Di Papua tidak harus nama Kampung Adat

Catatan untuk RaPerdasi kampung adat di Papua

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nama lain dalam UU Nomor 6 Tahunahun 2014 sesungguhnya memberikan payung hukum untuk kampung asli sesuai dengan nama dalam suku dapat digunakan dalam regulasi daerah. Hal ini penting karena istilah kampung adat tdk dikenal di Papua tetapi nama asli memang telah ada sejak turun temurun.

Tidak Harus Nama Kampung Adat

Pengertian kampung dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan peluang untuk di Papua tidak harus menggunakan nama Kampung Adat tetapi dapat di rubah sesuai dengan nama Suku, misalnya; Isorei dan Taparu di Mimika, Emawa dan Nduni di Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mnu di Biak dan Supiori, Yo di Sentani, Tongoi dan Kunume di Kabupaten Puncak dan Pincak Jaya, Tolikara, Lani Jaya, Pilamo di Kabupaten Jayawijaya, Jeuw di Asmat, dan lainnya.

Saran

Nama perda di provinsi diberikan nama RaPerdasus tentang Kampung Asli di Papua.
Pada bagian tertentu haruslah disebutkan nama nama kampung asli yang ada di kabupaten/kota di Papua atau kabupaten/ kota mengatur dengan nama asli suku suku di kabupatennya melalui Perda Kabupaten yang merupakan turunan dari Perdasi Papua.

Salam

John NR Gobai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 1 =