tahun 2021.

Pejabat Sekretaris Daerah Papua, Doren Wakerwa, menilai Perpres yang diteken Presiden Jokowi bertentangan dengan Peraturan Daerah Khususu (Perdasus) nomor 13 tahun 2015 tentang pelarangan minuman beralkohol di Papua.

“Kita tolak Perpres investasi minuman beralkohol yang diteken Presiden,” tegasmya dalam jumpa pers di ruang Sanana Karya Kantor Gubernur Papua pada Senin 1 Maret 2021.

Adapun alasan menolak Perpres tersebut, Doren menjelaskan, miniman beralkohol sangat berdampak terhadap masyarakat Papua. Sebab, minuman beralkohol dapat memicu terjadinya kriminalisasi.

“Banyak masalah yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol. Makanya kami tolak,” jelasnya. (Rafiq/Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 7 = 2