Noken menuju pembebasan bangsa Papua

Salam Satu Noken Papua

Pada momentum Hari Noken UNESCO ke delapan tahun menyapa salam Men, Ombo, Holombo, Kangke, Toye, Inawe-faru, Rota, Kakabo, Yuta, Kwok, Rotasua, Efa fru, Ndumb, Agiya, Wii, Etaa, Esse, Suu, Sum, Yum, Yuta, Taware, Kamboti, Irwa, Kabu, merupakan bahasa warisan budaya takbenda yang terbentuk persatuan dan kesatuan turun-temurun menurut komunitas perajin Noken suku-suku asli, dengan memanjatkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah Maha Pencipta Manusia dan Tanah Papua.

Hukum Internasional Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78, tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) dan menjadi Negara Pihak Konvensi 2003 sejak 2008. Nominasi NOKEN UNESCO terdaftar dalam warisan budaya takbenda memerlukan perlindungan mendesak (Pasal 17, ayat (1), (2) dan (3) Konvensi 2003) telah mengatur dan menjelaskan komitmen negara pihak anggota UNESCO (Negara Indonesia).

Noken sedang menuju kepunahan selama 8 (delapan) tahun sejak 2012 sampai 2020 Pemerintah Indonesia apatis melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Noken warisan budaya takbenda khas Papua, bukan warisan budaya Indonesia-melayu maka tidak simpati terhadap warisan budaya khas Papua. Selama delapan tahun tidak terjadi apa-apa sekalipun komunitas perajin Noken khas Papua di seluruh papua tetap konsisten kembangkan warisan budaya takbenda.

Anehnya, pemerintah Indonesia cerdas memanipulasi data penelitian noken lama tahun 2011 dan menyusun laporan periodik Noken kepada ICH-UNESCO tahun 2016 dan hal serupa terjadi pada tahun 2020. Artinya, laporan periodik Noken kepada ICH-UNESCO adalah tidak obyektif hasil penelitian lapangan tetapi hasil rekayasa di pusat pemerintah Indonesia Jakarta tanpa melibatkan pelaku komunitas perajin Noken Papua dan pencetus gagasan Noken ke UNESCO, serta tidak melibatkan lembaga penelitian warisan budaya takbenda di tanah Papua.

Hal serupa, Pelopor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Presiden Republik Indonesia ke-empat, namun Presiden Republik Indonesia ke-lima Megawati Soekarnoputri rencanakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua harus gagal.

Buktinya, bentuk pemekaran daerah otonomi baru provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua dan Papua Barat) sebagai wujud kegagalan Otsus Papua bersama Presiden Republik Indonesia Perempuan.

Judul Penetapan UNESCO adalah “NOKEN MULTIFUNGSI TAS RAJUTAN ATAU ANYAM KERAJINAN TANGAN MASYARAKAT PAPUA (NOKEN MULTIFUNCTION KNOTTED OR WOVEN BAG, HANDCRAFT OF THE PEOPLE OF PAPUA)”.

Penetapan Noken di Markas UNESCO Paris pada 4 Desember 2012 sampai perayaan hari ulang tahun Noken UNESCO ke-8 (delapan) tahun, 4 Desember 2020. Pemerintah Indonesia tidak konsisten lalai manfaat warisan budaya kerajinan tangan manusia Papua, pantaslah Indonesia terlantarkan Noken UNESCO setelah mendapat pengakuan warisan budaya takbenda dari 7 (tujuh) wilayah adat Papua menurut wilayah konservasi prioritas noken, meliputi: (1) Wilayah Adat Mamta : Jayapura dan sekitarnya; (2) Wilayah Adat Saireri : Biyak dan sekitarnya; (3) Wilayah Adat Domberai: Manokwari Sorong dan sekitarnya; (4) Wilayah Adat Bomberai: Fakfak dan sekitarnya; (5) Wilayah Adat Anim-ha: Merauke dan sekitarnya; (6) Wilayah Adat La’pago: Jayawijaya dan sekitarnya; (7) Wlayah Adat Me’pago: Tigi Deiyai dan sekitarnya; Pertahanan tujuh wilayah adat Papua atas prakarsa Pemerintah Republik Indonesia, sedang menuju kehancuran dan badan kebudayaan dunia UNESCO segera selamatkan dari kepunahan.

Pemerintah Indonesia gagal menjalankan komitmen konservasi noken warisan budaya
takbenda/warisan dunia di tujuh wilayah adat Papua. Laporan periodik kepada ICH UNESCO adalah rekayasa murni tanpa bukti nyata di lapangan. Hutan alam bahan baku noken warisan dunia pun pemerintah indonesia hancurkan dengan berbagai cara, tanpa terawat, budi-daya hingga terancam punah ketika pemerintah Indonesia tidak konsisten urus noken UNESCO di Indonesia.

Undang-undang otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua pun gagal mati total di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat Papua mengambil sikap untuk kembalikan Otsus Papua ke pemerintah pusat di Jakarta.

Solusinya, noken warisan budaya takbenda menarik tanpa pemerintah Indonesia yang apatis, tidak melestarikan, meindungi, mengembangkan dan memanfaatkan noken sebagai warisan budaya takbenda ini. alasannya, memang bukan budaya bangsa indo-melayu tetapi noken warisan budaya bangsa manusia Papua.

Oleh: Titus Pekey SH, M.Si

Pencetus gagasan Noken ke UNESCO

Yayasan Noken Papua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

86 − = 84