Bukan saja dirusak kantornya, staf KPU Mamberamo Raya juga diancam

Papuaunik, – Bukan saja kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamberamo Raya yang dirusak dengan cara dilempar pakai batu dan buah kelapa oleh oknum warga atau massa yang protes hasil pengumuman hasil tes CPNS formasi 2018, tapi juga tiga orang staf yang saat kejadian berada di kantor mengalami pengancaman.

“Mereka juga diancam agar tidak memproses berkas salah satu bakal calon bupati di Mamberamo Raya,” kata Mikha Sraun, pelaksana tugas Sekretaris KPU Mamberamo Raya didampingi komisioner KPU Provinsi Papua Adam Arisoy di Kota Jayapura, Jumat malam.

Ancaman itu, ungkap Mikha dilontarkan oleh oknum warga atau massa saat berjalan menuju pelabuhan Kasonaweja untuk menyeberang ke Burmeso ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamberamo Raya.

“Jadi, berdasarkan laporan massa itu kearah pelabuhan Kasonaweja melewati kantor KPU, di antara mereka ada yang melempar kantor dan teriakan ancaman kepada staf KPU,” katanya.

Bahkan berdasarkan foto-foto yang dikirim melalui pesan media sosial, sejumlah meja dan bangku rusak yang diduga bukan saja kena lempar benda tumpul tetapi disengaja dirusak.

“Karena staf kami mengaku tas dan dompetnya berisi uang diambil atau dijarah oleh oknum warga dari massa pendemo itu. Beruntung staf kami bisa melarikan diri ke rumah warga atau keluarga terdekat untuk mencari perlindungan. Dan setelah menerima laporan dari staf di sana, saya langsung menghubungi pihak keamanan untuk mengamankan mereka,” katanya.

“Dalam laporan juga staf kami tidak ada yang terluka parah akibat lemparan oknum warga atau massa pendemo, mungkin kalau luka gores atau lecet pasti ada karena mereka lari menyelamatkan diri,” tambah Mikha Sraun mengaku belum tahu berapa kerugian materiil akibat kaca jendela dan barang lainnya dihancurkan, serta apakah ada invetaris kantor yang hilang.

Sementara itu, Adam Arisoy mengaku kekecewaan warga terkait pengumuman hasil tes CPNS formasi 2018 di Kabupaten Mamberamo Raya berimbas pada pengrusakan dan pengancaman kepada kantor dan staf KPU, sehingga diharapkan aparat kepolisian setempat bisa menegakkan hukum dan aturan yang ada.

“Yah, kami minta agar kasus ini diproses hukum dan aparat harus bisa memberikan jaminan keamanan, karena jika tidak, pada sata pentahapan pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 di KPU Mamberamo Raya bisa terhambat. Tentunya hal ini kami akan bicarana bersama pimpinan dan komisioner KPU Papua agar bisa menyurati Polda Papua agar kasus ini diperhatikan dan ada jaminan kemananan bagi penyelenggara, bagi KPU dan stafnya,” pintanya.

Disinggung soal wilayah atau daerah rawan di Mamberamo Raya dalam pesta demorkasi, Adam mengaku berkaca dari pilkada lima tahun lalu, pihaknya sudah bisa memetakan sejumlah daerah atau kawasan yang menjadi catatan untuk diperhatikan, mulai dari Distrik Mamberamo Tengah Timur hingga kearah Distrik Dabra.

“Itu yang sudah kami petakan, bahwa tingkat kerawanan pilkada bisa saja terjadi disana tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi hal lainnya, apalagi ini terkait pengumuman CPNS yang bisa dilampaiskan kepada siapa saja, termasuk kami di KPU kena imbasnya,” kata mantan Ketua KPU Papua periode lalu.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengaku bahwa personel Polres Mamberamo Raya masih bersiaga di sejumlah lokasi yang menjadi amuk massa di Kasonaweja dan Burmeso.

“Laporan yang saya terima Pak Kapolres bersama jajarannya masih bersiaga di lokasi kejadian. Harapannya warga tidak lagi melakukan aksi yang bisa merugikan dan berdampak pada semua aspek kehidupan di sana,” katanya.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 + 2 =