Otsus harusnya ada kekhususan soal peradilan adat

Papuaunik, – Otonomi Khusus (Otsus) seharusnya ada pasal yang lebih spesifik untuk mengatur soal peradilan adat di tanah Papua, sehingga sesuai nama programnya.

Demikian hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda di Kota Jayapura, Minggu menanggapi soal polemik Otsus yang ramai dibicarakan.

“Saya hanya mau bicara soal peradilan adat (suku sentani). Kita semua di Papua hanya bicara Otsus secara umum, tetapi kekhususannya tidak ada. Coba hal ini dipahami dan diakomodir,” katanya.

Ia menerangkan bahwa pada masa Barnabas Suebu menjadi gubernur kedua kali di Papua telah membuat aturan soal peradilan adat namun hal itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintahan masa kini, sehingga menjadi tanda tanya bagi semua pihak terutama masyarakat adat.

“Khususnya soal peradilan adat nomor 20 tahun 2008 sudah ditiadakan oleh pemerintah daerah, tanpa ada alasan. Kami berulang-ulang sejak 2008 menyurati gubernur tapi tidak ada jawaban,” katanya.

“Yang kita bicara ini, hanya otonomi umum, tapi yang khususnya itu dimana ? Gubernur terkini (Lukas Enembe) tidak mau melaksanakan hal itu. Seperti yang disampaikan oleh sejumlah para tokoh adat, bahwa gubernur ini hanya fokuskan lokasi pembangunan pada daerah tertentu karena ego, sedangkan mereka punya tidak beres dilaksanakan,” lanjutnya dengan tegas.

Untuk itu, Deda berharap para pengambil kebijakan di provinsi paling timur itu bisa memboboti kembali undang-undang Otsus jika dilakukan evaluasi dan revisi, sehingga kata kekhususan itu bisa dipahami.(Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

79 + = 88