Membangun optimisme dalam pilkada Papua 2020

Perhelatan pilkada serentak tahun 2020 pada 9 Desember 2020 yang akan datang dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Keputusan untuk tetap melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 pada Desember,  telah menjadi kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 14 April 2020.

Sebelumnya KPU RI sebagaimana yang disampaikan oleh Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, telah menawarkan beberapa opsi tanggal pelaksanaan pilkada dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yakni dengan menawarkan beberapa pilihan tanggal yakni 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021. Dengan diputuskannya tanggal 9 Desember sebagai tanggal pelaksanaan pilkada serentak yahun 2020  di wilayah Indonesia, maka akan menjadi sesuatu tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, khususnya jajaran KPU dan Bawaslu yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Para penyelenggara pemilu di daerah dituntut untuk mempersiapkan, melaksanakan serta harus memastikan bahwa pilkada serentak 9 Desember 2020 yang akan datang dapat terlaksana tidak sebatas hanya dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan pemilu namun pelaksanaan pilkada dapat terlaksana dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang terkait dengan Penanganan COVID-19 di masing-masing daerah.

Secara khusus di Provinsi Papua,  terdapat 11 kabupaten yang akan melaksanakan akan pilkada serentak tahun 2020. Kesebelas daerah tersebut adalah  Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nabire.

Hal ini tentulah menarik untuk dijadikan perhatian bersama, mengingat selain adanya tuntutan pelaksanaan pilkada di Papua diharapkan dapat berlangsung secara demokratis yakni jujur, adil, bermartabat, aman dan damai, juga harus dipastikan pula bahwa semua pihak-pihak yang akan terlibat mampu mentaati aturan protokol kesehatan tekait COVID-19 di masing-masing kabupaten.

Pilkada serentak di Provinsi Papua tahun 2020 tentu saja memiliki konsekuensi secara logis melihat fakta sampai saat ini, terkait trend kasus positif COVID-19 di provinsi papua per 17  September 2020 sebagaiman dikutip dari laman website https://COVID19.papua.go.id jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 yakni sebanyak 4.775 kasus. Jika kita mengamati peta persebaran yang dihimpun oleh tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah Provinsi Papua, dari 11 kabupaten yang nantinya akan melaksanakan pilkada serentak 2020,  terdapat beberapa kabupaten yang memiliki data kasus positif COVID-19.

Adapun rincian jumlah kasus di masing-masing kabupaten antara lain Kabupaten Waropen 1 Kasus, Kabupaten Keerom 88 Kasus, Kabupaten Supiori 12 Kasus, kabupaten Nabire 120 kasus, Boven Digul 21 Kasus, Kabupaten Pegunungan Bintang 8 Kasus, Kabupaten merauke 74 Kasus, Kabupaten Yalimo 15 Kasus.

Sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan pemerintah daerah serta penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu kabupaten yang ada di 11 kabupaten perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi secara strategis untuk meminimalisir jumlah persebaran dan peningkatan kasus COVID-19.

Fokus terhadap kesuskesan pelaksanaan pilkada 2020 adalah hal penting, namun yang lebih penting lagi setiap pihak harus berkomitmen untuk menekan angka persebaran dan peningkatan kasus positif COVID-19 di 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Hal ini bukanlah tanpa alasan, dalam catatan sejarah pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Papua, tingkat partisipasi politik dalam setiap pemilihan kepala daerah dapat dikatakan tergolong cukup tinggi.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pilkada, dapat terlihat pada  tahapan-tahapan krusial seperti tahapan kampanye maupun tahapan pemungutan suara. Menjadi sesuatu yang menarik pada saat ini di tengah pandemik COVID-19 yang melarang ada aktivitas berkumpul dalam jumlah banyak namun terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan   pilkada yang malah selalu dihadiri orang dalam jumlah yang cukup banyak.

Ditengah situasi dan kondisi pandemik COVID-19, harus adanya ketegasan pemerintah daerah bersama dengan jajaran penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk  memberikan perhatian extra terkait dengan tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Provinsi papua dengan memberlakukan penerapkan aturan-aturan protokol kesehatan.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Papua yang terkesan agak dipaksakan, tidaklah sebanding dengan kemampuan sarana dan prasarana layanan medis khususnya ketersediaan rumah-rumah sakit rujukan yang dimiliki saat ini. Selain itu, masih minimnya jumlah personel tenaga medis yang memiliki keahlian khusus dalam menangani penyakit COVID-19. Dengan kata lain kemampuan  setiap daerah saat ini, untuk menanganani COVID-19 masih jauh dari kata cukup.

Sebagai contoh, jumlah rumah sakit rujukan yang ditunjuk untuk menangani pasien COVID-19 yang ada di Provinsi papua, hanya terdapat sebanyak 16 unit. Oleh sebab itu, harus menjadi perhatian serius dari seluruh pihak yang telibat secara langsung dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Papua, untuk mampu mengantisipasi serta mencegah agar tidak bermunculan kluster-kluster baru, sebagai akibat dilaksanakannya agenda pilkada serentak tahun 2020 di 11 kabupaten di Provinsi Papua. 

