Masyarakat adat Animha demo tolak RDPU MRP di Merauke

Papuaunik, – Masyarakat adat di wilayah Animha Kabupaten Merauke dengan tegas menolak rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan digelar oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) di daerah itu dengan menggelar aksi demo.

Demo penolakan ini dilakukan mulai dari Bundaran Libra dan berjalan kaki kearah Kantor Bupati Merauke.

Para pendemo meminta rencana kegiatan tersebut dihentikan lantaran MRP dinilai tidak pernah menyalurkan aspirasi masyarakat adat selama ini. Mereka meminta agat Otsus tetap dilanjutkan, dan meminta kepada pemerintah pusat agar mempercepat pemekaran Provinsi Papua Selatan.

“Kami ini sudah merdeka dari sabang sampai merauke. Jadi kami dengan tegas menolak RDP di tanah Aminha,” kata tokoh adat Suku Marind, Merauke Hendrikus Denaulik.

Ia menegaskan, masyarakat adat Marind Imbuti menolak adanya RDPU yang bakal di gelar MRP di Merauke dan menilai aspirasi masyakarat adat itu sudah jelas, lanjutkan Otsus, bukan membuat kisruh ditengah masyarakat adat. 

“Kami ingin sampaikan dan tegaskan bahwa masyarakat adat marind imbuti sebagai pemilik hak ulayat tanah kota merauke menolak RDP MRP tentang Otsus,” kata Hendrikus.

Bupati Merauke Frederikus Gebze yang menemui para pendemo menegaskan, pemerintah daerah tidak membatasi kegiatan tersebut.

“Hanya saja ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu perlu mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala daerah di empat kabupaten di wilayah Animha. Kami ini tuan rumah, harus minta ijin bukan main sembunyi-sembunyi. Kalau tidak ada ijin atau rekomendasi dari empat kepala daerah, kami tetap menolak kegiatan tersebut,” katanya.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

81 + = 90