Demo hari kedua, Bupati Markum tetap diminta jawab tuntutan warga

Papuaunik, – Aksi demo dihari kedua, Bupati Keerom M Markum diminta menjelaskan dan segera menjawab tuntutan warga terkait insentif tenaga kesehatan dan tim COVID-19, hak-hak honorer K2 yang sedang menunggu SK CPNS, honor para kepala kampung serta pengumuman hasil tes CPNS formasi 2018 yang tak kunjung diumumkan.

“Ini semua hanya tinggal janji oleh seorang Bupati Keerom (M Markum) kepada warga, contohnya soal pengumuman CPNS formasi 2018 yang dijanjikan akan diumumkan pada 30 Agustus 2020, tapi hingga awal September 2020 tidak juga di umumkan, ini ada apa,” kata Sekretaris Dewan Adat Keerom (DAK) di halaman kantor Bupati Keerom, Jalan Transirian, Arso Kota, Selasa.

Begitupun dengan nasib para K2 yang sedang menunggu SK CPNS, insentif tenaga kesehatan dan tim COVID-19, dan honor para kepala kampung, hanya tinggal janji.

“Belum lagi dibidang lainnya yang masih butuh perhatian dari seorang kepala dearah yang sepatutnya bisa menjadi teladan bagi warganya, namun ini bukanlah contoh yang baik, apalagi jelang pilkada. Kami butuh pertanggungjawaban seorang bupati
Kalau bupati takut, ini pasti ada masalah. Kalau tidak buat salah, pasti tidak takut. Kalau buat salah pasti takut, itu menurut penilaian pribadi masing-masing saja, benar to,” kata Laurens

Mikel Mekon, salah staf honorer di Kabupaten Keerom mengaku kecewa dengan Kadis Kesehatan setempat yang sulit dihubungi dan ditemui oleh pihaknya.

“Saya mau tambahkan, disini kami sangat kecewa dengan dr Rony karena dari kemarin sampai hari ini dia buat suasana tidak bagus, artinya tidak hadir, HP di silent, dicari di rumah juga tidak ada. Jadi, saya harap besok dr Rony itu bisa hadir bertemu dengan kami karena ini masalah pelayanan Kesehatan,” katanya.

Kemudian terkait nasib honorer K2 hingga hari ini tidak jelas, padahal aturan berlaku sama dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi soal honor yang dijanjikan akan dibayarkan sebagaimana pertemuan pada 11 Juni 2020 di aula Bupati Keerom tapi hingga kini masih kekurangan 20 persen.

“Ini juga patut dipertanyakan dan dijelaskan, kemana semua dana untuk honorer atau pun tenaga kesehatan, mengapa ditunda-tunda terus,” kata Mikel.

Sementara itu, Kristian Sumil mewakili pemuda Keerom megaku bahwa aksi demo yang diikutinya itu merupakan yang keempat kali.

“Kami sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Keerom apa yang mereka minta kami sudah dilaksanakan, Ketika kami minta kami ditolak. Dengan diulur-ulurnya hal ini, kami peserta CPNS kami ingin melihat hasil berapa yang lolos dan berapa yang tidak. Berdasarkan data, yang ikut tes sekitar 4.000 orang, apa yang terjadi, kan haus 100 persen pemuda penggangguran harus diakomodir,” pinta Kristian.

Sedangkan Panji dari LSM Gempur Papua menegaskan bahwas aksi tersebut sebenarnya merupakan momentum untuk mengevaluasi kinerja sederet permasalahan di Kabupaten Keerom.

“Disetiap SKPD ada permasalahan yang belum diketahui masyarakat Keerom, yang selama ini diam. Kami melakukan penelitian bahwa selama enam bulan afirmasi subsidi solar oleh pemerintah lewat BUMN terkait, tapi Keerom pasokan solarnya entah kemana,” katanya.

Lalu, ada permasalahan K2, CPNS, dan kemudian masalah dermaga di kampung terjauh, kemudian dua pasar terbesar, salah satunya Pasar Yowong yang tidak difungsikan, kemudian bis yang tidak jalan.

“Berarti selama ini ada pemborosan anggaran yang berulang-ulang.
Kami dari LSM Gempur Papua mengawal roda pembangunan di Kabupaten Keerom untuk rakyat Keerom. Besok saya minta audiens harus tetap ada dan pesan buat pemimpin, bupati dan wakil serta SKPD beranilah bertemu bersama rakyat, berani ketemu rakyat kalain, jangan kalian atur sesuatu diam-diam,” katanya.

“Kami, LSM Gempur Papua memberikan kartu kuning artinya peringatan kepada ketua DPRD Kabupaten Keerom yang tidak pernah bicara tentang permasalahan yang terjadi, seolah-olah tutup mata dengan penderitaan rakyat, padahal mereka merupakan wakil rakyat, sungguh sangat miris,” tambah Panji.

Dalam aksi hari kedua ini, massa pendemo belum juga bisa bertemu dengan Bupati Keerom M Markum yang diinformasikan sedang di luar daerah untuk keperluan pilkada. Berbagai cara untuk mengkonfirmasi keberadaan pimpinan tertinggi di Keerom itupun sulit dilakukan, karena sejumlah pejabat yang ditemui enggan menjawab keberadaan seorang kepala daerah.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

99 − = 96