Lembaga penyiaran diminta kedepankan persatuan dan kesatuan terkait isu rasisme

Papuaunik, – Menyikapi perkembangan berita terkait masalah rasisme seperti dalam beberapa media yang sedang viral, telah beredar dari akun facebook atas nama Ambroncius Nababan yang menyandingkan foto saudara Natalius Pigai dengan seekor hewan (gorilla), tentu ini sangatlah tidak berprikemanusiaan, menghina karya Tuhan dan melukai hati sesama anak bangsa.

Ada juga seorang Prof. Yusuf L. Henuk, Ph.D yang konon seorang guru besar di Departemen Ilmu Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, yang juga ikut mengeluarkan kata-kata yang menyerang fisik saudara Natalius Pigai bahkan penghinaan terhadap masyarakat Papua.

Demikian juga saudara Ruhut Sitompul yang menyerang fisik saudara Natalius Pigai dan mungkin juga masih ada yang lainnya.

Atas sejumlah pernyatan rasisme ini, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua, Rusni Christine Abaidata, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia agar segera menindak cepat persoalan ini.

“Harus ditindak dan diproses cepat, sehingga jangan sampai ujaran rasisme ini menimbulkan reaksi massa dan mengakibatkan petaka seperti yang pernah terjadi pada tahun 2019 silam yang bermula dari Surabaya dan kemudian berdampak pada aksi massa yang menimbulkan adanya pengrusakan, pembakaran bahkan terjadi pembunuhan di beberapa kabupaten dan kota di Tanah Papua. Bahkan tidak sedikit orang non Papua yang ada di Tanah Papua turut merasakan dampak penderitaan akibat ujaran rasisme ini,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Selasa.

Rusni Christine Abaidata juga meminta kepada seluruh lembaga penyiaran publik baik televisi dan radio sebagai corong negara dan rakyat, agar dalam memberitakan hal seperti ini (soal dugaan rasisme) harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

“Lembaga penyiaran harus tetap berpegang teguh pada UU Penyiaran, dan berpedoman pada perilaku penyiaran dan standar program siaran, sehingga dalam setiap pemberitaan bisa berimbang dan tentunya tidak memprovokasi masyarakat,” tutupnya.(KPID Papua/Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 1 =