DPRD Kabupaten Tolikara sebut LKPJ eksekutif tidak lengkap

Papuaunik,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua menyebutkan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Eksekutif tidak lengkap. Hal itu disampaikan diakhir rapat penutupan paripurna l masa sidang lll Tahun 2020, yang berlangsung di Kota Jayapura, Kamis malam.

Ketua DPRD Kabupaten Tolikara Sonny Wanimbo kepada wartawan setelah rapat paripurna mengatakan, LKPJ dari pihak Eksekutif sangat tidak lengkap. Laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.

“LKPJ kali ini kami lihat banyak laporan siluman, yang mana anggarannya besar tapi tidak di realisasikan. Sehingga laporannya tidak lengkap sekali,” kata Sonny Wanimbo kepada wartawan setelah rapat paripurna.

Hal yang disebutkan itu berdasarkan pandangan dari semua Fraksi, yakni Fraksi Nasdem, PKB, Demokrat, dan Gabungan. Sehingga LKPJ yang tidak lengkap itu akan menjadi catatan bagi pihaknya.

Lanjutnya, dari pandagan empat fraksi, banyak cacatan merah kepada pihak Eskeskutif dalam hal ini Bupati, suatu kelak ada problem DPRD Tolikara Siap membela diri, yang sudah dituangkan dalam risalah sidang LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 demi hukum yang berlaku di republik ini.

” Iya, yang jelas pandangan dari empat fraksi terkait LKPJ yang tidak lengkap ini akan menjadi catatan bagi kami, supaya nanti dikemudian hari kita ditanyakan oleh pihak terkait, kami selaku fungsi pengawasan dan legislatif, kami sudah punya catatan untuk pembelahan diri,” ujarnya.

Sonny menyebutkan, pihaknya akan menyurati pihak eksekutif dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati berserta jajarannya, untuk memperbaiki LKPJ tersebut. Jika LKPJ ini tidak diperbaiki, tentunya pihak eksekutif akan berhadapan dengan pihak berwajib.

“Jikalau pihak eksekutif tidak mau memperbaiki LKPJ ini, maka yang jelas dalam waktu dekat kami akan menyurati pihak berwajib, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat,” katanya.

Dia berharap, pihak eksekutif jangan membuat gerakan tambahan, karena tentunya akan ada dampaknya tersendiri, dan juga tidak menutup kemungkinan nanti akan dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Tolikara Diurin Penggu mengatakan, dalam LKPJ yang dibuat, paggu angaran tidak di jelaskan dapil mana, distrik mana, dan kampung mana pekerjaan dilakukan. Sehingga datanya tidak lengkap.

“LKPJ ini sangat tidak lengkap, karena jumlah anggaran dimuat, tapi lokasinya tidak dimuat, sehingga data LKPJ ini mungkin bisa dibilang tipu atau hanya asal asalan saja dibuat,” ujarnya.

Diurin meminta, pihak eksekutif jangan sembarangan memuat data dalam LKPJ, lantaran nantinya hal ini akan mencoreng nama baik daerah Kabupaten Tolikara.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tolikara Yan Wenda menyebutkan, setelah melalui rapat internal fraksi, pihaknya melihat ada beberapa anggaran yang dimuat dalam LKPJ itu nilainya cukup besar.

“Salah satunya kami lihat di dana perumahan dan fasilitas umum itu, dananya sudah di alokasikan sebesar dua ratus miliar lebih. Tapi, tidak menyebutkan wilayahnya atau lokasinya dimana, sama halnya juga di dana pendidikan itu kami baca di LKPJ itu nilainya sebesar seratus dua puluh tujuh miliar itu sudah direalisasikan, tetapi tidak menjelaskan secara detail dan perpoin sehingga kami memberikan catatan kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk memperbaiki kedepannya,” katanya.

Yan yang merupakan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tolikara itu mengatakan, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara itu sebesar satu Terliun enam ratus miliar lebih. Tapi laporannya tidak lengkap, sehingga hal ini sangat disayangkan, yang mana dananya cukup besar tetapi tidak dipergunakan dengan baik.

“Terkait hal ini, pada waktu itu di Hotel Grand Abe kami pernah mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) untuk hiring. Tapi satupun OPD tidak ada yang hadir, sehingga kami sangat kecewa sekali,” ujarnya.

Menurutnya, jika waktu itu OPD hadir, mungkin hal ini bisa diperbaiki atau mencari solusinya seperti apa, sehingga pihak eksekutif harus mempertanggungjawabkan data yang dimuat dalam LKPJ ini.

“Kami harap pihak eksekutif kedepannya bangun kerjasama yang baik dengan kami, agar kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti saat ini, karena ini semua kami lakukan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tolikara” katanya.

Sementara itu, Ketus Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tolikara Otnal Wenda mengatakan, pihak eksekutif harus bisa mempertanggungjawabkan data yang dimasukkan dalam LKPJ karena semuanya tidak sesuai yang terjadi di lapangan.

“LKPJ ini sangat tidak lengkap sekali, seakan-akan ini hanya dibuat-buat saja, karena dalam LKPJ ini cuma bunyi uangnya yang besar, tapi tidak dijelaskan secara baik. Oleh karena itu pihak OPD harus bertanggung jawab terhadap LKPJ ini,” ujarnya.

Otnal meminta kepada pihak eksekutif untuk membuat LKPJ dengan baik sesuai yang terjadi di lapangan, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

“Tolong pihak eksekutif jangan membuat LKPJ seperti ini, karena ini akan sangat berbahaya bagi pihak eksekutif sendiri. Sehingga buatlah data sesuai yang terjadi di lapangan. Jujur itu sakit ka,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Gabungan Jimi Towolom mengatakan, LKPJ tahun anggaran 2019 ini sangat tidak jelas, paling banyak pembangunan fasilitas umum.

“Ketika kami pelajari LKPJ ini, memang tidak jelas sekali. Karena tempat pekerjaan pembangunan yang dilakukan pihak eksekutif itu tidak ditulis dalam LKPJ ini, sehingga kami akan coba bagun komunikasi lagi untuk mencari tahu kebenaran dari LKPJ ini,” ujarnya. (Tinus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 53 = 57