Maklumat Kapolda Papua dan langkah Kapolres sudah tepat

Papuaunik, – Maklumat Kapolda Papua tentang antisipasi tindakan makar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dinilai tepat karena menjurus kepada tindakan makar dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 di Provinsi Papua.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan berbagai dokumen terlarang oleh Kepolisian Resor Merauke yang mana melalukan penggeledahan di Hotel Valentine Kabupaten Merauke, tempat menginapnya peserta RDPU yang difasilitasi MRP.

Kapolres Merauke AKBP Ir Untung Sangaji M.Hum, saat di konfirmasi, Jumat mengatakan, sejumlah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian salah satunya adalah dokumen buku kuning pedoman dasar Negara Republik Federal Papua barat (NRFPB) yang dikeluarkan oleh sekretariat NRFPB pada tanggal 19 Oktober 2011 lalu.

“Barang bukti tersebut ditemukan dengan pemiliknya berinisial SN yang berasal dari Kabupaten Mappi dan menginap di Hotel Valentine tempat peserta RDPU Animha dari perwakilan Kabupaten Mappi menginap,” katanya.

Setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian setempat, buku kuning pedoman dasar Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) itu isinya adalah, uraian struktur N
Negara NRFPB, visi dan misi NRFPB, majelis adat NRFPB, konstitusi NRFPB, mata uang NRFPB, bahasa NRFPB, legislatif NRFPB, lembaga yudikatif NRFPB, tentara papua NRFPB, kementrian negara NRFPB, 7 wilayah propinsi atau negara bagian dan kepala negara-negara bagian NRFPB.

Tidak hanya itu, para peserta RDP juga ditemukan ada yang reaktif virus COVID-19, sehinga jika dipaksakan pelaksanaanya akan menjadi sebuah klaster terbaru di Kabupaten Merauke.

“Bahkan setiap peserta juga diberikan uang sebesar Rp1 juta rupiah sehingga menjadi sebuah pertanyaan uang apa ini? Dari pos anggaran MRP yang mana? Apa dibenarkan bagi-bagi uang seperti itu? Ini yang harus ditelusuri oleh kepolisian dan juga kejaksaan bila perlu KPK untuk memperdalam konstruksi anggaran di MRP,” katanya.

Menurut dia, hal itu jelas melawan hukum, dan sudah tepat, tegas dan terukur langkah Kepolisian Merauke untuk mengamankan karena adanya bukti awal tentang tindakan melawan negara berupa mendirikan negara dalam negara.

“Pada hari Minggu tanggal 15 November lalu, di Bandara Sentani Kota Jayapura juga dideteksi via xray tentang pembawaan uang cash Rp3 miliar ini yang menjadi catatan pihat terkait dalam melakukan penyelidakan tetang uang itu,” kata Sangaji.

Ditempat terpisah, Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali kabiay saat dikonfirmasi membenarkan adanya langkah Kapolda Papua dan Kapolres Merauke yang menurutnya, dinilai sangat tepat.

“Karena tindakan yang diambil dalam rangka menjaga sitkamtibmas apalagi sampai saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Seharusnya hal ini yang sangat diperhatikan,” katanya.(Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

51 − 46 =