Sekretaris Dewan Adat Keerom enggan berkomentar soal Otsus

Papuaunik – Sekretaris Dewan Adat Keerom (DAK), Lauren Borotian, memilih enggan berkomentar soal  berakhirnya otonomi khusus (Otsus) bagi Papua pada 2021 mendatang. 

Lauren kepada Papuaunik di Jayapura, Kamis, mengemukan pihaknya memilih belum mengambil sikap/enggan berkomntar terkait mulai ramainya pembahasan tentang kemungkinan Otsus II atau tidak. Meskipun tentang Otsus jilid II, yang kini sedang ramai diperbincangkan termasuk dari tokoh Keerom seperti Herman Yoku dan Ayub Yuur (mahasiswa) pernyataan.

Lanjut dia, pernyataan kedua tokoh itu sangat disayangkan, namun bagi DAK hingga kini belum mengambil sikap tentang apakah menolak aspirasi otsus II atau tidak. Menurut dia, mengapa DAK belum mengambil sikap apakah mendukung atau menolak Otsus, karena ia melihat manfaat Otsus bagi orang asli Keerom atau orang asli Papua yang ada di Keerom, belum merasakan apa itu dana Otsus.

“Mari kita melihat bagaimana Otsus itu hadir, Otsus hadir untuk menjawab tuntutan masyarakat atau orang asli Papua yang meminta merdeka. Sehingga dengan Otsus kehadirannya bisa meningkatkan kesejahteraan OAP, tapi sayang sampai saat ini, kami dari DAK melihat belum ada manfaat yang signifikan atas hadirnya Otsus ini,” katanya. 

Ia menyebutkan, untuk di Keerom, Otsus tidak dirasakan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan, insfrastur bahkan ekonomi. Menurut dia, masyarakat tidak merasakan sedikitpun.

Untuk bidang kesehatan, kata dia, di Keerom masyarakat belum merasakan. Katanya, ada dana Otsus besar bidang kesehatan tapi setelah dlihat ternyata infrastruktur dan petugas medis tidak berada ditempat.

“Saat ini saja ada warga dari tiga dusun di Towe yaitu Milki, Tefalma dan Lules, ke Arso untuk mencari pelayanan kesehatan yang tidak mereka dapatkan,” ujarnya. 

Demikian pula di bidang pendidikan, gedung sekolah tak beres, guru tak ada di tempat dan anak sekolah terlantar. Contoh sekolah di Kalibom, anak yang tinggal di Kalibom harus jalan kaki sampai Kalibom untuk bersekolah.

Ia mengatakan, sebaiknya dilakukan pertemuan dan kesepahaman terlebih dahulu. Dengan adanya pertemuan bersama itu, ada kesepahaman dan semacam kesepakatan.

“Kita butuh kesepahaman dan kesepakatan semacam nota kesepahaman kerjasama/Mou baru untuk satu UU baru atau Otsus baru, agar semua aturan perlu dijalankan. Karena saat otsus pertama, baik Perdasus dan Perdasi tak ada yang disetujui, hak dikebiri, ibarat kepala lepas ekor dipegang,”.tambah dia. (Miosindi/dsb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + 5 =