Menyikapi tuntutan penolakan DOB dan Otsus di Papua

Secara yuridis bahwa amanat dari Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi Papua menjadi pemekaran provinsi-provinsi di tanah Papua adalah atas persetujuan DPRP dan MRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa mendatang.

Sedikit yang coba digaris bawahi adalah manfaat dari kehadiran pemekaran provinsi adalah sebagai akselerasi percepatan pembagunan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur serta sebagai menjadi rentang kendali penyerapan pengangkatan tenaga honorer orang asli Papua dan menjadi solusi yang dapat mengurangi beban pengangguran intelektual orang asli Papua yang berada ditujuh wilayah adat masing-masing.

Ketika memposisikan sudut pandang kita sebagai kaum terdidik dan terpelajar yang berada di dunia perguruan tinggi di tanah Papua baik perguruan tinggi swasta maupun negeri bahwa harus mendahulukan konseptual (teori) secara intelek dan juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sebab garis perjuangan yang selalu dimainkan oleh gerakan kampus mendorong pengabdian masyarakat sebagai salah Satu pilar Tri Dharma Perguruan tinggi ini wajar-wajar saja dan itu sah. Tetapi demonstrasi adalah langkah paling terakhir dari suatu kedekatan penyelesaian masalah yang sering dilakukan oleh kaum pergerakan.

Tetapi jika ada tawaran semacam ruang terciptanya konsensus dimana kita diajak untuk membangun komunikasi baik dan mencari solusi bersama mungkin itu yang didahulukan karena itu hal paling terbaik. Sebab selama masih ada ruang yang diberikan untuk kita duduk sama-sama menyelesaikan masalah ya kita selesaikan secara baik.

Jangan kita dihiring atau di jadikan sebagai objek kelompok elit daerah yang punya kepentingan sesat sehingga merugikan kita atau banyak orang Papua sebagai korban di lapangan.

Demonstrasi yang selalu dilakukan di tanah Papua bertemakan HAM, Freeport, pemekaran dan Otsus Papua, bagian ini kita pastikan bahwa sebagai orang lapangan yang selalu bergerak demonstrasi dimana-mana baik di daerah, di Provinsi Papua dan Papua Barat, kita tidak terlena begitu saja, sehingga berdiri digaris terdepan (garda) melawan pemerintah daerah dan Jakarta.

Akhir dari semua yang kita lakukan terakhir dari demonstrasi adalah kita hanya jadi penonton sedangkan kelompok yang bukan ap-apa susah payah di lapangan yang menjadi penikmat dari hasil Otsus dan pemekaran dimaksud.

Diinterview kembali Inpres 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Irian Jaya Barat yang sekarang Papua Barat, Kabupaten Paniai, Mimika, Kota Sorong dan Puncak Jaya, begitu luar biasa tegang sebuah gerakan mahasiswa dan masyarakat yang terorganisir dibangun untuk melakukan penolakan tetapi hasilnya jauh lebih baik dan dinikmati sampai sekarang.

Maka dari gambaran singkat itu bermula hari ini saat pergerakan demonstrasi dimotori sampai mencapai hasil yang ditargetkan akan membuat kita berada disuatu titik bergaining atau semacam sebuah konspirasi yang menjadi perekat elit daerah dan pusat. Maka sampai pada suatu fase dimana kelompok penikmat-penikmat kekuasaan atau yang pernah menikmati kekuasaan, atau pula yang merindukan kekusaan untuk pamer prestise, sedang berburu pengakuan, hasil buruan akan dipamerkan sebagai pembuat sejarah.

Sangat dangkal memahami, tanpa berburu, upaya mekarkan Papua, akan dilaksanakan. Tidak perlu ada pahlawan pemekaran. Sekali lagi tanpa ada sebutan pahlawan, mekar pasti dilakukan. Bagi mereka penting, bagi saya tidak penting. Entah mau pemekaran jumlah banyak di Papua, terpenting bagi saya, nasionalisme Papua jangan dipadam oleh segregasi adminitrasi wilayah.

Ide tertinggi terhadap nasionalisme Papua adalah menjadi tuan di negeri sendiri, dimana bumi Papua dipijak, disitu langit Papua dijunjung. Sederhananya begini kalau saya anak Sorong (Domberai), ketika saya ada di Jayapura (Tabi) atas nama nasionalisme Papua, tidak boleh ada kelas sosial terhadap saya, sebaliknya jika saya anak Paniai (Mee) ketika saya ada di Fak-fak (Bomberay) , atas nama nasionalisme Papua, tidak boleh ada kelas sosial terhadap saya. Ide ini harus dihidupkan melewati upaya segregasi yang sedang dilakukan, melewati cara buat masing-masing untuk sesama anak Papua.

Terkait kondisi pro-kontra penolakan pemekaran DOB dan Otsus Papua, aka KMP3R menyatakan sikap antara lain :

  1. Mendukung agenda pemerintah terkait pembentukan pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat.
  2. Mendorong implementasi Otsus Papua dan Papua Barat jilid II lanjut, serta mendukung penegakan hukum (POLRI, BPK-RI,KPK-RI) mengaudit dana Otsus Papua selama peruntukannya 20 tahun bagi masyarakat Papua dan Papua Barat dibidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Infrastruktur.

Demikian pernyataan sikap yang dapat dibuat, atas dukungan pemberitaannya sebelum dan sesudah, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 29 Februari 2021

Koalisi mahasiswa dan pemuda Papua peduli rakyat (KMP3R) di Provinsi Papua

Jansen Previdea Kareth

Sekjen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 41 = 44