Kadistrik dan Kepala Kampung di Puncak Jaya nyatakan sikap terkait tuduhan korupsi

Papuaunik, – Terkait adanya tuduhan dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, sejumlah kepala distrik dan kepala kampung di daerah itu menyatakan sikap bersama di halaman kantor Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu pagi sekitar pukul 09.00 WIT.

Sebagaimana dikutip dari laman Facebook Kabupaten Puncak Jaya diunggah pernyataan sikap dengan Nomor Pers Release : 097/PR/Humaspj/2020. Dimana sejumlah kepala distrik dan kepala kampung serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat berkumpul untuk menyampaikan sikap soal dugaan korupsi yang membawa nama kepala daerah.

Adapun isi, pers release itu adalah ujian demi ujian dihadapi pemerintahan Bupati Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM diawali aksi menuntut pengembalian jabatan 125 Kepala Kampung yang dicopot dan berujung pada gugatan pengadilan dari PTUN sampai ke Mahkamah Agung. Aksi protes ini berakhir setelah hasil putusan MA dijelaskan langsung oleh Bupati Yuni Wonda dan diterima pengunjuk rasa dengan damai.

Tidak hanya sampai disitu jelang tahun politik ini, gelombang besar ujian kedua kembali dihembus oknum tertentu untuk menghantam pemerintahan Bupati Yuni Wonda yang dituduh menggelapkan dana kampung. Berita tersebut viral di beberapa media sosial dan media online akhir-akhir ini yang memicu aksi protes damai para kepala distrik dan kepala kampung hari ini.

Dalam aksi protes itu, dilakukan pembacaan pernyataan sikap yang dibacakan Kepala Kampung Urgele Enus Wonda diikuti Kepala Distrik Mulia Tekiles Wonda, S.STP, para kadistrik dan kepala kamoung didampingi sejumlah tokoh masyarakat meliputi 7 poin diantaranya :

  1. Situasi Kabupaten Puncak Jaya saat ini dalam keadaan aman, tentram, tenang dan kondusif
  2. Konflik kepala kampung ditengah masyarakat telah selesai dengan damai dan telah dilakukan mediasi dan penjelasan langsung Bupati Puncak Jaya beberapa bulan lalu
  3. Persoalan kampung adalah masalah administrasi pemerintahan serta menjadi kewenangan Bupati dalam rangka pembinaan pemerintahan, jangan dibawa ke ranah politik atau dipolitisir
  4. Pelaksanaan pemerintahan kampung berjalan lancar, hanya saja ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial mencoba mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat untuk mengorek luka lama
  5. Sepakat menolak segala macam tuntutan, tuduhan dan provokasi yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab untuk membuat kekacauan di Puncak Jaya
  6. Masyarakat Puncak Jaya sudah terlalu capek dengan segala konflik pertikaian karena persoalan kampung yang terus menerus dan berlarut – larut yang telah memakan banyak korban materil yang tidak terhitung harganya
  7. Sepakat bersatu padu dan kompak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menolak Kabar Bohong/Hoax

Disinggung masalah dugaan korupsi dana kampung yang diduga digelapkan oleh Bupati Yuni Wonda. Kepala Distrik Tekiles Wonda secara tegas membantah tuduhan tersebut. Dirinya pun mengakui telah menerima surat panggilan dari Kejati untuk dipanggil ke Jayapura guna memberikan keterangan terkait penyalahgunaan dana desa. Namun secara kompak, mereka menolak hal tersebut dikarenakan ada oknum dibelakang itu dan tidak ada bukti.

Tekiles menjelaskan “Tuduhan yang dinyatakan oleh beberapa oknum di Jayapura, bahwa ada penyalahgunaan dana kampung yang dibawa oleh oknum politik sampai ke pihak hukum saya nyatakan tidak benar, itu hoax dan tipu (bohong). Terbukti sampai saat ini masyarakat puas dan tidak ada masyarakat yang demo karena merasa dirugikan.

Karena yang punya hak untuk demo itu bukan siapa-siapa, hanya masyarakat sebagai penerima manfaat dana kampung yang berhak, bukan oknum politik. Sebaliknya yang merasa dirugikan adalah oknum elit politik bahkan itu orang pemerintahan sendiri yang berseberangan dengan Bupati Yuni Wonda. “Bupati Yuni Wonda sudah sah, apapun keputusan yang diambil sudah menjadi kewenangannya,” ungkapnya.

“Saya mau luruskan selanjutnya mekanisme guliran dana kampung itu dari pusat melalui KPPN Wamena langsung masuk ke rekening kepala kampung di Bank Papua. Hanya kepala kampung bisa dicairkan bersama bendahara dan dibawa ke lapangan untuk dikelola bangun kampung. Orang lain tidak bisa tanda tangan bahkan mewakili. Jadi, tolong bagi oknum intelektual yang siang malam pikir cara rusak Puncak Jaya, anda bukan orang Mulia, bukan orang Puncak Jaya, anda orang Jayapura karena masalah kampung ini kami sudah banyak korban. Kami mohon tidak boleh lagi seperti ini jadi cukup,” tegas Tekiles.

Tekiles menambahkan bahwa, “Perlu diketahui pula bahwa, beberapa bulan lalu Kabupaten Puncak Jaya juga terima penghargaan dari Pusat sebagai Kabupaten terbaik dalam penyaluran dana kampung tahun 2019. Kalau ada masalah pasti penghargaan ditarik,” jelasnya.

Menambahkan pernyataan itu, Kepala Kampung Pruleme sekaligus Ketua Pepera Barnabas Samori telenggen menjelaskan bahwa untuk masyarakat kami yang ada di Jayapura, KTP Puncak Jaya, ada masalah oknum kenapa bawa lapor sampai ke provinsi kalau ada masalah boleh datang (ke Mulia) bisa bicara baik dan aman.

“Sudah 2 tahun 11 bulan kita, sudah menjalankan bagus dan sudah aman. Masalah seperti ini akan terus muncul bawa ke politik,” tutup Barnabas.

Menutup itu, Kepala Dusun Puncak Jaya Lendison Enumbi dalam bahasa lani memperkuat statemen sebelumnya bahwa, “Masalah, yang ada di Puncak Jaya jangan diselesaikan di jayapura, kondisi di Mulia, Yambi, Tingginambut, IIu, Kalome sudah aman jangan munculkan masalah baru lagi, oknum yang lapar datang ke Mulia selesaikan masalah, kami berharap tidak ada lagi gugatan, tuntutan dan masalah lagi. Sedikit lagi kita menyongsong suasana Natal mari saudara yang di Jayapura naik kita sambut sama-sama,” ungkapnya. (HumasPJ/dsb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

74 − = 71