KPU Mamberamo Raya bimbing empat LO terkait LADK

Papuaunik,- Anggota KPU Provinsi Papua yang juga merangkap anggota KPU Mamberamo Raya mengundang empat LO/penghubung bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati dan wakil bupati untuk dapat hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait persiapan penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK).

Anggota KPU Provinsi Papua yang juga merangkap sebagai KPU Mamberamo Raya, Melkianus Kambu di Jayapura, Rabu, mengemukakan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya itu, merupakan bimbingan teknis terkait LADK.

Lanjut dia, hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan memasuki tahapan penyerahan LADK.

“Pertemuan ini dalam rangka menyosialisasikan atau memberikan bimbingan teknis terkait laporan dana kampanye kepada LO Bapaslon, agar saat kampanye sudah ada laporan dana yang diterima Bapaslon dari berbagai pihak, yang mana nantinya akan menjadi data kami di kemudian hari,” katanya.

Ia menyebutkan, terkait dana kampanye, pihaknya meminta kepada masih-masing Bapaslon untuk segera membuka buku rekening atau buku tabungan, agar setiap dana yang diterima Bapaslon dari berbagai pihak itu bisa simpan dalam buku rekening tersebut, supaya nantinya akan menjadi data KPU bagi Bapaslon yang bersangkutan.

“Jadi untuk membuka buku tabungan ini, kami memberikan batas waktu kepada Bapaslon sampai 25 September untuk membuka buku tabungan, terserah di Bank apa saja. Supaya pada saat penggunaan uang itu datang lengkap,” ujarnya.

Terkait penerimaan bantuan dari berbagai pihak melalui buku rekening tersebut, kata dia, pihaknya telah memberikan batas nilai uang yang masuk ke buku rekening, yang mana dari Bapaslon yang ada partai pengusung batas nilai uangnya sebesar Rp750 juta, sementara untuk Bapaslon perseorangan sebesar Rp70 juta.

“Jika ada bantuan dana dari berbagai pihak untuk Bapaslon yang bersangkutan, harus sesuai jumlah yang sudah ditetapkan itu, jadi jika ada yang mau bantu uang Rp100 juta kepada Bapaslon perseorangan itu tidak bisa, harus sesuai standar harganya yakni Rp75 juta. Oleh sebab itu kalau mau kirim Rp100 juta berarti harus kirim dua kali,” katanya.

Melkianus berharap, bimbingan yang telah diberikan pihaknya itu dapat diterapkan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.(Tinus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 3 =