Hingga kini terdapat beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah terkait dengan pelaksanaan pilkada tahun 2020 yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dari pihak KPU sendiri telah menerbitkan aturan yaitu Pearturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease. Dari sisi aturan pengawasan pemilu, pihak Bawaslu rencanannya dalam waktu dekat akan menerbitkan peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) lanjutan di tengah bencana non-alam Corona virus Disease 19. Dengan adanya ketersedian regulasi terkait pilkada di masa pandemik COVID-19 saat ini, maka setiap penyelenggara pilkada yang ada di daerah, juga dapat menggunakannya sebagai acuan regulasi lainnya seperti yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.

Ada beberapa hal yang  bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, untuk memastikan agar  tahapan pilkada serentak tahun 2020 dapat terlaksana, meskipun masih berada dalam situasi  pandemi COVID-19 saat ini.

Yang pertama, diharapkan seluruh pihak baik itu pemerintah daerah serta jajaran KPU dan Bawalsu di 11 kabupaten, mampu mengoptimalkan dan memakismalkan program-program sosialiasi, himbauan maupun penyebaran informasi secara luas dan terbuka kepada seluruh pasangan calon dan juga masyarakat yang terkait dengan  ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan protokol kesehatan COVID-19 di setiap pelaksanaan tahapan pilkada. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Sebagaimaa diketahui, tidak semuanya wilayah di 11 kabupaten memiliki kemampuan akses internet yang memadai. Oleh karena pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu dan jajarannya perlu memanfaatkan institusi-instutisi lokal untuk membantu membagikan menyebarkan informasi.

Kedua, perlu adanya penerapan dan pemberian  sanksi secara tegas bagi siapa saja yang mecoba tidak mematuhi dan melanggar aturan protokol kesehatan. Pemberian sanksi tegas dapat diberikan peserta pilkada, masyarakat, atau bahkan bagi oknum penyelenggara pemilu itu sendiri. Dalam pelaksanaan penegakkan aturan,  pihak Bawaslu di 11 Kabupaten, haruslah mampu melakasanakan  peran dan tanggung jawab tidak hanya semata-mata dalam penegakkan aturan pilkada saja,  tetapi harus meningkatkan koordinasi serta membangun sinergistas secara terpadu bersama dengan instansi-instansi terkait lainnya seperti misalnya Satuan Tugas atau Gugus Tugas COVID-19 di masing-masing daerah, pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian yang ada di masing-masing kabupaten, serta  melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku organisasi perangkat daerah. Bilamana berdasarkan laporan atau temuan terdapat dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada, maka jajaran Bawaslu dapat meneruskan dugaan pelanggaran tersebut  kepada pihak-pihak terkait yang memilki kewenangan.

Ketiga, penguatan kapasitas penyelenggara pemilu bagi seluruh jajaran KPU dan Bawaslu jabupaten yang ada ditingkat distrik, kelurahan/kampung, sampai dengan tingkat TPS. Meskipun adanya larangan orang berkumpul dalam jumlah banyak disuatu tempat, KPU dan Bawaslu harus menggunakan model atau cara alternative agar pembekalan dan bimbingan secara teknis secara intensif bagi penyelenggara di tingkat distrik, kampung/kelurahan sampai di TPS. Pentingnya dilaksanakan  pembekalan dan bimbingan teknis, bertujuan untuk memantapkan kemampuan penyelengara di tingkat bawah telah  mendapatkan informasi petunjuk teknis yang jelas terkait dengan pelaksanaan pilkada dengan menerapkan  aturan protokol kesehatan.

Keempat, KPU dan Bawaslu harus memastikan setiap pasangan calon yang akan berkompetisi wajib  untuk patuh dan taat terhadap aturan-aturan protokol kesehatan COVID-19. Bilamana nantinya ada pasangan calon yang melanggar, akan diberikan sanksi secara tegas tanpa pandang bulu.

Kelima, pihak KPU dan Bawaslu beserta jajarannya agar dapat  menjalin komunikasi dan koordinasi  bersama dengan segenap elemen-elemen ‘civil society’ baik itu para tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisiasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-bersama menghimbau kepada seluruh warga agar tetap dapat  menggunakan hak pilihannya. Hal ini menjadi penting agar memastikan angka partispasi pemilih tidak mengalami penurunan secara signifikan. Serta dapat memberikan jaminan keamanan kesehatan kepada warga yang akan memilih, bahwa setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan didatangi menerapkan aturan protokol kesehatan.

Saran yang dapat disampaikan disini adalah segenap stakeholder  haruslah mampu menjaga komitmen dan keseriusan yang kuat untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di 11 kabupaten yang ada di Provinsi Papua, mampu berjalan dengan aman dan damai sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan penuh kepada setiap penyelengaara pilkada, harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan dan penyelengara pemilu secara berintegritas. 

Serta kepada seluruh peserta pilkada yang di 11 kabupaten tidak memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dengan melakukan kecurangan-kecurangan baik dalam bentuk money politic, black campaign, penyebaran berita atau informasi yang bersifat hoaks, maupun kejahatan-kejahatan pemilu lainnya. Sehingga pemimpin yang terpilih adalah  adalah pemimpin yang lahir dari proses yang demokratis  berdasarkan delegasi legitmasi yang diberikan oleh masyarakat. Serta pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Papua dapat terlaksana dengan aman, damai serta sehat sentosa, meskipun masih ditengah pandemi COVID-19 yang kita semua tidak ada yang mengetahui kapan akan berakhir.

Oleh : Yakobus Richard Murafer

Mahasiswa S3 Ilmu Politik pada Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

26 − = 25