Komnas HAM pantau pelaksanaan pilkada 2020 di tanah Papua

Papuaunik, – Dalam rangka memastikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, dalam kaitan dengan hak memilih sebagai bagian dari hak sipil dan politik warga negara, Komnas HAM RI Perwakilan Papua turut serta memantau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Di Provinsi Papua ada 11 kabupaten yang menggelar pilkada yaitu Kabupaten Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Boven Digoel, Asmat, Mamberamo Raya, Keerom dan Yahukimo. 

Di Provinsi Papua Barat ada sembilan kabupaten Yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan , Pegunungan Arfak, Bintuni, Wondama, Sorong Selatan, Raja Ampat, Fak Fak dan Kaimana. 

“Menjelang pelaksanaan Pilkada, Polda Papua dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi menyebutkan ada beberapa daerah yang berpotensi rawan konflik,” kata Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B Ramandey, S.Sos, MH dalam siaran persnya di Jayapura, Kamis.

Lalu, penetapan status rawan ini didasarkan pada rekam jejak pelaksanaan pemilu sebelumnya dan merujuk pada indeks gangguan keamanan pemilukada. Selain itu, isu kesehatan terkait COVID-19 menjadi persoalan baru yang harus diantisipasi. 

Menurut dia, di Provinsi Papua Barat terdapat beberapa daerah yang berpotensi rawan konflik karena ada daerah yang masih ada sejumlah senjata, dinamika politik lokal antar kontestan semisalnya saat debat paslon lain keluar meningalkan ruang debat.

“Selain itu ada kabupaten yang hanya satu pasangan calon sehinga ada dinamika gerakan lawan kotak kosong, isu kesehatan terkait COVID-19 menjadi ancaman lain bagi pemilih dan penyelangara dan bahkan bisa memunculkan klaster baru,” ujarnya.

Berdasarkan kondisi itu, Komnas HAM RI Perwakilan Papua dan Papua Barat, sesuai amanat Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal (89) melaksanakan pemantauan baik melalui media maupun pemantauan langsung.

“Komnas HAM RI Perwakilan Papua membentuk Tim Pemantau, yang merupakan satu kesatuan dengan Tim Nasional (Komnas HAM),” katanya.

Tim Pemantau Komnas HAM RI Perwakilan Papua fokus pada 3 isu utama yaitu hak atas kesehatan yang mencakup pelaksanaan protokol kesehatan Covid 19 serta mitigasi resiko penyebaran Covid 19 oleh penyelenggara. Lalu, hak atas rasa aman: bagaimana aparat keamanan memastikan kondisi yang aman saat pelaksaan pilkada di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Kemudian hak sipil dan politik, hak dipilih dan memilih, bagaimana penyelenggara memastikan semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya, persoalan DPT, Netralitas ASN serta pemenuhan hak kelompok rentan,” katanya. 

Tim pemantauan Komnas HAM RI Perwakilan Papua beranggotakan tujuh orang yang dikoordinir oleh Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey,S.Sos, MH, anggotany antara lain Melchior S Weruin terkait pelaksanaan, pilkada pada 9 Desember 2020. Yan Hamadi dan Johana Tukayo terkait isu kesehatan, COVID-19,Yudha Aprilianto dan Nareki Kogoya terkait isu keamanan serta Yorgen Numberi rentang netralitas ASN, TNI,POLRI,BUMN/BUMD dan Ronald Rumbiak terkait kelompok rentan.

‘Tujuan utama dari pemantauan ini adalah memastikan pemenuhan hak-hak politik warga negara dalam pelaksanaan pilkada di masa COVID-19. Tim juga membuka layanan pengaduan melalui washhap dan telepon ke nomor Hp. 081314991525. Melalui aplikasi Kas Tau Komnas HAM, email. Komnashamri.perwakilanpapua@gmail.com. Pengaduan.papua@komnasham.go.id ,” katanya.(Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 8 =