Pemkot Jayapura tertibkan PKL di kawasan wisata pantai Hamadi

Papuaunik -Pemerntah Kota Jayapura, Provinsi Papua mulai menertibkan pendagang kaki lima (PKL) yang berjualan disepanjang kawasan wisata pantai Hamadi hingga diujung jembatan Youtefa/jembatan merah

Penertiban dilakukan dengan mengunjungi pantai tersebut pada Rabu (26/8). Kunjungan itu langsung dipimpin oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru bersama Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Disperindakop kota setempat beserta satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kota tersebut.

“Kita melakukan kunjungan singkat dalam rangka menyusuri pantai wisata Hamadi sampai jembatan Youtefa yang lebih dikenal dengan jembatan merah, ini dalam rangka penertiban beberapa hal mulai dari pedagang kaki lima (PKL) yang sepanjang jalan memang tidak teratur, tadi sudah ditertibkan, mudah-mudahan kedepan diikuti apa yang sudah disampaikan,” kata Rustan Saru disela-sela kunjungan.

Rustan meminta kepada Dinas Pariwisata Kota Jayapura dan Disperindakop kota setempat agar mendata PKL yang ada disepanjang pantai Hamadi, berapa jumlah pedagang yang berjualan disepanjang jalan pantai itu hingga jembatan Youtefa.

Lanjut dia, jenis jualanya kemudian statusnya disitu apakah dia sewa, kontrak atau dia beli tempat itu. Kemudian didata identitasnya, apakah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lokal/Kota Jayapura atau masih memiliki KTP dari luar kota ini. Apakah seluruh pedagang itu menyetor retribusi kepada Pemerintah Kota Jayapura atau tidak nantinya akan didata.

“Setelah ada data yang lengkap, nantinya kita akan tertibkan dengan mengumpulkan mereka, kita undang lalu pertemuan, kemudian akan kita berikan semacam ijin sesuai peraturan daerah kita mengenai PKL,” ujarnya.

“Dan mungkin akan diberikan rekomendasi yang nantinya di bawa ke BPTSP kota ini yang kemudian ada persyaratan yang ditentukan lalu diberikan ijin dan itu nanti dibawa oleh setiap pedagang. Tujuannya apa, ketika saya datang dengan pak Kadisperindakop atau saya mau patroli PKL, tinggal tunjukin kartunya, betul sudah punya kartu atau belum,” katanya lagi.

Disamping itu, kata dia, juga untuk mendapatkan kartu ini, ada syaratnya ini yang nantinya dapat dilihat di peraturan daerah, semisal mendapat surat keterangan dari pemilik tempat jualan, harus mempunyai kartu identitas, harus punya jenis jualannya apa, semuanya sudah tertuang dalam peraturan daerah tentang pedagang..

Menurut dia, pedagang tidak boleh menjual minuman beralkohol. Kemudian, tidak berjualan diatas trotoar dan bahu jalan. Ia berharap, nantinya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dan Bependa nantinya diatur posisi mana pedanag itu harus menjual.

“Ini nantinya akan diatur, dimana ruas yang boleh menjadi titik kumpul PKL nya, jadi nanti tertib tidak semraut jadi ada spes yang lebar dan luas. Mungkin bakso khusus bakso, jadi diaturlah yang terbaik agar terlihat rapi. Tetapi harus didata dulu, nah saya kasi waktu dalam minggu ini diselesaikan,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada Satpol PP di kota itu agar melakukan penertiban terhadap para PKL disepanjang Pantai Hamadi termasuk pedagang yang memasang bangunan-bangunan semi permanen, diharapkan dalam minggu ini bisa ditertibkan. Termasuk penertiban mengenai penjual ikan dan pakaian tak boleh ada disitu. (Miosindi/dsb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 + = 20