LPRI Papua gelar diskusi tentang implementasi Otsus

Papuaunik, – DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua menggelar diskusi tentang implementasi perjalanan UU Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua di Kota Jayapura, Senin.

Dalam diskusi yang berlangsung beberapa jam lamanya itu nampak hadir sejumlah tokoh pemuda, adat, agama, akademisi dan perwakilan OKP di Papua. Mereka semua memberikan pandangan, saran dan masukan bagaimana Otsus kedepannya.

Ketua DPD LPRI Provinsi Papua Bung Elisa Bouway SH dalam sambutannya diacara yang digelar di Hotel Horizon, Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, menilai bahwa perjalanan Otsus merupakan bagian yang sangat penting untuk dilanjutkan sebagai salah satu upaya membantu Pemerintah Provinsis Papua untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan di daerah.

“Di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat lokal di Bumi Cenderawasih,” kata Elisa.

Ketua Umum DPP Gapura Papua yang juga panelis Bung Jack Puraro menyampaikan agar jangan ada aksi yang bertentangan dengan pemerintah terkait Otsus karena hal itu akan merugikan semua rakyat Papua.

“Jangan ada demo yang merugikan masyarakat pribumi di Papua hanya karena berbagai macam kepentingan politik, karena di Tabi hampir semua pemuda tidak terlibat dalam aksi demo Otsus,” kata Jack mempertegas bahwa pemuda di wilayah adat Mamberamo Tami (Mamta) mendukung pelaksanaan Otsus berikutnya.

Mantan Ketua Sinode di Tanah Papua Pdt Alberth Yoku S.Th yang juga selaku Ketua FKUB Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa Otsus adalah anugerah Tuhan atau berkat yang diberikan dan sebagai upaya harus ada pemerataan terhadap srmua pemerintah di Papua.

“Otsus ini adalah maksuda baik dari pemerintah untuk orang asli Papua, sehingga harus tetap dilanjutkan, hanya perlu dievaluasi perjalanannya selama ini sehingga kedepan bisa lebih bermanfaat lagi,” kata Alberth.

Sementara itu Ketua PGGP Provinsi Papua Pdt MPH Mauri S.Th yang juga Wakil Ketua 3 PGGI mengatakan bahwa Otsus menjadi landasan dalam membangun demi kemakmuran rakyat di pelosok tanah air terlebih khususnya di tanah Papua.

“Sehingga perlu didukung implementasinya, lakukan berbagai pembenahan agar lebih maksimal,” kata Mauri.

Tokoh agama lainnya, Pdt Naftali Modouw S.Th yang juga Ketua I PGGJ Kabupaten Jayapura menyarankan perlu adanya regulasi yang jelas dalam penerapan Otsus yang berkelanjutan sehingga ada kebijakan pembangunan secara berpihak kepada masyarakat di Papua.

“Dengan begitu ada landasan atau pijakan penerapan Otsus di lapangan seperti apa dan lebih tepat sasaran,” kata Naftali.

Terakhir Bung Robert Manggo, S.Sos M.Si. mewakili DPD LPRI Provinsi Papua berpendapat bahwa seharusnya dalam mengamalkan amanat UU Otsus dilakukan secara bijak, baik dalam sisitem penerapannya sehingga tidak terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat awam dengan berbagai isu yang tidak sejalan antara pusat dan daerah

“Saya kira perlu adanya kebijakan secara bijaksana dalam melakukan sebuah hubungan kerja sama yang baik demi mitra kerja antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya keberlanjutan Otsus dengan tidak memihak kepada pro dan kontra dalam implementasi Otsus sebagaimana yang diharapkan masyarakat pribumi di seantero Indonesia khususnya tanah Papua,” katanya.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 48 = 52