KPID Papua EDP bersama Radio Bahana Sangkakala

Papuaunik, – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua menggelar Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan Lembaga Penyiaran Radio Bahana Sangkakala (RBS) di Gedung Sekretariat KPID Papua di Kota Jayapura, Selasa (19/01) yang dibuka langsung oleh Ketua KPID Papua Rusni Christine Abaidata, SH.

Dalam sambutannya saat membuka EDP, Ketua KPID Papua mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh Lembaga Penyiaran agar bisa mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran ataupun Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

“Sehingga EDP ini juga sebagai ajang untuk menguatkan lembaga penyiaran agar tetap berada dalam jalur yang benar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan juga tetap berpedoman pada Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS,” katanya di Jayapura, Kamis.

EDP dipimpin oleh Liboria G Atek komisioner bidang PS2P atau Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran.

Setelah mendengar pemaparan dari pihak pengelola Radio RBS, tentang hal yang berkaitan dengan radio, mulai dari visi, misi, mata acara dan hal lainnya terkait radio, maka para nara sumber turut memberikan tanggapannya.

George Awi selaku tokoh masyarakat dan juga Ketua LMA Port Numbay memberikan masukan agar dalam informasi atau berita yang disampaikan penggunaan bahasa asing tidak boleh terlalu banyak sehingga pesan atau informasi yang disampaikan tersebut bisa langsung direspon pendengarnya.

Sementara itu, Masukan juga disampaikan juga oleh Ibu Maria selaku perwakilan dari Dinas Kominfo Provinsi Papua bahwa radio swasta juga harus memberikan informasi atas pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemda Papua, dan radio juga harus menjadi bagian dari pembangunan mental dan spiritual pendengarnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Pemerhati penyiaran ibu Putri, bahwa Radio sebagai sarana informasi dan hiburan bagi masyarakat sampai hari ini masih memiliki presentase yang cukup banyak pendengarnya.

Untuk itu diharapkan agar informasi dan atau berita yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat.

Menurut Komisioner KPID Papua, Melkias Mansoben sekaligus sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan bahwa melihat dari jangkauan siaran pancaran sinyal Radio Bahana Sangkakala (RBS) pada frekuensi sangat tinggi adalah sejauh 50 km berdasarkan sifat pancaran yang cukup luas ini diharapkan RBS dapat menyajikan informasi-informasi yang akurat dan program siaran yang memperhatikan kearifan lokal Papua.

Komisioner Bidang Isi Siaran Dr. Nahria menyampaikan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Isi siaran dilarang mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Lembaga penyiaran radio di Papua harus ikut menjaga keharmonisan antar umat beragama khususnya di Tanah Papua.

Selain itu menjadi catatan dari para komisioner untuk pihak Radio agar presentase waktu siaran iklan layanan masyarakat harus sesuai dengan amanat UU Penyiaran yaitu 10 persen dari siaran iklan niaga demikian yang disampaikan oleh Komisioner Jefri Simanjuntak.

Diharapkan pula penggunaan bahasa asing oleh lembaga penyiaran harus pula dijelaskan artinya sehingga pendengar dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pembawa acara, demikian yang disampaikan oleh Eveerth Joumilena selaku wakil ketua Komisioner KPID Papua, dan ditutup masukan dari komisioner sekaligus Koord, Bidang PS2P Iwan Solahudin, agar lembaga Penyiaran RBS selalu memperhatikan kelengkapan data administrasi ataupun data lapangan sesuai yang disampaikan.

Sekalipun sebelum melakukan EDP pihak KPID Papua telah melakukan verifikasi data dan lapangan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada kunjungan mendadak dari komisioner guna monitoring kembali.

Sebelum menutup kegiatan EDP, Ketua KPID Papua Rusni Christine Abaidata, berpesan agar Radio walau dimasa pandemik Covid ini agar tetap semangat dan terus maju memberikan informasi akurat, bernilai edukatif, hiburan yang inspiratif, dan memberikan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak dan moral anak bangsa agar tercipta harmoni kecerdasan dan kesatuan pandang dalam menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang besar dan beradab. Tidak lepas untuk terus mengingatkan agar lembaga penyiaran harus terus mengikuti dan menyuarakan anjuran pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini setiap perkembangannya harus diupdate terus oleh radio sebagai media informasi yang akuntebel. Mengingat penyebaran berita hoax yang begitu cepat dan sangat meresahkan maka radio pun harus turut menjadi salah satu corong Pemerintah meluruskan penyebaran berita hoax dengan menggali berita langsung dari sumber sumber terpercaya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Acara Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) ditutup dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama.(KPID Papua/Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

95 − 86 =