Bupati Puncak Jaya dilaporkan ke Kejati Papua terkait kepala kampung

Papuaunik, – Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua pada Rabu (09/09) oleh ratusan kepala kampung melalui perwakilan mereka terkait penyalagunaan wewenang tidak mengindahkan perintah Mahkamah Agung agar mengaktifkan kembali mereka sebagai kepala kampung sejak diberhentikan pada 2018 lalu.

“Kami laporkan karena, Bupati Yuni memberhentikan secara sepihak kepada 125 kepala kampung pada 2018, meskipun masa jabatan seharusnya berakhir pada 2021, setelah dilantik pada 2015 oleh Bupati Puncak Jaya Henock Ibo,” kata Rafael Ambrauw selaku koordinator perwakilan ratusan kepala kampung itu menjelaskan.

Namun, setelah Bupati Yuni berkuasa, langsung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/95/KPTS/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan 125 kepala kampung yang baru periode 2018-2024.

“125 kepala kampung ini di berhentikan atau dipecat tanpa alasan yang jelas dan mendasar, padahal mereka diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2015 oleh bupati sebelumnya Henock Ibo,” katanya.

Terkait persoalan ini, ratusan kepala kampung telah bersepakat untuk memperjuangkan hal itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dan dikeluarkan keputusan pembatalkan yang mengangkat 125 kepala kampung yang baru pada 3 Desember 2018.

Tapi, Bupati Yuni pun kembali mengeluarkan surat keputusan yang baru untuk mengangkat kembali 125 kepala kampung yang baru dan tidak mengikuti putusan PTUN Jayapura. Sekaligus ajukan banding du PTUN Makassar, Sulawesi Selatan. Hasilnya pihak pengadilan juga menolak banding tersebut.

“Tidak puas ditolak, Bupati Yuni ajukan kasasi hingga ke Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung kembali menolak kasasi Yuni pada 26 September 2019.
Tapi
tetap tidak menjalankan perintah Mahkamah Agung untuk mengaktifkan kembali 125 kepala kampung yang dipecatnya, malah keluarkan surat putusan yang baru untuk memilih 125 kepala kampung yang lain,” tambahnya.

Dengan 125 kepala kampung yang baru, Bupati Yuni mencairkan anggaran dana desa tahun 2019 untuk mereka. Dimana total anggaran dana desa yang dicairkan bagi 302 kampung mencapai Rp280,4 miliar.

“Dana desa dicairkan tanpa melalui persetujuan 125 kepala desa/kampung yang memenangkan gugatan di PTUN dan Mahkamah Agung. Hal ini inilah menjadi dasar laporan kami beserta barang bukti pencairan dana desa ke Kejati Papua,” ungkap Rafael.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua, La Kamis mengatakan laporan yamg diterimanya itu akan dipelajari terlebih dahulu.

“Kami sudah menerima aspirasi para pelapor dalam pertemuan. Kami akan mendalami laporan ini sesuai dengan tahapannya dan segera melaporkannya ke pimpinan,” tambahnya.

Sedangkan, Bupati Yuni Wonda selaku Bupati Puncak Jaya saat dikonfirmasi via pesan maupun telepon seluler belum merespon terkait pelaporan dirinya ke Kejati Papua hingga berita ini dibuat.(Andi/dsb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 1