Tim CoDe ingatkan Bawaslu harus jadi wasit yang adil

Papuaunik, – Tim Sukses pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Constan Oktemka-Deki Deal (CoDe) mengingatkan Bawaslu setempat untuk bersikap sebagai wasit yang adil dalam menangani persoalan dengan tetap memprioritaskan sikap profesional dan independensi dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran.

“Kami ingatkan kepada Bawaslu agar jadilah wasit yang adil, tidak berpihak dan melihat persoalan secara proposional, jangan terkesan memihak,” kata Denius T. Uopmabin yang merupakan Tim Sukses CoDe, saat berada di Kota Jayapura, Papua, Senin malam.

Denius sengaja menyampaikan ini terkait hasil rapat pleno KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada Sabtu (10/10) terhadap tindak lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang nomor : 053/K.Bawaslu.Kab.PB/PM.06.02/X/2020.

“Dimana KPU Kabupaten Pegunungan Bintang menindaklanjuti surat tersebut dengan menolak rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan kami,” katanya.

Surat rekomendasi Bawaslu tersebut telah ditindak lanjuti oleh KPU Pegunungan Bintang, dengan hasil pleno, penerusan pelanggaran administrasi pemilihan 5 Oktober 2020, tidak dapat diterima atau batal demi hukum, sehingga KPU Pegunungan Bintang tidak dapat menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut.

“Disinikan sudah sangat jelas, bahwa perihal dari rekomendasi Bawaslu itu batal demi hukum, dan KPU tidak mungkin mengambil keputusan tanpa ada kajian ataupun bukti serta klarifikasi terkait penerusan pelanggaran administrasi yang dimaksudkan Bawaslu itu,” katanya.

Seharusnya, kata dia, Bawaslu menghormati Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, karena semua proses konsultasi, klarifikasi bahkan kajian dengan pembuktian sudah dilakukan hingga ke pusat.

“Kami kira KPU sudah melaksanakan tugasnya mengkaji rekomendasi itu sesuai aturan yang berlaku, jadi Bawaslu harus hormati itu. Jadilah, lembaga yang independent,” katanya.

Denius mengaku khawatir, dengan gerakan-gerakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang plus dorongan dari oknum anggota Bawaslu Provinsi Papua, terkesan ada indikasi keberpihakan dan memaksakan situasi dan kondisi, yang pada akhirnya berpotensi membuat kegaduhan.

“Ingat, Bawaslu itu wasit, jangan bermain api. Jangan sampai ada kesan Bawaslu ini memerankan sesuatu untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata Denius.

Sebelumnya, secara terpisah Anggota Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengancam akan melaporkan KPU Pegubungan Bintang ke DKPP terkait hal di atas.

Alumni Universitas Cenderawasih itu mengatakan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Petahana, Constan Oktemka – Deki Deal pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, sudah sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan memenuhi syarat formil dan materiil. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 + = 15