Catatan Daftar Pelanggaran HAM di Papua 2019, Bisakah Otsus Tuntaskan?

Seperti yang diberitakan suara.com edisi 30 September 2020, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman, mengeluarkan deretan daftar dugaan pelanggaran HAM di Papua saat demonstrasi besar di Papua Barat (Provinsi Papua dan Papua Barat) pada 2019. Hal itu diungkap dalam laporan Gerakan West Papua Melawan 2019 yang diterbitkan oleh TAPOL.

Veronica mengatakan dalam laporan setebal 130 halaman ini menjelaskan secara rinci akar masalah demonstrasi besar menolak rasisme terhadap mahasiswa Papua Barat di Malang dan Semarang tahun lalu yang berujung gerakan massa di Papua dan berbagai daerah di Indonesia hingga ke Ibu Kota Jakarta.

“Laporan ini diringkas ke dalam ringkasan eksekutif, sebuah kompilasi dari berbagai analisis dan kejadian yang berfokus pada pelanggaran HAM yang dilakukan selama Gerakan Melawan, termasuk rasisme yang menjadi pemicu dan impunitas yang dinikmati oleh para pelaku,” kata Veronica dalam keterangannya.

Veronica menyebut laporan ini juga menggambarkan bagaimana pemerintah melakukan berbagai cara untuk membungkam aksi massa dengan tentang isu rasisme, impunitas, pembunuhan di luar hukum, kebebasan pers, pemadaman internet, pasal makar, penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran, dan penggunaan milisi sipil.

“Semua isu ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang West Papua, yang dikeluarkan untuk Pemerintah Indonesia pada 2 September 2020. Komite ini adalah sebuah badan ahli yang ditunjuk oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR),” jelasnya.

Dalam laporan ini tercatat ada 22 kota di Papua Barat, 17 kota di Indonesia, dan tiga kota di luar negeri yang turut menggelar aksi mengecam tindakan rasisme terhadap rakyat Papua selama 19-30 Agustus 2019.

Atas peristiwa ini, tercatat ada 1.017 orang yang ditangkap selama pergerakan, 22 orang di antaranya menjadi tahanan politik dengan dugaan makar.

Sementara, Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat yang mengalir ke Papua dalam bentuk dana pada 2018 sebesar Rp12,03 triliun. Jumlah tersebut naik 4,86 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Pusat 2018 yang telah diaudit, jumlah tersebut terdiri atas Rp8,03 triliun dana Otsus dan Rp4 triliun dalam bentuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Secara lebih rinci, dana Otsus untuk Provinsi Papua Rp5,62 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp2,41 triliun.

Sedangkan DTI Papua Rp2,4 triliun dan Papua Barat Rp1,6 triliun.

Dalam APBN 2019, pemerintah kembali akan mengucurkan dana Otsus untuk dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut sebesar Rp12,66 triliun dan Rp13,54 triliun pada 2020.

Pelanggaran HAM dan Otsus sering dianggap sebagai satu kesatuan untuk mengatasi pelanggaran HAM dengan menggunakan dana Otsus yang dikucurkan kepada pemerintah Papua. Sementara, berdasarakan ringkas cerita singkat tentang Otsus tahun 2001 dan Otsus merupakan jawaban negara untuk meredam “Isu Papua Merdeka”.

Catatan pelanggaran HAM 2019 membuktikan bahwa dana Otsus tidak memberikan solusi untuk mencegah dan mengatasi pelanggarana HAM di Papua. Buktinya, orang Papua selalu dibabi-butakan dengan sikap TNI/Porli untuk meneror, mengintimidasi, mendiskriminasi, membunuh dan lain sebagainya.

Satu contoh bukti, Pdt Yeremias Zanambani ditembak TNI/Polri. Hal itu merupakan sikap dan tindakan TNI/Polri yang tidak memiliki hati besar kepada orang Papua. Belum lagi pelangaaran HAM lainnya yang tidak bisa sebut satu demi satu. penembakan itu mendapatkan sorotan dari mana-mana.

Dalam sidang PPB dalam waktu yang tidak lama, perwakilan Vanuatu mengangakan masalah Papua dan juga menyebutkan pelanggaran HAM tentang penembakan Pdt Yeremias Zanambani diduga ditembak oleh TNI/Polri.

Seperti yang dilansir jubi.co.id Penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua oleh oknum anggota TNI menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pasukan keamanannya telah kehabisan akal sehat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, terutama yang bukan lawannya.

Tokoh pemuda GKI Papua, Naftali Magai, menegaskan lawan dari aparat keamanan merupakan TPN/OPM yang memiliki atau memegang alat perang yakni senjata api.

Otsus yang kencang dan diangkat dipermukaan air saat-saat ini di tingkat nasional dan lokal merupakan satu sikap yang mesti dibicarakan demi kepentingan rakyat Papua.

Sebab, membicarakan Otsus akan memunculkan pro dan kontra. Bagi yang pro, Otsus merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan negara kepada orang Papua untuk membasmi orang Papua. Sementara, bagi yang kontra, hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada orang Papua untuk hidup tenang dan tidak membicarakan tentang masalah-masalah Papua yang terjadi di tanah Papua.

Otsus dianggap telah mensejahterakan orang asli Papua (OAP) dari sisi pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Padahal, buktinya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya tidak dijamin Otsus. Kewenangan tentang Otsus tidak berikan oleh orang Papua untuk mengatur.

Bisa jadi, Otsus dijadikan untuk mengatur orang Papua untuk saling bertikai, membunuh antarorang Papua, tetapi juga dibunuh oleh orang yang tidak dikenal.

Otsus dan pelanggaran HAM, tidak bisa disamakan. Apalagi membicarakan pelanggaran HAM dengan mengedepankan Otsus bisa menjamin dan mengatasi pelanggaran HAM dan isu-isu lainnya di tanah Papua.

Sebagai solusi dari penulis ialah, pemerintah Papua memiliki power untuk mengangkat derajat orang papua untuk menerima aspirasi rakyat Papua tentang Otsus. Bahwa rakyat Papua tidak meninginkan Otsus agar tidak dilanjutkan. Tuntuntan rakyat Papua merupakan kajian akar rumput untuk pemerintah Papua. Sehingga dapat dibicarakan demi kepentingan rakyat Papua pula.

Kajian yang dilakukan Universitas Cenderawasih (Uncen) dan telah diserahkan kepada pemerintah Papua merupakan kajian sepihak yang tidak menguntungkan rakyat Papua. Justru membuka jalur untuk orang Papua bertikai.

Bukti berikut, demonstrasi mahasiswa dan rakyat Papua di Uncen menuntut “Menolak Otsus” dibubarkan dengan tembakan di lingkungan Universitas Cendrawasih (Uncen), namun sebagaian besar Uncen tidak angkat bicara. Ada apa ini? Apakah takut kajian ilmiah Uncen tidak diterima?

Untuk mengakhiri tulisan singkat ini, Pemerintah Papua, MRP, DPRP dan lainnya agar membicarakan masalah Papua demi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan orang asli Papua. Karena, masalah Papua adalah masalah kita orang Papua, bukan masalah Jakarta. Tuntutan orang kecil dan akar rumput adalah bukti kalau orang Papua tidak menginginkan Otsus di papua.

Oleh: Alexander Gobai

Penulis Eks Tapol Korban Rasisme Tinggal di Jayapura

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

55 − 45 =