Inilah pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua tolak UU Omnibus Law

Papuaunik, – Inilah pernyataan sikap dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua tolak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) saat demo di Taman Imbi, Kota Jayapura, Kamis siang hingga sore.

“Menyikapi sikap pemerintahan Jokowi dan anggota DPR RI yang akan memaksakan pengesahan Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kera di Indonesa ini, kami perwakilan mahasiswa, pemuda dan ,asyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua menyatakan sikap dan tuntutan kami,” kata Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua Benyamin Gurik disela-sela demo.

Benyamin yang didampingi Panji Agung Mangkunegoro sebagai sekretaris dan Rafael Victor Tibul yang bertindak sebagai penanggungjawan atau koordinator aksi demo menyampaikan enam tuntutan yakni, pertama tanah Papua bukan tanah Kosong. Kami Seluruh rakyat Papua menolak dengan tegas pemberlakuan UU Omnibus Law/Cipta Kerja di seluruh Indonesia, terutama di wilayah tanah Papua.

Kedua, mendesak pimpinan dan anggota DPRP dan DPR Papua Barat, MRP dan MRPB, Gubernur Papua dan Papua Barat, Bupati atau walikota se-tanah Papua beserta seluruh pimpinan partai politik di PAPUA dan Papua Barat untuk segera mengeluarkan sikap sejalan dengan tuntuan masyarakat yang kami sampaikan ini sehingga Presiden Jokowi membatalkan dan mencabut UU Omnibus Law/Cipta kerja paling lambat 1×24 jam sejak tuntuan ini kami sampaikan.

Ketiga, mendesak kepada partai politik dan anggota DPR RI pendukung pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk bertaubat nasional dan meminta maaf atas penghianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak RUU cipta kerja atau Omnibus Law.

Keempat, meminta dan mendesak saudara Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan perpu pencabutan UU cipta kerja atau Omnibus Law atas ke tidakselaraskan berdasarkan ‘civil low’ sebagaimana yang dianut Indonesie dalam sistematika dan hirarki hukum Indonesia berdasarkan UU yang merujuk pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana setelah diubah dengan UU Nomer 15 tahun 2019.

Kelima, menuntut transparansi dari Pemerintah Pusat terhadap kejanggalan dan persengkokolan dalam pembahasan RUU Omnibus Law yang tidak melibatkan partisipasi publik dan melawan hirarki hukum Indonesia. Keenam, kami akan terus menggalang konsolidasi besar-besaran di seluruh tanah Papua dalam rangka mengawal semua tuntutan kami diatas.

“Demikian tuntuan aksi kami perwakilan mahasiswa, pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua Menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Jayapura, Tanah Papua, 8 Oktober 2020,” katanya.

Dalam aksi itu, Benyamin Gurik bersama rekan-rekannya secara simbolik membakar UU Omnibus Law yang katanya setebal 1000 halaman, kemudian abunya diberikan kepada anggota DPRP.

“Tadi, aksi demo dan aspirasi kami diterima oleh anggota DPRP di antaranya Pak Yunus Wonda, Boy Markus Dawir dan Nasson Utty,” tambah Panji.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

43 + = 46